Fundamen, Pilar, Grundnorm, dan Oknum

“Fundamen”, “Pilar”, “Grundnorm” dan “Oknum”

oleh Ananda B. Kusuma*

 

Pendahuluan

Para pejabat dan tokoh sering menggunakan istilah secara sembarangan. Pejabat di istana negara pernah menggunakan kata “aubade” untuk acara sore hari penurunan bendera merah putih pada Hari Proklamasi Kemerdekaan. Arti “aubade” yang benar tercantum di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); kata “aubade” berarti “nyanyian atau musik untuk penghormatan pada pagi hari”(1). Pejabat istana juga memberi nama gedung di komplex istana “Bina Graha” (Pembina Buaya ?). Kalau kita merujuk KBBI, disitu tercantum bahwa “graha” artinya “buaya”. Di KBBI tidak tercantum bahwa “graha” berarti “rumah” atau “gedung” karena bahasa Sansekerta “Grha” biasanya di transliterasi menjadi “griya” (rumah), bukan “graha”(2).

Banyak tokoh yang ingin bergaya, memakai yang mirip kata asing tetapi tidak dikenal di bahasa aslinya seperti kata “porno aksi” dan “solutif” (Anas Urbaningrum). Hal itu tidak menjadi persoalan bila tidak menyebabkan akibat hukum. Kesalahan memilih kata yang ada kemungkinan menganiaya seseorang, dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketuanya, DR. Abraham Samad, menyatakan telah “membreidel” mobil yang disangkakan milik Lutfi Hasan Ishaaq. Seharusnya kata yang dipakai adalah “menyegel”. Selain itu seharusnya papan yang ditempelkan di rumah istri Fathanah bertulisan “disegel”, bukan “disita KPK”(3).

Istilah yang artinya paling sering diselewengkan adalah kata “oknum”. Menurut KBBI “oknum” berarti “penyebut diri Tuhan di agama Katolik; pribadi: kesatuan antara Bapak, Anak dan Roh Kudus sebagai oknum keesaan Tuhan”. Artinya, kata “oknum” telah di degradasi sedemikian rendahnya, dari “bersifat Ketuhanan” menjadi “oknum” yang berarti “orang yang sifatnya kurang baik”. Degradasi kata “oknum” dilakukan oleh tokoh partai politik; anggotanya yang terbaik, yang dijadikan pucuk pimpinan partai, bila tersangkut kejahatan akan dinyatakan sebagai “oknum”, agar partainya tidak terseret. Sebagaimana diketahui, tokoh yang martabatnya diturunkan oleh teman-temannya adalah Anas Urbaningrum, ketua Partai Demokrat yang terpilih untuk jadi simbol anti korupsi dan Luthfi Hasan Ishaaq, presiden Partai Keadilan Sejahtera yang mengklaim sebagai partai yang “bersih”.

Demikian pula halnya dengan DR.Yudhoyono. Setelah menjadi presiden, beliau makin gemar berpidato dengan campuran bahasa Inggris. Sayangnya, kata asing yang diucapkannya, kadang-kadang, maknanya keliru sehingga menurunkan citranya sebagai orang yang cerdas, cermat dan tindakannya terukur. Hal itu terlihat pada ucapannya bahwa beliau tidak akan mencampuri “justice”, padahal, maksudnya, mungkin, tidak akan mencampuri “judiciary”. Nampaknya beliau lupa bahwa “criminal justice system” di USA (negerinya yang kedua) terdiri dari “Police, Court and Correctional Institution; sedangkan di Indonesia terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Jadi, DR.Yudhoyono sesungguhnya membawahi tiga lembaga dalam “integrated criminal justice system” kita. Artinya, presiden Yudhoyono harus bertanggung-jawab untuk mempercepat terlaksananya keadilan (speedy trial) dengan pedoman “Delayed justice is injustice”(4).

 

Kontroversi Pancasila sebagai pilar atau fundamen

Pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2006, presiden Yudhoyono mengucapkan pidato yang berjudul “Menata Kembali Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara”. Beliau mengingatkan bahwa konsensus dasar yang kita sepakati ada empat yaitu: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Istilah yang dipakai adalah “konsensus dasar”, bukan “pilar”. Beliau menggunakan istilah “pilar” untuk kata lain,yaitu freedom atau “kebebasan”, rule of law atau “aturan hukum” dan tolerance atau “toleransi”.

Beberapa tahun kemudian, DR. (HC) Taufik Kiemas, menantu Bung Karno, setelah menjadi Ketua MPR, menyatakan bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita terdiri dari empat pilar yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendapat pimpinan MPR itu ditentang oleh pejoang senior yang tergabung dalam Gerakan Pemantapan Pancasila (GPP), para cendekiawan senior dan para pemerhati kehidupan berbangsa pada umumnya. Tetapi, karena ada pasal 34 UU No. 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia” maka MPR tetap “ngotot” menyebar-luaskan “empat pilar” tersebut. Sebab itu GPP menyarankan agar pasal 34 ayat (a) tersebut di review oleh Mahkamah Konstitusi.

Pendapat Ketua MPR itu juga berbeda dengan pendapat Prof. Notonagoro yang menyatakan bahwa “Pembukaan merupakan dasar, rangka dan suasana yang meliputi seluruh kehidupan Bangsa dan Negara, serta tertib hukum Indonesia, sehingga kebaikan hukum positif Indonesia, termasuk UUD, harus diukur dari asas yang tercantum dalam Pembukaan. Dan karena itu Pembukaan dan Pancasila harus digunakan sebagai pedoman bagi penyelesaian soal-soal pokok kenegaraan dan tertib hukum Indonesia”. Pernyataan Prof. Notonagoro tersebut menunjukkan bahwa ada hirarkhi norma dan Pembukaan UUD 1945, termasuk Pancasila yang tercantum di alinea empat adalah Staatsfundamentalnorm (pokok kaidah negara yang fundamental) yaitu Norma Tertinggi.

Artinya ada “axiological hierarchy” (hirarki nilai) dan hirarki norma (hierarchy of norms)(5). Pancasila adalah “sumber dari sumber”, “Fundamen”, “Dasar” dari “dasar”. Staatsfundamentalnorm dapat menurunkan “pilar” yang berbeda. Pembukaan UUD 1945 menghasilkan NKRI, Mukadimm Konstitusi RIS menurunkan negara federal, artinya sejumlah Pendiri Negara kita menyatakan bahwa NKRI bukan harga mati. Beliau-beliau itu memilih “Merdeka” (Liberty/Freedom), “Daulat Rakyat” (Popular Sovereignty), Republik dan “persamaan dimuka hukum” (equality before the law) adalah harga mati sebagai harga mati. Jadi, meskipun Staatsfundamentalnorm-nya sama, besar kemungkinan bahwa seorang Kepala Negara/Kepala Pemerintahan akan mengutamakan “pilar” tertentu, seperti halnya presiden Yudhoyono yang mengutamakan Freedom, Rule of Law dan Tolerance.

Dalih pimpinan MPR bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “pilar” juga berarti “dasar” tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:

1. Menurut KBBI, “fundamen” berarti “ asas, dasar, hakikat”; “fundamental” berarti bersifat dasar (pokok)”. “Pilar” berarti “tiang penguat”; dasar (yang pokok). Sebenarnya KBBI telah menjelaskan bahwa “fundamen” lebih mendasar dari “pilar”, terlihat dari kata “hakikat” dan “asas”, sedangkan “pilar” sifatnya “penguat” atau “penyokong”. Tetapi, sayangnya, ada keterangan di KBBI yang kurang tepat, yaitu bahwa “pilar” berarti “dasar (yang pokok)”. Kata “kurang tepat” digunakan karena kata tersebut adalah serapan dari bahasa Inggris atau Belanda, tetapi kamus Inggris (Oxford, Thorndike, Webster) maupun kamus Belanda (Koenen) tidak ada yang menyatakan “pillar” atau “pilaar” yang berarti “dasar”, semuanya menyatakan bahwa “pilar” sifatnya “support” paling tinggi “important support”. Jadi, mengingat KBBI disusun oleh berpuluh-puluh petugas, besar kemungkinannya ada petugas yang membuat kesalahan, maka, sebaiknya, “Pusat Bahasa” menjelaskan mengenai hal tersebut.

2. Menurut Bung Karno, Pancasila adalah philosofische grondslag, fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang abadi. Sebagai insinyur, Bung Karno membuat kiasan (metafora) bahwa membangun gedung itu memerlukan fundamen yang kokoh, mendukung seluruh bangunan, sedangkan “pilar” hanya menyangga sebagian atap bangunan. Artinya, “fundamen” lebih mendasar dari “pilar”; fundamen gedung Mahkamah Konstitusi memerlukan dana dan daya lebih besar dari membangun 9 pilarnya.

3. Menurut Dr. Radjiman Wedyodiningrat, Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), tokoh yang menghimbau agar para anggota mengemukakan gagasan mengenai “Dasar Negara”, dalam Kata Pengantar buku “Lahirnya Pancasila” terbitan 1 Juli 1947, menyatakan bahwa Pancasila adalah Dasar (Beginsel) Negara. Radjiman menafsirkan bahwa Pancasila adalah suatu “demokratisch beginsel”, suatu Rechts-ideologie (Cita Hukum ) dari negara kita. Dalam bahasa Belanda, “grondslag” padanannya adalah “beginsel” artinya “asas”, “dasar” atau “principle” (Inggris). Kata ini nampaknya yang tidak difahami oleh pimpinan MPR sehingga keliru memilih istilah, “pilar” tidak pernah berarti “beginsel”, principle” atau “asas”.

 

Kontroversi tentang Grundnorm dan Staatsfundamentalnorm

Hasil Seminar tahun 2006 dibukukan dengan judul “Tentang Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas”. Di buku tersebut saya kemukakan bahwa Grundnorm sejajar dengan Staatsfundamentalnorm dan hierarchy-nya berada diatas UUD atau Grundgesetz. Saya kemukakan pula teori Hans Nawiasky mengenai Stufenordnung der Rechtsnormen yang mengemukakan adanya tiga lapis norma hukum. Di “Keabsahan UUD setelah Amendemen, 2007, penulis kemukakan bahwa menurut Hans Kelsen Grundnorm bersifat abstrak, “presuppose”, tidak termasuk tatanan hukum positif, namun menjadi dasar keberlakuan tertinggi bagi tatanan hukum positif, sifatnya meta juristic.

Pada bulan Juni 2011, Prof. Mahfud , di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, menyatakan bahwa:

1. Staatsfundamentalnorm lebih tinggi daripada Grundnorm. Sebab, Staatfundamentalnorm berupa idee tentang hukum, sedangkan grundnorm sudah merupakan norma yang tertinggi yakni UUD (sic).

2. Kelsen tak membedakan Grundnorm dan Staatsfundamentalnorm. Nawiasky membedakan keduanya. Staatsfundamentalnorm ada diatas Grundnorm, Staatfundamentalnorm tak bisa berubah, Grundnorm bisa berubah (sic).

Kemudian, pada bulan Februari 2012, di Metro TV, Prof. Mahfud membenarkan pendapat Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefudin, bahwa UUD adalah Grundnorm. Mengingat bahwa kuliah umum di UII tidak disertai referensi, saya menulis surat kepada Prof. Mahfud bahwa isi kuliahnya tidak sesuai dengan pendapat para pakar konstitusi yang tercantum di buku;

1. Djokosoetono, Kuliah Hukum Tatanegara, Ghalia Indonesia, 1982.

2. Caldwell, Peter C. Popular Sovereignty and The Crisis of German Constitutional Law, Durham and London, Duke University Press, 1997.

3. Dyzenhaus, David. Legality and Legitimacy, New York, Oxford Universit Press, 2003.

4. Jacobson, Arthur J and Bernard Schlink, Editors. Weimar, A Jurisprudence of Crisis, Berkeley, University of California Press, 2000.

5. Frridrich, Carl J The Philosophy of Law in Historical Prespective, The University of Chicago Press, 1963.

Pada surat yang lalu saya tidak menyertakan cuplikan dari buku tersebut, sebab itu pada kesempatan ini saya kutipkan beberapa pendapat pakar tersebut.

1. Konstitusi dalam arti mutlak: Verfassung im normatieven Sinne atau Norm der Normen atau Norma Normarum. Juga ada dua arti, pertama adalah Grundnorm dari Kelsen, disebut juga Ursprungnorm atau hypotheschenorm. Kedua ialah, menurut Struyken dan Greys, een wet van grondslagen en grondbeginselen (Djokosoetono, 1982:196).

2. “A given norm was to be judged legal only if it was in accord with all higher level legal norms, up to and including what Kelsen termed the “originary norms” (Ursprungnorm) of the entire legal system” .......”And finally, the constitution was valid only if it is presupposed a hypothetical basic norm granting its validity” (Caldwell, 1997:91).

3. “The validity of each norm within the system, what makes it count as a norm of that system, is determined not by an evaluation of its content, but in terms of tests that look solely at the issue whether that norm was produced or posited in accordence with the criteria for validity of some higher norm. In turn this high norm’s validity will be dependent on the existence of yet another norm in the hierarchy until, step by step, one reaches the top of the normative hierarchy, the basic norm or Grundnorm (Lihat Dyzenhaus, 2003:103).

4. “The Pure Theory of Law is based on the separation of “is” and “ought”: Its foundation is the epistemological dualism of facts and values, proposition and norms, cognition and volition. In this way, its rejects all legal theoriesthat derive the validity of law from its efficacy. Ultimately, in order to justify the validity of a law, one must assume what Kelsen termed the “basic norm” Grundnorm. (Lihat Jacobson and Schlink, 2002:68).

5. “If one asks upon what validity of these norms of the positive law rest, Kelsen and his school answer: upon the basic norm (Grundnorm). (Lihat Friedrich, 1963:173).

Demi kemajuan pengajaran Hukum Tatanegara, sebaiknya Prof. Mahfud menyertakan rujukan untuk mendukung pendapatnya yang dapat dikatakan menyimpang.

 

* Peneliti Senior di Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia

 --------------------------------------------------------------------------------------------------

[1]Berasal dari bahasa Perancis. Tidak banyak digunakan dalam bahasa Inggris (Musical announcement of down). Digunakan dalam bahasa Belanda (ochtendbegroeting; ochtendhulde met muziek).

[2]Lihat L. Mardiwarsito, Kamus Jawa Kuna-Indonesia, Ende, 1981 da Sir Monier-Monier-Williams. A Sanskrit – English Dictionary, Oxford, 1899.

[3]Menurut KBBI, “menyegel” berarti “menutup” bangunan karena statusnya tidak jelas. “Sita” berarti “mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara; membeslah = menyita. Papan di rumah Fathanah seharusnya tersurat “disegel”, bukan “disita” karena belum mendapat keputusan pengadilan. “Breidel” (“berangus”) biasanya dipakai hanya untuk Surat Kabar.     

[4]DR.Yudhoyono seyogyanya mengingat pula ajaran Ibn Khaldun bahwa “negara adalah lembaga yang mencegah agar penduduk negeri tidak mengalami ketidak-adilan” (An institution which prevent injustice other than such as its commits itself).

[5] Ada “Core values” dan “values”. Ada Grundnorm dan norm yang tercantum di Grundgesetz (UUD), Sama sama memakai kata “grund” (“dasar”) tetapi tingkatnya berbeda. Jauh berbeda dengan “pilar”.

Comments   

 
0 #2 Ananda B. Kusuma 2013-06-26 23:20
Terima kasih atas komentar anda.
Kiranya perlu saya ingatkan bahwa ayah Anda, Prof. Sudiman, juga memakai istilah yang digunakan oleh Prof. Natonagoro, yaitu bahwa Pancasila Dasar Negara adalah Staatsfundament alnorm kita. Staatsfundament alnorm kita memilih bentuk Republik, sedangkan "hukum-adat" hanya mengenal kerajaan atau kesultanan. Masyarakat Adat kita tidak mengenal "equality before the law". Buktinya, pada jaman Hindia Belanda, kita punya "forum previligiatum", kalau melakukan tindak pidana tidak diadili di Landraad tetapi di Raad van Justitie. Selain sejarah ketatanegaraan kita tidak mengenal lembaga perwakilan, prinsip "demokrasi desa" tidak dapat digunakan untuk negara modern. Selain itu ada ungkapan "desa mawa cara, negara mawa tata". Artinya, dipandang dari sudut akademis, Pancasila tidak bermuara pada Hukum Adat. Kiranya perlu dikemukakan bahwa Prof. Supomo bukan hanya pakar Hukum Adat, tetapi juga pakar Hukum Tata Negara. Hal itu terlihat dari ditunjuknya Prof. Supomo untuk mewakili RH sebagai anggota Komisi Visman dan bukan Mr. Djokosutono atau Mr. Kuncoro Purbopranoto yang berasal dari jurusan Tata Negara.
Sesungguhnya istilah "ultimate norm", "ursprungnorm", "grundnorm", staatsfundament alnom, adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa diatas UUD ada norm yang lebih tinggi, terlepas dari ideologi yang dianut. Suatu legal order selalu punya axiological hierarchy.
Dalam rangka saling ingat-mengingat kan, perlu dikemukakan bahwa pangkal tolak pemikiran Amerika Serikat bukan ucapan Thomas Jefferson tetapi adalah Declaration of Independence. Liberte (bukan Equlite), Egalite, Fraternite hanyalah hanyalah motto konstitusi Perancis, tidak dipakai di seluruh Eropa Barat. Staatsfundament alnorm Perancis tercantum di preamble Konstitusi Republik ke V yang telah dilengkapi deng Declaration d'homme et de citoyen dan prinsip menjaga Environment. Dapat ditambahkan bahwa Konstitusi Rusia dan Cina juga punya HAM.
Terima kasih atas perhatiannya.
Tulisan untuk memperjelas kontroversi tentang Grundnorm menyusul.

Salam,
A.B.Kusuma
Quote
 
 
0 #1 Achmad S. Kartohadiprodjo 2013-06-13 09:33
Menurut saya, Pak A.B. Kusuma mengemukakan dua istilah yang berbeda yaitu Grundnorm dan Staatsfundament alnorm. Kedua istilah itu adalah istilah-istilah yang yang dipergunakan di negara-negara yang menganut faham individualistis . Sedangkan faham negara kita adalah menganut faham kekeluargaan. Istilah yang dikemukakan Bapak itu mungkin tidak salah, karena satu sarjana mengatakan begini dan satu sarjana mengatakan begitu. Tapi kedua istilah itu untuk sistim mereka.
Menurut saya apa yang dikatakan bung Karno, Pancasila adalah philosofische grondslag itu sudah benar. Mau ada pilihan kata apa lagi untuk istilah itu. Kalau mau dikaitkan istilah-istilah lain seperti yang dianut Hans Kelsen maupun yang dianut oleg Hans Nawiasky itu adalah penafsiran-pena fsiran yang dibuat.Penafsir an mana yang dibuat oleh Bapak juga. Yaitu merupakan uraian kepanjangan dan arti-arti lain. Sebaiknya kita tidak perlulah mengkaitkan dengan istilah-isttila h bangsa lain, sebab bangsa lain juga mempunyai system tersendiri. Amerika Serikat mempunyai system American Anglo Saxon, Inggris Anglo Saxon. Eropa, terutama Perancis, Belanda mempunyai system Eropa Kontinnental. Baik Amerika Serikat maupun Belanda sama-sama bermuara pada pemikiran indvidualistis. Apa kita akan menganut sistim Invidualistis? Kalau jawabannya “ya” silahkan diterapkan. Sedangkan Hukum Adat menurut Van Vollenhoven berbeda dari pemikiran Individualistis . Hukum Adat mempunyai corak pemikiran lain. Seperti dibedakan oleh Prof. Dr.Mr. Soepomo dalam buku HUBUNGAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT DALAM HUKUM ADAT. Secara akademis Pancasila bermuara dari Hukum Adat, kalau kita lihat bahwa Pemerintah Belanda mengatur dalam Indische Staatsregeling pasal 131 ayat 6 dan Pasal 134 ayat 2 IS, bahwa untuk Golongan Pribumi diperlakukan Hukum Adat. Pasti yang dimaksudkan dalam Pancasila adalah Hukum Adat. Apalagi kalau kita tahu kalau konseptor UUD 1945 adalah Prof. Soepomo yang Ahli dalam Hukum Adat. Maka dari itu pendekatan pemikiran Barat untuk mengerti Pancasila adalah tidak benar. Adalah benar kalau pendekatannya dilakukan oleh apa yang telah dilakukan oleh Van Vollenhoven dan lain2. Untuk itu baca buku karangan Prof. Bushar Muhammad ASAS ASAS HUKUM ADAT Suatu Pengantar. Baca tentang Politik Hukum Adat yang ditulis juga oleh Prof.Mr. Djokosutono.

Sekian dulu komentar saya.

Salam,
Achmad
Quote
 

Add comment

Administrator berhak menghapus komentar yang secara subyektif/obyektif dianggap tidak layak untuk ditampilkan.


Security code
Refresh