Lanjutan tulisan "Menggugat Arsip Nasional"

Lanjutan tulisan "Menggugat Arsip Nasional"

oleh Ananda B. Kusuma

 

Prof. Sofyan Effendi menyampaikan tulisan saya pada Wamen Penertiban Aparatur Negara dan kemudian pak Wamen, Prof. Eko Prasojo nampaknya memberi "perintah alus" kepada pejabat ANRI untuk menemui saya.
Mereka telah datang ke rumah dan mengundang saya untuk memberi "masukan". Mereka menyatakan bahwa Kepala ANRI, pak Asichin yang seorang SH, bukan Archivaris atau Sejarawan telah pensiun dan keadaan ANRI sekarang sudah "berbeda". Mendengar ucapan mereka tersebut "tercium bau tak sedap" yang berasal dari keinginan mereka untuk menyalahkan pimpinan lama saja, padahal kesalahan yang memalukan itu berasal dari para sejarawan yang menjadi pimpinan ANRI dan para archivaris yang sekarang menjabat sebagai Eselon I. Mereka termasuk orang yang berusaha menutup-nutupi adanya Arsip AK. Pringgodigdo dan Arsip AG.Pringgodigdo (Arsip BPUPK-PPKI) yang otentik dan ikut membuat "Diorama" yang memalukan itu.
Kepada Deputi bidang Konservasi dan 2 Staf ANRI saya perlihatkan 5 ciri yang menunjukkan tidak otentiknya "Peta tempat duduk" yang dipampangkan di "Diorama" dan buku Yamin "Naskah Persiapan", 1959:60. Saya kemukakan bahwa seyogyanya bahwa ANRI bukan hanya menerima "setoran" arsip dan dokumen dari lembaga negara. Mereka harus berusaha mencari bahan di lembaga seperti National Archief (dahulu ARA), Rijksintituut voor Oolog Documentatie dan lembaga lainnya. Saya tunjukkan fotokopi sejumlah dokumen yang saya kumpulkan dari ARA dan RIOD yang tidak ada di ANRI.

Selain itu perlu dikemukakan bahwa para pakar sejarah yang menjadi Konsultan ANRI belum ada yang memberi komentar. Para pakar diundang ANRI untuk "sanctioning" dengan honorarium besar tetapi "pelurusan" yang mereka lakukan tidak digubris oleh pimpinan ANRI. Menurut pendapat saya para pakar Sejarah itu telah melakukan kesalahan karena mendiamkan saja kelakuan pimpinan ANRI yang menyalah-gunakan nama mereka.

Komentar Prof. Elson* mengenai ANRI sbb:"In my opinion it is a national disgrace. The staff seem to have the view that it is their job to keep information away from researchers, rather than assist them in finding it! ANRI has international reputation for obsessive secrecy, overwhelming unhelpfulness and general ineptitude. The contrast with other archival institution my colleage and I have visited is stark- the US, Dutch, British and Australian archives go out of the way to assist researchers; ANRI goes out to its way to obstruct them! I just wish there was a possibility that ANRI could somehow be reformed, but that is just a dream, I'm afraid. But please don't stop trying!".
Meskipun reputasi ANRI di luar negeri jelek, tetapi di dalam negeri nampaknya lembaga ANRI masih dianggap "mumpuni" sehingga Mahkamah Konstitusi dibawah Prof. Mahfud mengadakan kerjasama dengan ANRI untuk membuat "Pusat Dokumentasi", termasuk dokumentasi mengenai BPUPK dan PPKI. Proyek "Pusat Dokumentasi" yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal MK yang gemar menghamburkan uang tanpa hasil yang memadai itulah yang memprihatinkan karena kemungkinan besar akan memuat kesalahan seperti di ANRI; Prof.Jimly berpendapat "Pusat Dokumentasi" seyogyanya dibentuk oleh lembaga Eksekutif, bukan oleh Mahkamah Konstitusi, sedangkan Prof. Bambang Hidayat berpendapat bahwa kita perlu membahas dengan serius soal amburadulnya ANRI. Mengenai lempengen yang menempatkan Kepala SBY yang diletakkan di tengah dan dikelilingi oleh Kepala presiden Sukarno, Suharto, Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati, Prof. Mahfud berpendapat bahwa hal itu tidak etis.
 
Saya yakin mengenai kebenaran yang saya tulis karena sejak tahun 1967 saya adalah Sekretaris "Panitia Ahli Antar Fakultas Sejenis Bidang Pendidikan Umum", dan memimpin "bagian"/"Subdirektorat" dan sub-proyek yang menangani Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU). Saya juga anggota "Panitia Pancasila" dibawah pimpinan Prof. Dardji (1977-1984) dan Konsorsium Antar Bidang dibawah pimpinan Prof. Harsya Bachtiar (1978-1984) yang merupakan "clearing house" mengenai bahan kuliah ISD, IBD dan Sejarah Perjoangan Bangsa.
 
Mengingat bahwa "Sosialisasi 4 Konsensus Dasar" akan dilaksanakan berbeda dengan BP-7, maka tersedianya data yang kredibel merupakan Conditio Sine Quanon**. Sebab itu perlu diterbitkannya semacam "bronnen publicatie" mengenai sejarah ketatanegaraan kita agar "Sosialisasi" tersebut mencapai hasil yang diharapkan.

 

*Robert E. Elson : Guru Besar Luar Biasa di University of Queensland - Australia.

** bahasa Latin yang kurang lebih artinya adalah "suatu kondisi yang harus (mutlak) ada".

Add comment

Administrator berhak menghapus komentar yang secara subyektif/obyektif dianggap tidak layak untuk ditampilkan.


Security code
Refresh