Alasan Yuridis dan Historis memilih Pancasila

ALASAN YURIDIS DAN HISTORIS INDONESIA MEMILIH  P A N C A S I L A *
Oleh: Achmad S. Kartohadiprodjo
                                           

Dalam abad pertengahan tahun-tahun 1200an kehidupan masyarakat Eropa dikuasai oleh Kitab Injil Perjanjian Lama. Yang berperan dalam kehidupan tersebut adalah Agama Katolik.
Pada suatu peristiwa terjadi keadaan dimana pemuka masyarakat tidak mau lagi tunduk pada aturan-aturan dari Kitab Injil Perjanjian Lama dan menyerukan kepada Gereja bahwa Gereja hanyalah mengatur urusan ke-rohaniawan saja dan Kitab Sucinya diganti dengan Kitab Injil Perjanjian Baru dan Masyarakat akan mengatur dirimya sendiri untuk mengatur mengenai urusan ke-dunia-wian. Salah satu Raja di Prusia yang waktu itu meliputi wilayah German mengatakan : “Nach Canossa Gehen Wir Nich”
Peristiwa itu adalah pangkal dari pecahnya agama Kristen menjadi dua yaitu Kristen Katolik Romawi dan  Kristen Protestan. Di Masyarakat muncullah faham masyarakat menemukan dirinya sendiri dan akan mengurus ke duniawian nya sendiri atau yang disebut  renaissance.
Dengan munculnya zaman renaissance itu, maka muncullah faham invidualitik; artinya manusia menemukan dirinya sendiri dan akan mengurus dirinya sendiri pula
Faham ini termasuk merasuki bangsa Belanda, sebagai bagian dari Eropa, yang menjajah Indonesia selama 350 tahun yang mendirikan pemerintahan Hindia Belanda.

Faham individualistik ini dilukiskan oleh Prof. Dr. Mr. Soepomo, dalam buku yang berjudul “ Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam H u k u m   A d a t “ sebagai berikut:
“ Dia merasa dirinya suatu aku yang terpisah, berhadapan dengan dunia luar, dunia dari bukan aku. Individu itu selalu hendak menonjolkan diri sebagai ‘AKU’. Dia adalah suatu pusat kekuasaannya. Maka dunia terjadilah dari individu-individu yang berdiri sendiri-sendiri berhadap-hadapan sam lain, senantiasa satu sama lain mengadu tenaga dalam perebutan kekuasaan.
Demikian lukisan susunan hukum Eropa yang normatif. Mula akhir segala kejadian hukum ialah individu. Ini bukan berarti bahwa hukum itu seluruhnya hanya diperuntukkan buat memelihara kepentingan-kepentingan individu dan tidak memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat dst. Tapi bagaimanapun juga, sistim hukum Eropa itu adalah suatu dari mentalitas INDIVIDUALISTIS, jadi pikiran ABSTRAK, karena pada hakekatnya sumbernya ialah individu-individu yang terasing yang perhubungannya hanya sambil lalu, ditetapkan oleh kemauannya yang MERDEKA. Didalam sistim hukum ini individu-individu dianggap sebagai makhluk-makhluk merdeka yang TAMAK, dan semata-mata bekerja untuk kepentingan diri sendiri. Dalam pergaulan individu-individu dianggap berdiri sendiri-sendiri itu, kepentingan-kepetingan saling berbenturan. Kepada masyarakatlah terserah tugas untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum semua orang”.

INDONESIA adalah bangsa yang pernah dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun. Namun bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak mengalami pertentangan dengan para pemuka Agama, baik itu Agama Hindu, Budha, Kong Hu Tsu, maupun Islam.
Masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dibiarkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk hidup dengan hukumnya sendiri yaitu Hukum Adat. Ini tertuang dalam Indische Staats Regeling pasal 131 ayat (6) dan pasal 134 ayat (2) IS. Sehingga tidak ada keharusan dari Masyarakat Indonesia untuk tunduk pada Hukum Hindia Belanda atau Hukum Barat.

I.  Van Vollenhoven adalah sarjana Belanda penemu dari Hukum Adat, selain Ter Haar dan lain-lain.
Kelompok- Kelompok Masyarakat Adat diketemukan di Masyararakat Indonesia dimana Hukum Adat yang mengusai kehidupan masyarakat ini. Kelompok-Kelompok ini terbagi 3 yaitu
1. Masyarakat berdasarkan keturunan menurut garis laki-laki
    Contohnya Batak, Bali dan Ambon
2. Masyarakat berdasarkan keturunan menurut garis perempuan
    Contohnya Minangkabau, Kerinci, Semendo
3. Masyarakat berdasarkan keturunan garis ibu-bapak
    Contohnya Bugis, Dayak di Kalimantan, Jawa

II. Indische Staats Regeling Hindia Belanda pasal 131 ayat (6) dan paal 134 ayat (2) IS yang menetapkan, bahwa Hukum untuk bangsa Indoneia adalah Hukum Adat.

III. Sifat inti dari hukum adat menurut Prof. F.D. Holemann adalah:
1.    Religio-Magis
2.    Komun
3.    Kontan
4.    Konkrit

IV. Pada 29 Mei 1945 Ir. Soekarno mengusulkan agar Pancasila ditetapkan sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang akan didirikan dan pada 18 Agustus 1945 ditetapkanlah bahwa Pancasila, yang pada dasarnya adalah hukum adat ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia

V. Prof. Dr. Mr. Soepomo dalam buku yang berjudul “Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat” melukiskan, bahwa :
“Di dalam Hukum Adat manusia sama sekali bukan invidu terasing, bebas dari segala ikatan dan semata-mata hanya ingat keuntungan sendiri, melainkan terutama ialah anggota masyarakat. Di dalam hukum adat yang primer bukanlah invidu, melainkan masyarakat. Masyarakat berdiri ditengah-tengah kehidupan hukum. Individu terutama dianggap sebagai suatu anggota masyarakat, suatu makhluk yang hidup yang pertama untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Karena menurut tanggapan hukum adat, kehidupan individu ialah kehidupan yang utama diperuntukkan buat mengabdi kepada masyarakat. Tapi pengabdian kepada masyarakat ini oleh individu tidak dirasakan sebagai beban, yang diberikan kepadanya oleh suatu kekuasaan yang berdiri diluar dirinya. Pengabdian itu tidak bersifat “pengorbanan”, yang harus diberikan oleh individu untuk kebaikan umum. Di dalam kesadaran rakyat kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semata-mata adalah fungsi-fungsi sewajarnya dari kehidupan manusia. Sebaliknya individu sebagai anggota masyarakat, mempunyai pula hak -hak. Tapi ini di dalam cara berpikir orang Indonesia, adalah hak-hak kemasyarakatan, artinya hak-hak yang diberikan kepada individu berhubung dengan tugasnya dalam masyarakat. Jadi, pergaulan hukum mengharap dari individu, bahwa ia akan menjalankan kekuasaan hukumnya sesuai dengan tujuan sosial.

Sebagai kesimpulan dapat disampaikan sebagai berikut:

1.    Bangsa Indonesia mengambil Pancasila sebagai filsafat Bangsa dan filsafat Negara bukanlah sembarangan. Ada alasan-alasan yang kuat yang mendasari pengambilan keputusan itu.
2.    Pemerintah Hindia Belanda telah membiarkan Hukum Adat berlaku untuk kehidupan bangsa Indonesia sepanjang zaman penjajahan, sehingga kalau kita akan mengambil filsafat lain atau filsafat Barat akan terjadi kekacauan, terutama untuk masyarakat DESA. Kekuatan bangsa adalah di DESA.
3.    Modernisasi tidak tergantung dari filosofi suatu bangsa. Ia dapat terjadi atas dasar filosofi apapun. Sesuaikanlah modernisasi dengan kehidupan bangsa Indonesia yaitu mulai dengan membentuk modernisasi DESA ditingkat Pusat Kenegaraan. Hidupkan kembali Majelis Permusyawaratan Rakyat.
4.    Bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari bangsa-bangsa Asia tidak pernah mengalami keadaan dimana masyarakatnya betentangan dengan Pemuka Agamanya baik itu Hindu, Budha, Kong Hu Tsu, maupun Islam.
Tidak seperti bangsa Eropa Barat pada umumnya yang menghadapi pertentangan antara masyarakatnya dan pemuka agamanya.
5.    Apapun yang akan terjadi peristiwa tentang perombakan baik kearah Liberalisme maupun kearah Sosialisme/Komunisme, Bangsa Indonesia TIDAK akan terseret kearah perombakan itu. Mungkin yang terjadi adalah kekacauan sistim kenegaraan untuk sebentar/sementara saja, namun nanti akan kembali pada jalan/rel yang semula yaitu Pancasila. Itu ajaran yang saya dapat dari Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo, ayah saya.
6.    Orang-orang yang akan mempertahankan Hukum Barat sebagai hukum nasional kita adalah orang-orang yang memiliki vested interest dan ibarat “kacang yang lupa akan kulitnya”.

* Artikel ini telah diterbitkan di Majalah Gatra edisi no 30 tahun XIX, 30 Mei - 5 Juni 2013, halaman 91-92

Add comment

Administrator berhak menghapus komentar yang secara subyektif/obyektif dianggap tidak layak untuk ditampilkan.


Security code
Refresh