NKRI adalah Negara Maritim Berlandaskan Pancasila

NKRI adalah Negara Maritim Berlandaskan Pancasila*

oleh M. Harjono Kartohadiprodjo

 

Armada niaga Indonesia walaupun belum mencukupi kebutuhan secara nasional untuk suatu Negara Maritime seperti Indonesia, tetapi tetap memilki peran dalam  angkutan laut . Sistim cabotage yang telah dicantumkan pada UU no.17 tahun 2008 tentang Pelayaran , saat ini kenyataannya hanya sekedar “menonjolkan pengangkut berbendera Indonesia saja”. Landasan cabotage  sendiri “belum” dipahami dengan sungguh-sungguh, karena diizinkannya bangsa asing memiliki saham di perusahaan pelayaran Indonesia, termasuk memilki kapal berbendera Indonesia dan yang beroprasi didalam negeri. Karena UU Penanaman Modal  terpengaruh oleh United Nation Conference Trade and Development (UNCTAD) pada Box.1.Proposal new  freedom for foreign investment   , terdiri dari 4 point kecuali , investment dalam industri senjata. Demikian juga Washington Concensus ,terdiri dari 10 point  yang dipatuhi dengan baik oleh Negara Republik Indonesia, karena keterikatannya pada commitment Pemerintah, yang tidak membolehkan lagi membedakan antara investor asing dan nasional.
Maka dengan ditetapkanlah UU no.17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 29 ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut:  Orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dapat melakukan kerja sama dengan perusahaan angkutan laut asing atau badan hukum laut asing atau warga negara asing dalam dalam bentuk usaha patungan (joint venture) dengan membentuk perusahaan angkutan laut yang memilki kapal berbendera Indonesia  paling sedikit 1(satu) unit kapal dengan ukuran GT 5000 (lima ribu Gross Tonnage) dan diawaki oleh awak berkewarganegaraan Indonesia.            
Yang perlu diwaspadai sacara nasional adalah: Dengan diundangkannya Pasal  29 ayat 2 UU no. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, terbukanya kesempatan bagi warga negara asing atau perusahaan asing untuk membuka usaha patungan  bersama perusahaan atau warga negara Indonesia membuat perusahaan pelayaran  Indonesia dan menyusun sistim pelayaran tetap dan teratur seperti yang  dilakukan oleh NV KPM di perairan Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Sehingga kehidupan perekonomian Negara Indonesia distribusinya akan tergantung pada perusahaan asing.Seperti usaha yang dilakukan oleh Carrefour,Giant dsb dalam pemenuhan kebutuhan hidup Bangsa Indomesia sehari-hari.
Perlu diingatkan bahwa Belanda bisa menjajah Inonesia dengan sempurna selama 3,5 abad karena : Menguasai dan memonopoli sistim  pelayaran dan perdagangan  antar pulau maupun luar negeri.

                                               
Cabotage sesuai Blacks Law Dictionary artinya:French:derivative of caboter to sail coast wise  1.Trade or navigation in coastal water. 2.The exclusive right of country to operate the air traffic it’s territory. 3.Nautical coastal navigation or shipping,esp.within the borders of one country (transport/nautical term).


Jadi sesuai ketentuan dalam Black Law Dictionary,cabotage adalah  hak dan kedaulatan setiap negara pantai atau wilayah negara setempat (angkutan laut,darat dan udara) untuk “mengatur transportasi” baik di: udara, laut dan darat.
 –Uni Eropa mengatur Cabotage Rules bagi masing-masing sistim angkutan ,seperti untuk Angkutan Laut tercantum pada Regulation 3577/92. Uni Eropa memilki  aturan cabotage yang meliputi semua jenis angkutan diwilayahnya: darat,laut,udara dan sungai.5).
-Amerika Serikat mencantumkan pada Marchant Marine Act of 1920 (PL66-261) yang dikenal juga  dengan sebutan John Act yang dasarnya mengatakan: The Cabotage provisions relating to the “John Act” restrict the carrieage of goods or passengers between United States ports to US.-built and flagged vessels.
Sedangkan untuk Negara-Negara ASEAN,sementara ini didalam menghadapi ASEAN Free Trade Agreement, menurut ASEAN Secretary, anggota – anggota ASEAN sepakat menghormati peraturan cabotage masing-masing negara.
Perlu dipahami bahwa:angkutan atau transportation , di Indonesia terutama angkutan laut dan darat(untuk angkutan darat: P.Jawa,P.Sumatra, P.Sulawesi dan P.Kalimantan) adalah merupakan:alat distribusi logistik yang vital bagi kepentingan nasional (min: sembilan bahan pokok kehidupan manusia). Memilki fungsi yang sama pentingnya dengan “pembuluh darah dan urat nadi” ditubuh manusia, tugasnya membawa darah berisi nutrisi dan oxigeen keseluruh tubuh manusia.Bila terjadi kemacetan akan mengakibatkan “stroke dan bisa lumpuh”.


Berbeda antara Nederlandsche Indie (Belanda) dan Negara Republik  Indonesia yang sudah merdeka dalam menggunakan aturan cabotage dan angkutan tetap teratur,perbedaan tersebut adalah:

-Bila Nederlandsche Indie menggunakan aturan cabotage dan angkutan tetap teratur adalah untuk menjalankan monopoli dagangnya  dan menjaga dan mengatur  daerah koloninya bagi kepentingan imperialismenya.

-Sedangkan Negara Republik Indonesia menggunakan aturan cabotage dan angkutan tetap dan teratur untuk: memberikan kesejahteraan bangsanya, menjaga kedaulatan wilayahnya dan menjaga keutuhan/kesatuan bangsa dan persatuan budaya yang beraneka ragam suku bangsa dan bahasanya.Oleh karena itu hal-hal yang sangat strategic bagi kepentingan nasional, harus ditangani oleh Bangsa Indonesia sendiri, dimana Pemerintah harus turut mengatur dan mengawasi pelaksanaannya. Karena tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan yang berkeadilan sosial seperti yang menjadi cita-cita kemerdekaan dicantumkan pada Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 33 ayat 2 UUD 1945. Sedangkan bangsa asing tujuannya  hanyalah akan mencari keuntungan dagang saja. Belanda sejak awal masuk ke Nusantara,yang diawali datangnya VOC, sangat memahami permasalahan persaingan dagang,dimana  kekuatan armada laut menentukan,sesuai pengalaman mereka menghadapi Portugis,Spanyol dan Inggris. Satu persatu wilayah yang dikuasai bangsa lain di Nusantara di tukar atau direbut, supaya keutuhan Nusantara sepenuhnya bisa dikontrol Belanda.

*Tulisan Sdr. M. Harjono Kartohadiprodjo selengkapnya yang berjudul Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Maritim Berlandaskan Pancasila dapat di-unduh di http://amicorumdjokosoetono.com/images/PDF/NKRI_adalah_Negara_Maritim_berlandaskan_Pancasila.pdf

**Mantan Presiden Direktur PT Karana Line; kini aktif di kegiatan sosial seperti Barisan Nasional dan Perkumpulan Bung Hatta Anti Corruption Award.

Add comment

Administrator berhak menghapus komentar yang secara subyektif/obyektif dianggap tidak layak untuk ditampilkan.


Security code
Refresh