Pancasila masih jauh dari harapan

PANCASILA MASIH JAUH DARI HARAPAN
Oleh: Achmad S. Kartohadiprodjo
(Mantan Partner/Teman Serikat Kantor Konsultan Hukum ABNR)

 

Pendidikan dan Pengajaran Ilmu Negara di Fakultas Hukum masih jauh dari harapan, kalau harapannya adalah bahwa bangsa kita akan menjalankan Pancasila.
Pendidikan dan Pengajaran yang diberikan di Fakultas Hukum adalah masih mengikuti ajaran-ajaran yang konvensional dari negara-negara Barat, terutama dari Amerika Serikat, Eropa Barat dan Eropa Timur yang memang sistem mereka telah menghasilkan produk-produk inovasi yang mensejahterakan masyarakat namun sekarang sedang mengalami KRISIS FINANSIAL
Akankah kita menganut paham-paham yang akan menjadikan kita menuju ke masyarakat yang mengalami krisis finansial ?
Tolak pangkal pemikirannya adalah Individualistik, Kapitalistik atau Sosialistik atau Totaliter.
Amerika Serikat tolak pangkal pemikirannya adalah ucapan Thomas Jefferson: Men are created free and equal.
Eropa Barat tolak pangkal pikirannya Equlite, Egalitte, Fratternite.
Eropa Timur tolak pangkal pemikirannya: Historish Materialisme.
Asas-asasnya adalah Hak Asasi Manusia atau lawannya adalah Komunistis.

Sampai kapanpun jangan harap kalau Indonesia akan menjadi Negara yang berdasarkan Pancasila, karena para sarjana hukumnya saja di Fakultas ketika mereka mengikuti studi tidak pernah diajarkan mengenai Pancasila.
Di Fakultas Hukum diajarkan ilmu-ilmu negara dari buku-buku Karangan Mac Iver, Jellinek, Logemann, Kranenburg dan lain-lain.
Mac Iver itu sarjana Amerika Serikat dan Jellinek itu sarjana Jerman dan Logemann dan Kranenburg itu sarjana hukum Belanda.
Kurikulum Fakultas Hukum harus diperbaiki dengan menambahkan Mata Pelajaran mengenai Pancasila atau mata pelajaran Hukum Adat Yang Modern sebagai peralihan dari Hukum Barat  yang selama ini kita anut yang sesuai dengan amanat Preambule/Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang menganut paham Pancasila yang tak lain adalah Hukum Adat. Modernnya itu adalah dalam arti kata susunan ketatanegaraan yang identik dengan susunan ketatanegaraan dari Dunia Barat. Ada Lembaga Presiden, Lembaga Perwakilan Rakyat, Lembaga Peradilan, Lembaga Akuntan dan Auditing, Lembaga Penasehat dan lain-lain.

Memang waktu kita memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, kita tidak menyebutkan dengan terang kalau Pancasila itu bersumber dari Hukum Adat. Tetapi kalau kita mendalami uraian Van Vollenhoven tentang Hukum Adat, maka Hukum Adat adalah berbeda dari Hukum Barat dan Hukum Adat yang didiamkan hidup oleh Pemerintah Hindia Belanda, merupakan Hukum yang dianut dan dijalani oleh Bangsa Indonesia dan dibenarkan untuk dijalankan oleh Bangsa Indonesia dalam Pemerintah Hindia Belanda.

Asas-asas yang menyebabkan Pancasila masih jauh dari dari harapan adalah:
1. Dari buku Kuliah Prof. Mr. Djokosoetono yang dihimpun oleh Prof. Dr. Harun Al Rasyid,  (cetak ulang Maret 2006) ternyata Fakultas Hukum UI tidak mengajarkan Pancasila sebagai dasar Negara, sedang yang diajarkan adalah Ilmu Negara yang Berdasarkan faham Barat (Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Eropa Timur, Rusia).
2. Dari Buku Karangan Prof. Bushar Muhammad S.H. tentang “Asas-Asas” Hukum Adat, Suatu Pengantar, halaman 191 dapat dikutip pernyataan alm. Prof. Dr. Hazairin: “Hukum yang berlaku dalam negara kita ini meskipun berasal semenjak  zaman penjajahan tidak boleh lagi kita pandang sebagai hukum asing tetapi sebagai hukum nasional sebab ia berlaku bagi sebagian rakyat yang bukan penduduk tetapi juga warga negara kita, ya banyak juga diantara mereka itu bangsa Indonesia aseli".

Dengan adanya dua sikap tersebut ternyata Pancasila yang bersumber pada Hukum Adat dikesampingkan dalam perkuliahan di Fakultas Hukum UI dan Hukum Barat diajarkan sebagai Hukum Nasional.
Maka menjadi jauhlah cita-cita bangsa Indonesia untuk mempunyai Hukum Adat Moderen seperti yang dicita-citakan Pendiri Bangsa.

Apakah Anda tidak melihat ada pemikiran lain yang bukan Indvidualistik/Kapitalistik atau Sosilistik/Komunalistik yang lebih baik dari pemikiran Konvensional itu?

Kalau kita melihat ke Desa-Desa di Indonesia, Desa-Desa di Indonesia mempunyai BALAI DESA.
Masyarakat Desa Indonesia menganut paham Kesatuan dalam Perbedaan dan Perbedaan dalam Kesatuan serta-merta sekaligus. Kepala Desa diangkat dan dipilih oleh Balai Desa.
Balai Desa adalah Lembaga Tertinggi Perwakilan Desa.
Perwakilan Desa terdiri dari Petani, Nelayan, Pedagang, Persatuan Supir, Supir Angkot, Satpam, Alim Ulama, Pendeta, Biksu, Mantri Kesehatan, Perawat, Dokter dan lain-lain. Mereka2 ini adalah perwakilan2 riil dalam masyarakat. Mereka2 ini adalah yang berkecimpung dan menopang dalam kehidupan sehari-hari. Disini Balai Desa menyusun Anggaran Belanja Desa, menyusun Keamanan Kampung, dan lain-lain.

Pada tingkat Ke-Negara-an tidak dapatkah kita menyususn Lembaga Dewan Perwakilan sama seperti yang ada di  BALAI DESA? Dewan Perwakilan bukan terdiri dari Wakil Partai-Partai, tapi Wakil-Wakil Riil Kehidupan. Tidak dapatkah kita mempunyai Dewan Perwakilan yang terdiri dari Wakil-Wakil dari Angkatan Perang, Polisi, Dokter-Dokter, Insinyur-Insinyur, Nelayan-Nelayan, Petani-Petani, Ulama-Ulama Agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Kong Hu Tsu, Pedagang, Pedagang Asongan, Utusan Pemerintah Daerah, Pilot-Pilot, Kapten Kapal Laut, Masinis Kereta Api, Sarjana-Sarjana Hukum, Ekonomi, Psikologi dan lain-lan.
Wakil-Wakil ini kita ambil dari Perkumpulan Persatuan yang mereka bentuk.
Bukankah Dewan Perwakilan itu dimaksudkan untuk menyusun strategi kehidupan kita sehari-hari?
Ini adalah Wakil-Wakil Riil Rakyat dan ini kita tuangkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dengan jalan ini Pembentukan Dewan Perwakilan ini tidak banyak memakan ongkos untuk suatu Pemilihan Umum yang nota bene harus mengeluarkan ongkos dulu yang banyak dan nanti diganti dengan penyalahgunaan wewenang dalam pemerintahan. Atau dengan perkataan lain diganti dengan KORUPSI.

Hidupkanlah kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat yang mewakili kepentingan RIIL/NYATA kehidupan.

Memang sistim ini tidak dianut di negara-negara lain, namun sistim inilah yang dianut oleh bangsa kita pada tingkat DESA. Inilah kepribadian kita.

Dengan mengadopsi sistim ini kita sudah akan mulai dengan suatu Konstitusi Yang Modern yang tidak dianut oleh negara manapun yaitu adanya suatu sistim kenegaraan yang mengadopsi Sistim Perwakilan yaitu Sistim Perwakilan dari Kehidupan Riil Masyarakat.

Sistim kepartaian dan pemilihan umum bukanlah sistim yang dianut oleh kepribadian Bangsa Indonesia. Sistim kepartaian dan pemilihan umum yang berujung pada Demokrasi untuk mengejar Kekuasaan bukanlah sistim kepribadian kita, karena tidak melahirkan kehendak-kehendak RIIL dari kehidupan bangsa. Sistim kepartaian adalah hal yang penuh dengan janji-janji yang belum tentu akan dilaksanakan. Sistim kepartaian hanya mementingkan jumlah suara bukan mementingkan dan memeperhatikan kepentingkan orang-orang perorang. Lebih mementingkan kepentingan golongannya.
Oleh karena suara orang adalah banyak, dan kita tidak bisa menampung kehendak orang semuanya, maka yang diambil hanyalah jumlah orangnya saja yang mendukungnya.
Oleh karena itu kalau kita mau memakai sistim kepartaian maka jumlah partai itu haruslah sedikit saja. Paling rendah adalah DUA karena dengan demikian kalau kita dihadapkan pada suatu persoalan, maka jawabannnya hanya pilih DIA atau AKU. Itu lebih baik DUA dari pada sistim partai yang LEBIH DARI DUA.
Kalau lebih dari DUA maka pemecahan persoalan menjadi LEBIH DARI DUA PULA.
Oleh karena itu hasilnya jadi lebih jelek lagi, karena menjadi tidak menentu.
Jadi sistim DUA PARTAI itu juga bukan sekedar akan membelenggu suara, tapi lebih baik dari segi kepraktisan Pemerintahan, yaitu cuma ada dua pilihan DIA ATAU AKU.
Sistim ini cocok untuk Negara yang tujuannya adalah BISNIS.

Maka oleh karena itu dalam menyusun Konstitusi kita harus menetapkan dulu kita akan mendidrikan Negara berdasarkan Bisnis atau Kesejahteraan.
Kalau Amerika Serikat jelas untuk Bisnis/Kapitalistik. Begitu pula negara-negara Eropa.
Lihat saja Indonesia dengan sistim banyak kepartaian, yang dicapai tidak ada. Demokrasi hanya untuk Demokrasi, namun kesejahteraan rakyat terabaikan.

Add comment

Administrator berhak menghapus komentar yang secara subyektif/obyektif dianggap tidak layak untuk ditampilkan.


Security code
Refresh