Beranda

Guru Pinandita – Prof. Mr. Djokosoetono

 

 

Yayasan Graha Djokosoetono bekerjasama dengan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara (LPPKB)


Mengharapkan kehadiran Anda para Alumni Fakultas Hukum (dan Pengetahuan Masyarakat) Universitas Indonesia dan para Alumni Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian serta Perguruan Tinggi Hukum Militer pada :


Seminar IMPLEMENTASI PANCASILA DALAM RANGKA MEMPERKOKOH SISTEM MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN BANGSA

 

Pada Rabu 20 Januari 2016 Pukul 09.00 - selesai

Bertempat di Ruang Truntum, Lantai 2 Gedung Granadi

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-I Kav.8-9 Kuningan Jakarta Selatan

 

Acara :

 Keynote Speaker : Oetojo Oesman SH

 

Narasumber :

- Prof.Dr.Bintan Saragih – “Ajaran-ajaran Prof.Djokosoetono,SH”

 

- Dr.Hamdan Zoelva,SH.MH – “Implementasi Ideologi Pancasila dalam Berbagai Aspek Kehidupan Berbangsa”


- Soeprapto, M.Ed – “Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Kader Bangsa”

 

Yayasan Graha Djokosoetono                           Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Kehidupan Bernegara

(Oetojo Oesman, SH – Ketua Pembina)             (Soeprapto, M.Ed.)

 

Catatan :

- Mohon hadir 15 menit sebelum acara dimulai

- Pakaian bebas rapi

- Konfirmasi :

Atiek : 08128932694

Yoga : 085888363029

Telp/fax (021)2524646

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Menghormati jasa-jasa beliau sebagai dekan pertama Fakultas Hukum Universitas Indonesia

 

Tahun 1909 Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah hukum pertama di Indonesia, dengan nama Rechtsschool (RS) yang berkedudukan di Batavia. Sebagai realisasi permintaan dari P.A. Achmad Djajadiningrat (Bupati Serang) untuk keperluan mengisi tenaga-tenaga hukum di pengadilan kabupaten.
Sekolah ini terdiri dari bagian Persiapan dan bagian Keahlian Hukum. Dan sebagaimana lazimnya pendidikan tinggi pada masa kolonial, Rechtsschool hanya menerima mahasiswa dari golongan priyayi.
Diantaranya karena alasan biaya yang sangat mahal yang harus ditanggung pemerintah kolonial apabila harus mendatangkan seluruh pegawai dari Belanda untuk ditempatkan di kantor kehakiman dan kejaksaan, maka Rechtsschool kemudian ditingkatkan menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi hukum bernama Rechtshogeschool atau Faculteit der Rechtsgeleerdheid yang dibuka pada tanggal 28 Oktober 1924 oleh Gubernur Jendral D. Fockt di Balai Sidang Museum van het Bataviasche Vennootschap van Kunsten en Wetenschappen di jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

Gambar para pengajar di Rechts_Hogeschool

Untuk memimpin Rechtshogeschool tersebut pemerintah kolonial mengangkat Prof. Mr. Paul Scholten yang merupakan guru besar bidang hukum kenamaan Belanda. Dan dengan dibukanya Sekolah Tinggi Hukum ini, maka pada tanggal 18 Mei 1928 Sekolah Hukum ditutup.

Kedua nama tersebut diatas dipergunakan dalam peraturan perguruan tinggi pada waktu itu yaitu Hooger Onderwijs-Ordonnantie.
Menurut peraturan tersebut diatas, mata kuliah yang diberikan pada Rechtshogeschool adalah (pasal 9): Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara dan Administrasi, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Adat, Hukum dan Pranata Islam, Hukum Dagang, Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Bangsa- bangsa Hindia Belanda, Bahasa Melayu, Bahasa Jawa, Bahasa Latin, Filsafat Hukum, Asas-asas Hukum Perdata Romawi, Hukum Perdata Internasional, Hukum Intergentil, Kriminologi, Psikologi, Ilmu Kedokteran Forensik, Hukum Internasional, Hukum Kolonial Luar Negeri, Sejarah Hindia Belanda, dan Statistik. Dengan keputusan Gubernur Jendral keduapuluh empat mata kuliah tersebut diatas masih dapat ditambah untuk menjaga agar pendidikan hukum dapat mengikuti dan mengarahkan perkembangan masyarakat.

Lama pendidikan di Rechtshogeschool adalah lima tahun yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama diselesaikan dalam dua tahun dengan ujian kandidat (candidaatsexamen), dan tahap kedua dengan ujian doktoral (doctoraal-examen). Pada tahun yang terakhir, yang dikenal sebagai ujian doktoral bagian ketiga terdapat pemecahan dalam empat jurusan (richtingen) yang dapat dipilih  mahasiswa, yaitu: Hukum Keperdataan, Hukum Kepidanaan, Hukum Ketatanegaraan, dan Sosiologi-Ekonomi. Mereka yang telah lulus ujian ini berhak memakai gelar Meester in de Rechten (pasal 10).

Daftar Alumni Rechtshogeschool selengkapnya dapat dilihat di halaman berikut

Gelar Meester in de Rechten (Mr) memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan untuk diangkat menjadi: (a)advokat dan pengacara serta jabatan-jabatan dalam bidang kehakiman lainnya, dan (b)pegawai pemerintah serta dalam bidang pendidikan (pasal 20). Peraturan pendidikan Rechtshogeschool telah dikeluarkan dlam S. 1924 No. 457 yang telah ditambah dan diubah terakhir oleh S. 1936 No. 106 dan 438.

Kegiatan perkuliahan Rechtshogeschool dilakukan di kampus megah di pusat kota Batavia yang kini menjadi gedung Kementerian Pertahanan di jalan Medan Merdeka Barat Jakarta.

Pada masa pergerakan kemerdekaan, mahasiswa Rechtshogeschool dikenal sebagai mahasiswa yang progresif. Diantaranya dipelopori oleh Mohammad Yamin, para mahasiswa RHS terlibat aktif dalam diskusi-diskusi untuk membangkitkan kesadaran dan kecintaan anak muda pada tanah air.

Gerakan paling bersejarah yang diprakarsai para mahasiswa RHS adalah tercetusnya Kongres Sumpah Pemuda kedua pada tanggal 27-28 Oktober 1928 yang diketuai oleh Sugondo Djojopuspito, didampingi Mohammad Yamin sebagai sekretaris dan Amir Syarifudin sebagai Bendahara (ketiganya adalah mahasiswa RHS).

Prof. Djokosoetono lulus Rechtshogeschool (RHS) tahun 1938 dan menjadi Asisten tahun 1938 - 1942.

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) Rechtshogeschool ditutup dan markasnya dijadikan markas Ken Pei Tai, polisi militer Jepang yang terkenal kekejamannya.
Praktis selama masa pendudukan Jepang, mahasiswa RHS pribumi putus kuliah; sebagian besar ikut dalam gerakan kemerdekaan.

Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia II, pada tanggal 21 Januari 1946 RHS dibuka kembali dengan nama Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen sebagai bagian dari Nood-Universiteit van Indonesie. Lembaga pendidikan tinggi ini didirikan oleh pemerintahan NICA (Netherlands' Indies Civil Administration). Perkuliahannya tidak lagi menempati gedung di jalan Merdeka Barat melainkan di jalan Salemba Raya No.4 di sebuah gedung bekas pabrik candu ('Gedung Madat').

[Koreksi dari Achmad Kartohadiprodjo : Mengenai Gedung Fakultet Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan yang pertama seingat saya bukan di Gedung Madat, di jalan Salemba No. 4, melainkan di Jalan Diponegoro. Di Gedung yang sekarang dikenal dengan Gedung PSKD, letaknya didepan RSCM. Dulu Fakultet Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan berkantor sama dengan Fakultas Sastra di Gedung PSKD itu. Waktu kakek saya, R.M.A.A. Kusumo Utoyo wafat yang waktu itu tinggal di Kebon Sirih No. 36. dimana saya juga pernah tinggal di paviliunnya. Ayah saya (Soediman Kartohadiprodjo) mendapat tugas untuk menjual Gedung Kebon Sirih No. 36 itu.
Gedung Salemba No. 4 atau Gedung Madat, letaknya berdekatan dengan Gedung Fakultas Kedokteran yang terletak di Jalan Salemba 6. Kemudian timbul pemikiran oleh ayah saya untuk membeli Gedung Madat, Jalan Salemba 4. Usaha Gedung Madat dipindah ke Jalan Kebon Sirih No. 36 dan Fakultas Hukum pindah dari Jalan Diponegoro ke Jalan Salemba 4 dan juga Kantor Presidium/Rektorat pindah dari Salemba 6 ke Gedung Salemba No. 4.]

FKUI dalam perangko Belanda

Sementara pemerintah Republik Indonesia telah mendirikan lembaga pendidikan tingginya sendiri lima bulan sebelum itu dengan nama Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Lembaga ini pada mulanya terdiri atas empat fakultas yaitu Kedokteran, Farmasi, Hukum, dan Sastra.
Meskipun sebagian dari kegiatan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia ini dialihkan ke luar Jakarta (ke daerah RI yang berpusat di Yogyakarta) tetapi sebagian besar kegiatan masih berada di Jakarta dan dibawah pimpinan antara lain: Prof. dr. Sarwono Prawirohardjo, Prof. dr. Sutomo Tjokronegoro, Prof. dr. Slamet Iman Santoso, dan Prof. Mr. Sudiman Kartohadiprodjo.

Dengan adanya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 maka pada tanggal 30 Januari 1950 telah dikeluarkan Undang-Undang Darurat no 7 tahun 1950 yang memberi kewenangan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan bagi pembinaan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia.

Pada tanggal 2 Pebruari 1950 terjadilah perundingan antara pihak Republik Indonesia (diwakili antara lain oleh dr. Abu Hanifah Menteri P&K dan Mr. Sumitro Reksodiputro Sekretaris Jenderal P&K) dengan pihak Belanda bertempat di Aula Fakultas Kedokteran jalan Salemba no 6 Jakarta. Perundingan ini tidak berjalan dengan semestinya dan berakhir dengan kekacauan. Akan tetapi pada hari itulah juga lahir suatu lembaga pendidikan baru yang bernama Universiteit Indonesia (kemudian menjadi Universitas Indonesia).

FKUI tahun 1950an

Universitas ini merupakan penggabungan dari Universiteit van Indonesie dengan Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia. Termasuk didalamnya adalah penggabungan dari Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Sociale Wetenschappen dengan Fakultas Hukum Balai Perguruan Tinggi Republik Indonesia, dengan nama Fakulteit Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (dengan Dekan Prof. Mr. Djokosoetono dan Panitera Prof.Mr.Sudiman Kartohadiprodjo). Pembukaan Bagian Extension didasarkan pada Surat Keputusan Ketua Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Prof. Mr. Djokosoetono no 4/915/lb/61/K tanggal 1 Agustus 1961.

Prof. Djokosoetono menjadi Dekan Fakultas Hukum UI tahun 1950 - 1962; serta Dekan Perguruan Tinggi Ilmu Hukum dan Perguruan Tinggi Hukum Militer.

Tidak banyak orang mengetahui tentang kiprah profesor Djokosoetono semasa beliau memimpin.

Melalui situs web ini akan diusahakan meminta dan mengumpulkan tulisan-tulisan mahasiswa beliau semasa mereka menjadi muridnya – baik secara fisik di UI, PTIK dan PTHM, maupun secara non-fisik karena mendengar dan membaca tentang jasa-jasanya. Sayang beliau tidak meninggalkan tulisan bagi kita, namun mereka yang pernah mendengar kuliah-kuliahnya akan mengakui bahwa beliau mempunyai pengetahuan luas dan dalam tentang hukum dan sering mempergunakannya dalam kuliah untuk membahas kondisi negara kita pada masa itu.

"Sumarlin juga sangat mengagumi Prof. Djokosoetono yang mengajar Pengantar Ilmu Hukum. Ini juga terkait dengan keterpesonaannya pada sosok Prof. Mr. Mohammad Yamin di masa lalu yang membuatnya menyukai ilmu hukum. Profesor inilah (Djokosoetono) yang menanamkan pengertian pada diri Sumarlin bahwa hukum merupakan pengetahuan yang paling mendasar bagi profesi di bidang manapun. Prof. Djokosoetono lama menjadi Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Masyarakat serta dianggap sebagai praktisi hukum yang paling paham dan ahli tentang hukum ketatanegaraan " (Dikutip dari biografi JB Sumarlin : Cabe Rawit yang Lahir di Sawah, Penerbit Kompas, 2012)

Silakan mengirimkan tulisan/artikel Anda (dengan topik apa saja) atau foto dengan teman-teman semasa kuliah 1950-1962 (dengan disertai keterangan singkat) ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Terima kasih atas perhatian dan bantuan Anda. Saran-saran untuk perbaikan situs web ini sangat kami nantikan.

 

Para Pembaca Yang Budiman,


Terima kasih atas minat mengunjungi situs ini. Kami bermaksud menyelenggarakan suatu Simposium.

Penjelasan dan perkembangan rencana Simposium ini dapat Anda ikuti dalam situs ini.Adalah harapan kami mendapat masukan pula dari Anda. Salah satunya adalah memuat Tulisan-Singkat Anda (kurang lebih 500 kata) berdasarkan Daftar Pertanyaan terlampir.

Adapun tulisan atau komentar Anda dapat dikirim kepada Moderator/Administrator Situs Web ini melalui email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Terima kasih atas partisipasi Anda. Kami menantikan tulisan Anda.

 

***(Sebagian artikel ini dikutip dari buku Satu Abad Kelulusan RS - RHS - FHUI : Jejak Inspiratif Alumni & Direktori, 2012,Penerbit: ILUNI FHUI)