Menegakkan Azas Cabotage* untuk kesejahteraan NKRI

Menegakkan Azas Cabotage* untuk kesejahteraan NKRI

oleh M. Harjono Kartohadiprodjo**

 

Tulisan ini dibuat atas permintaan  Prof. Emil Salim, menanggapi tulisanya yang dimuat di Harian Kompas tanggal 4 October 2012 berjudul : “Cabotage” untuk Merah Putih.

Merupakan kehormatan bagi saya , menanggapi pendapat Senior penulis (Mantan Ketua Dewan Mahasiswa UI) dan Mantan Menteri Perhubungan pada awal saya berkecimpung di bidang pelayaran.
Pendapat Prof  Emil Salim sebagai Mantan Mentri Perhubungan dan  Penasehat Senior Presiden  di Harian Kompas merupakan suatu kemajuan dan pencerahan yang baik di masarakat.Karena  pendapat pejabat2 tinggi negara dan pengusaha pada saat ini menganggap “cabotage”  di Indonesia sudah usang dan tidak diperlukan lagi. Karena  generasi  di Indonesia saat ini sedang efforia dengan kehidupan “globalisasi” dan “liberalisme” , dari pada mendahulukan kepentingan nasional.
Negara2 adi kuasa di dunia seperti Amerika Serikat yang sangat liberal dalam kehidupan ekonominya sudah lama memberlakukan azas cabotage yang dikenal sebagai John Act 1920 atau Marchant Marine Act of 1920 (PL 66-261). Peraturan tersebut merupakan landasan dari  Merchant Marine Law ,walaupun telah diadakan modifikasi dengan melakukan perubahan2 isinya untuk disesuaikan dengan kemajuan jaman. Tujuannya : melindungi lapangan kerja pelaut, menghidupkan perusahaan pelayaran dan merupakan subsidi terselubung termasuk untuk ketahanan dan pertahanan nasionalnya. Pengecualian kadang2 terjadi terhadap ketentuan cabotage yang diatur oleh Jones Act 1920 Waivers of Shipping Act Provision. Requests for waivers of certain provisions of the act are reviewed by United States Maritime Administration on a case-by-case basis.Waivers have been granted in case of nationale emergencies or case of  strategic interest.

Bahkan saat ini cabotage juga telah diperlakukan untuk angkutan udara, angkutan darat dan sungai.
                                                                                                                                                                                                                    
Bukan saja AS  yang memberlakukan cabotage di negaranya, negara Eropa yang tergabung pada  Uni Eropa, terbentuk beberapa tahun yang lalu,memerlukan juga untuk memberlakukan peraturan cabotage bagi negara-negara anggotanya. Terutama didalam angkutan laut,sungai ,udara,darat dan sungai. Tercantum pada EU Regulation (EEC) No.3118/93, dimana setiap negara anggota EU dapat memberlakukan aturan cabotage sesuai kebutuhannya. Seperti : Germany, Italy, Checko, Slovakia dsb.
Demikian pula azas cabotage ini diberlakukan dengan ketat di negara2 Jepang yang diatur pada Article 3 The Japan Shipping Act, yang mencantumkan aturan2 bagi pelayaran pantai.Ketentuan2 tersebut dibuat sesuai desakan :The Japan Shipping Federation.                    
Negara2 Asia yang memberlakukan cabotage diantaranya adalah : The People Republic of China,memberlakukan cabotage sesuai Article 4 Maritime Code of the People’s of China,terutama bagi pelayaran dalam negeri dan kapal-kapal pelayanan di pelabuhan.Sedang orang asing hanya boleh memilki saham max 49% terhadap kapal2 untuk export dan import (ocean going shipping company).                                
Negara Indonesia telah diakui United Nation Convention on the Law of the Sea  /UNCLOS yang ke 3 pada tahun 1982 sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State). Artinya Deklarasi Djuanda  “Wawasan Nusantara” diakui  UNCLOS. Keputusannya telah diratifikasi oleh DPR RI tahun 1985 dan diterbitkan sebagai UU Nomer 17 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut. Sehingga wilayah lautan kita sebagai negara kepulauan/archipelagic state memilki wilayah : 

1.Perairan Kepulauan/Regime Archipelagic State,daerah lautan yang terdapat pada Negara Kepulauan (Laut Jawa,Laut Arafuru dsb).

2.Perairan Teritorial/Regime Teritorial,lebar laut  max. 12 mil ke laut diukur dari garis pangkal.

3.Perairan Zona Ekonomi Exclusif/Regime Exclusive Economic Zone yang merupakan hak negara pantai untuk melakukan explotasi dan explorasi, selebar max 200 mil dari base line perairan teritorial.


Dengan bertambahnya wilayah  Indonesia  2,5 kali lipat dibandingakan  wilayah Hindia Belanda sesuai : Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 ,yaitu  ketentuan wilayah Hindia Belanda,yang  terdiri dari pulau2 dipisahkan laut ,dan setiap pulau memilki laut teritorial selebar 3 mil dari daratan sekeliling pulau itu saja. Saat ini negara Indonesia bertambah luas, terdiri 1/3 bagian daratan dan 2/3 bagian lautan.

Wilayah tersebut perlu dijaga dan  dimanfaatkan kekayaan alamnya sebesar besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan  bangsa Indonesia  sesuai Psl.33 UUD 1945. Maka  policy cabotage perlu diarahkan untuk melindungi  pemanfaatan wilayah lautan tersebut, terutama didalam melakukan explotasi dan explorasi pertambangan dan industri lepas pantai.

Kepentingan  Hindia Belanda terhadap policy cabotage berbeda dengan  Republik Indonesia. Kepentingan  Hindia Belanda menggunakan aturan cabotage untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya,dengan melakukan monopoli perdagangan diwilayah koloninya. Membuat perjanjian : Groote Archipele Contract of Koninklijke Paketvaart Maatschappij   dan memberikan monopoli pada 5 perusahaan dagang  Hindia Belanda (Big Five) yang tujuannya:

1.Agar KPM dan Big Five Trading Company menjaga  hasil bumi dari hasil aturan Cultur Stelsel di wilayah Hindia Belanda tidak dijamah oleh bangsa lain, terutama Inggris yang merupakan saingan dagangnya.

2.Menugaskan KPM menjadi suatu kekuatan laut untuk melakukan pengawasan keamanan wilayah Hindia Belanda,dengan melakukan pelayaran tetap dan teratur keseluruh pelosok pulau- pulau.

3.Menjalankan tugas sebagai angkutan pos secara teratur keseluruh pulau2 , serta angkutan  pegawai sipil dan militer beserta logistiknya.

Untuk tugas2 tersebut diatas KPM memperoleh hak monopoli dan subsidi karena menjalankan tugas politik negara (Sumber buku: ENGINES OF EMPIRE  Steamshipping and State Formation in Clonial Indonesia).


Sedangkan cabotage pada negara Republik Indonesia yang telah merdeka dan berdaulat hendaknya dipakai untuk :

1.Mengatur distribusi nasional terutama untuk menjaga stabilisasi didalam  meratakan kemakmuran  bagi seluruh daerah wilayah negara.

2.Melakukan tugas angkutan bahan baku secara tetap dan teratur, untuk ditingkatkan nilai tambahnya pada  industri hilir, didalam membangkitkan lapangan kerja dan menambah devisa negara.

3.Angkutan laut yang dilaksanakan oleh kapal2 nasional  secara tetap dan teratur dapat turut membantu pengamanan, menjaga dan melakukan pengawasan terhadap wilayah lautan Indonesia.

4.Kapal nasional diprioritaskan melakukan kegiatan dan dimanfaatkan semaximal mungkin diwilayah perairan sesuai ketentuan UNCLOS. Terutama didalam menggunakan peralatan untuk melakukan explotasi dan explorasi  dilaut maupun di darat.

5.Menjaga dan mempererat  hubungan budaya antar etnik/suku bangsa dan kebersamaan dalam kehidupan ekonomi  bangsa didalam NKRI, melalui angkutan tetap dan teratur.

 

Azas cabotage perlu diberlakukan secara nasional di daratan, lautan dan udara  seperti negara2 maju,hal ini sangat mungkin, mengingat potensi  kekayaan  bahan baku dan alam Indonesia beragam  dan sangat besar potensinya. Hal tersebut tentunya dapat menumbuhkan : 

1.Pasaran industri dan industri perawatan alat angkut secara rutin.

2.Lapangan kerja bagi crew alat angkut dan perawatan.

3.Menunjang pengamanan nasional.

4.Potensi pariwisata.

5.Peningkatan kegiatan penagkapan ikan.


Untuk memajukan perekonomian Indonesia Bagian Timur (IBT), perlu ditingkatkan kemampuan pelabuhan Makassar menjadi pusat kegiatan ekonomi di daerah IBT sesuai dengan letak geografisnya. Sehingga dapat tercapai effisiensi biaya angkutan diwilyah tersebut. Kita harus berani meninggalkan kesalahan-kesalahan yang lalu dan membangkitkan semangat bahari untuk masa depan yang lebih cerah. Dunia banyak mengandalkan  komoditi  yang hanya tumbuh terbesar  di negara kita dan dapat menjadi andalan berkembangnya industri2 hilir. Perobahan mental dari bangsa Indonesia yang terbiasa mengexport barang mentah, harus dirobah dengan membangkitkan industri hilir dan mengexport product barang jadi. Sehingga dapat meningkatkan pengusaha menengah, lapangan kerja dan devisa negara. Untuk mencapai keberhasilan usaha tersebut dinegara kepulauan seperti Indonesia, perlu ditunjang oleh angkutan yang dikendalikan dengan semangat  nasional. Maka policy cabotage perlu di tingkatkan secara sungguh  melalui tahapan2 dengan pengendalian yang ketat.


Kesimpulan:

1.Bahwa fungsi jalan, alat angkut dan telekomunikasi disuatu negara adalah sama fungsinya dengan urat nadi atau pembuluh darah,saraf dan darah di badan manusia. Kerusakan salah satu organ badan kita tersebut akan mengakibatkan tidak berfungsinya salah satu bagian tubuh badan kita.

2.Bahwa negara besar; baik yang pemerintahannya  liberal maupun yang otoriter, menererapkan peraturan cabotage pada sistim pemerintahannya dan tidak bersedia  memberikan wewenang  bangsa asing menguasai fungsi strategis dari sistim  perhubungan negaranya.

3.Bahwa pemerintah Hindia Belanda memaksakan kehendak policy terhadap jajahannya  di bumi Indonesia adalah dengan cara menguasai infrastruktur daerah tersebut dengan melakukan perjanjian  monopoli terhadap alat angkut laut, darat, telekomunikasi dan jalan rayanya.

---------------------------------------------

*Azas Cabotage : pengangkutan komoditas domestik di perairan nasional wajib menggunakan kapal berbendera Indonesia.

** Mantan Presiden Direktur PT Karana Line; kini aktif di kegiatan sosial seperti Barisan Nasional dan Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award.

 

 

 

Add comment

Administrator berhak menghapus komentar yang secara subyektif/obyektif dianggap tidak layak untuk ditampilkan.


Security code
Refresh