Kriminalisasi Putusan Hakim

 Meng”kriminalisasi” Putusan Hakim Yang Keliru –

 Mungkinkah  dan  Benarkah ?

oleh Mardjono Reksodiputro

 

Menghukum putusan hakim ?

Heboh terjadi sehubungan dengan RUU Mahkamah Agung yang memuat ketentuan adanya pengawasan oleh DPR terhadap Mahkamah Agung (ps 94), larangan MA mengeluarkan putusan tertentu (ps 97) dan sanksi pidana bagi hakim  yang melanggar tugas profesinya (ps 98). Dengan hanya melihat ketiga pasal ini, maka ada (paling tidak) tiga isyu utama yang di”heboh”kan. Pertama, dapatkah Dewan Perwakilan Rakyat mengawasi “perilaku” Mahkamah Agung ? Kedua, dapatkah kewenangan Mahkamah Agung (hakim) untuk mengeluarkan putusan tentang hukum di Indonesia dibatasi (dengan dasar akibat yang mungkin atau akan timbul dari putusan tersebut) ? Dan ketiga, apakah UU MA tepat untuk memuat “sanksi pidana” bagi pelanggaran oleh hakim (seluruh jajaran hakim) terhadap ketentuan dalam UU MA  ini.

Mereka yang mengkritik, telah “berteriak”: – ada usaha “meruntuhkan kekuasaan kehakiman” – atau  melalui UU MA ini akan dilakukan “penghukuman putusan pengadilan” – atau   ini adalah “kriminalisasi hakim”! [1]

Saya ingin mendiskusikan fenomena menarik ini, bukan dari pendekatan hukum seperti dilakukan para pengkritik di atas, tetapi saya ingin melihatnya dari “kacamata-publik” (mungkin juga dapat melalui pendekatan kriminologis).

 

Keresahan terhadap ketidakmampuan hukum melindungi masyarakat

Pada era Orde Lama, politik adalah panglima – pada era Orde Baru, ekonomi  yang jadi panglima. Sehingga tidaklah heran keinginan masyarakat, agar dalam era Reformasi ini “hukum-lah jadi panglima”, yang berarti antara lain: polisi juga taat pada hukum dan aturan hak asasi manusia. Maka polisi dipisahkan dari Angkatan Bersenjata, menjadi warga sipil biasa (bukan semi-militer), meskipun mempunyai kewenangan menegakkan hukum dengan “kekuatan” (by force, but not violence !). Penegakan hukum di Pengadilan Pidana dilakukan bersama oleh Jaksa/Penuntut Umum (yang sayangnya masih memakai “seragam semi-militer”,seperti di negara-negara Komunis ?),dengan Advokat. Tetapi “monopoli penututan” mulai ditinggalkan, dengan adanya kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pengadilan dilepas dari bawah Kementerian Kehakiman, untuk menjauhkannya dari pengawasan dan pengaruh Kekuasaan Eksekutif, menjadi dibawah Mahkamah Agung, sehingga bersatu dalam Kekuasaan Yudikatif (Kekuasaan Kehakiman). Inilah hasil “reformasi menuju hukum sebagai panglima”. Advokat juga  tidak mau ketinggalan dan mempunyai undang-undang tersendiri (yang memproklamirkan mereka juga “penegak hukum” -  tidak kurang bergengsi dari rekan mereka JPU dan Polisi !)    Apakah ini sudah cukup ?

Ternyata belum juga - karena ketidakpecayaan yang mendalam terhadap para hakim dan temasuk Mahkamah Agungnya, maka dalam konstitusi dibentuk Komisi Yudisial untuk menegakkan kehormatan hakim (agar para hakim “sadar-kembali”menjadi jujur dan independen). Juga dibentuk Komisi Kepolisian dan Komisi Kejaksaan untuk masing-masing menegakkan kehomatan penegak hukum (menjadi polisi dan JPU yang jujur dan independen. Tetapi – entah lupa atau dengan sengaja: tidak ada “komisi advokat” – dengan alasan mereka sudah punya “komisi disiplin sendiri” – yang terkotak-kotak??? ). Hasilnya ? Menurut saya masih mengecewakan – dan ini juga dirasakan oleh masyarakat awam (yang tidak mengerti mengapa proses hukum itu begitu lama, lambat dan mahal, serta  sering pula masih membawa kekecewaan). Warga masyarakat merasa mereka telah “tertipu”[2] dalam usaha mereka mencari keadilan berdasarkan hukum. Mereka menyalahkan pengadilan, yang dikenal dengan semboyannya sebagai “benteng terahir keadilan” (the last bastion of justice). Dalam konteks seperti ini, maka memang ada keinginan untuk “mengkriminalisasi” para penegak hukum (polisi dan JPU), hakim dan advokat. Dan timbullah istilah “advokat-hitam” (dan tentu padanannya “hakim-hitam”, “JPU-hitam” dan “polisi-hitam” – sebagai cemooh kepada profesi-profesi terhormat ini ).

 

Occupational Deviance and Crime

Dalam bahan pustaka Kriminologi kita mengenal istilah “white collar crime/criminal” , suatu istilah yang mulai dipopulerkan oleh prof Edwin Sutherland  pada masa terakhir Perang Dunia ke-II (1949), berdasarkan penelitiannya tentang para pengusaha Amerika Serikat yang memanipulasi konsumen (termasuk pemerintah Amerika) melalui “kecurangan dalam bisnis” (fraude in business)[3]. Karena ada pendapat/kritik bahwa perilaku yang diberi nama “crime” harus dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana, maka Kriminologi memajukan konsep “deviant behavior” untuk perbuatan curang yang merugikan masyarakat, tetapi tidak/belum dirumuskan secara lengkap dan jelas dalam undang-undang hukum pidana (Cloward & Ohlin,1961; Marshall B.Clinard,1964)[4]. Penelitian oleh prof Gerald Mars (2008) di bidang antropologi-terapan (yang dapat dianggap meneruskan penelitian Sutherland) mengungkapkan pula banyaknya “occupational deviance and crime”, dalam apa yang dinamakannya “hidden economy”, (dalam tulisannya mengenai “Cheats at Work” – “kecurangan dalam pekerjaan”)  yang merujuk pada perilaku oleh mereka yang menduduki suatu jabatan atau pekerjaan  tertentu[5].

Sutherland mepergunakan istilahnya dengan merujuk kepada mereka/ para pengusaha yang merupakan “orang-orang terhormat  dan dipercaya (“a person of respectability and high social status”) oleh warga masyarakat” , yang telah “menodai kepercayaan masyarakat pada kedudukan/jabatan mereka (“in the course of their occupation”)”. Kalau Sutherland dahulu membatasi pengertiannya hanya kepada para “manajer dan pimpinan perusahaan” yang telah menipu (cheating) konsumen melalui perbuatan curang mereka, maka saya berpendapat tidak keliru kalau di Indonesia “perbuatan curang dalam jabatan” tidak kita batasi pada pengusaha/orang-bisnis (orang-swasta), tetapi kita perluas kepada “semua pejabat yang telah melakukan kecurangan dalam jabatan terhormat dan dipercaya masyarakat itu”. Baik di jajaran Eksekutuf, Yudikatif, maupun Legislatif !

Dengan demikian “white collar crime”  dan “occupational deviance and crime” – untuk Indonesia – dapat kita pergunakan untuk “perbuatan curang” yang dilakukan oleh para anggota DPR/DPD/DPRD, para Hakim (termasuk Hakim Agung), para Pejabat Eksekutif (termasuk jajaran kepolisian dan kejaksaan) dan para Advokat (orang-swasta, seperti orang-bisnis). Merujuk kembali kepada Sutherland, maka tadinya dia merujuk kepada perbuatan “orang-swasta/bisnis” yang perbuatannya “yang curang dan merugikan”  tidak tercakup dalam perumusan undang-undang hukum pidana. Artinya Sutherland menuntut bahwa perbuatan “curang” yang dilakukan para pengusaha itu juga di “kriminalisasi” (dipersamakan sebagai “crime” = kejahatan). Inilah antara lain sumbangan Sutherland, dengan mengatakan “ada banyak perbuatan yang merugikan masyarakat, dilakukan oleh orang-orang terhormat, yang mendapat kepercayaan masyarakat, dilakukan dalam rangka jabatannya, tetapi tidak/belum diberi sanksi pidana (a.l berbagai bentuk persaingan-curang, merugikan konsumen, memanipulasi pembukuan - financial manipulation, violation of trust, public misrepresentation, dlsbnya)”. Perbuatan para pelaku bisnis ini umumnya ditutupi (disembunyikan) dengan argumentasi: ini adalah “putusan-bisnis” dan tidak boleh digugat oleh hukum. Argumentasi ini melihatnya sebagai “occupational decision”. Pertanyaannya sekarang  menjadi: apakah suatu “occupational decision” (sering pula dikatakan “business judgement”) yang keliru dan merugikan masyarakat umum (korban tidak dapat ditentukan dengan jelas), boleh digugat secara hukum pidana ?[6] Atau lebih khusus lagi:

Apakah mungkin kita bicara dalam konteks RUU MA  tentang “occupational deviance”, bila Hakim melakukan pelanggaran,berdasarkan (R) UU MA tersebut ? Apakah kekeliruan ini dapat di “gugat” perdata, atau lebih jauh lagi di ”ancam” sanksi pidana ?

Dengan melihat ketiga isyu di atas, tentang “wewenang DPR”, “pembatasan isi putusan hakim”, dan “tepat/tidaknya UU MA memuat sanksi pidana”, maka dapat ditarik kesimpulan (sementara), bahwa DPR merasa dirinya perlu mewakili masyarakat yang sudah frustasi melihat berbagai manipulasi di dalam kekuasaan kehakiman, merasa pula bahwa “occupational deviance” para hakim perlu diberi sanksi, dan memakai kesempatan suatu undang-undang tentang organisasi MA untuk “disisipi” sanksi bagi hakim yang “nakal” (baca sebagai: “perilaku menyimpang dalam jabatan”). Tentu ini juga disebabkan karena komisi disiplin hakim dan komisi yudisial ternyata tidak mampu menghadapi “kenakalan yang sistematis dan meluas” ini (dalam istilah awam diberi nama “mafia peradilan”). Salahkah ini ? Kalau menurut logika orang awam ini tidak aneh, seperti juga “tidak aneh” pendapat beberapa sarjana hukum (advokat) agar dalam KUHAP (undang-undang yang memuat prosedur) dimuat pasal-pasal ancaman sanksi pidana bagi penyidik/JPU/hakim yang melangar ketentuan aturan dalam KUHAP (meskipun saya tidak menyetujuinya, karena tempatnya harus dalam KUHPid).  Ada pendapat pula  dari Prof. Satjipto Rahardjo, bahwa, bukankah dalam “hukum progresif”, hukum itu diminta menyesuaikan diri dengan keperluan masyarakat ? Bukan malah sebaliknya, bahwa masyarakat harus menyesuaikan diri pada hukum ! Karena itu tidaklah keliru kalau hakim yang kurang hati-hati (ceroboh,careless), kurang memperhatikan rasa keadilan (unfair), dan berperilaku tanpa memperhatikan “rasa kecewa pihak korban” (semuanya tidak melanggar aturan dalam hukum), patut mendapat sanksi ![7] Oleh siapa ? Tentunya pertama-tama oleh komunitas profesinya, tetapi kalau komunitas ini juga terlalu menjaga “semangat korps”, sehingga melindungi si hakim, maka dapatlah dimengerti “semangat kriminalisasi hakim” ini!

 

Penutup

Jadi mungkinkah dan benarkah kita memberi sanksi pidana kepada putusan hakim yang keliru, karena kekeliruan itu “meresahkan” masyarakat ? Menurut penalaran hukum saya, tidak “mungkin”, siapa yang akan men”dakwa” dan bagaimana “membuktikannya ? Tetapi “benarkah” tuntutan masyarakat agar “occupational deviance hakimdiberi sanksi ? Menurut saya memang sepatutnya, agar hakim juga menyadari akan akibat putusannya kepada kehidupan hukum dalam masyarakat. Ingat pendapat John Rawls yang sering dikutip “justice as fairness” dan “justice as a form of morality in the sense of fairness”.Saya memahaminya sebagai “keadilan (yang diberikan dalam putusan hakim) intinya adalah kejujuran”. Tetapi tidak benar dengan sanksi pidana, hukuman disiplin lebih mungkin terlaksana – untuk itu perlu putusan itu diperiksa berdasarkan kode etik dan standar kerja hakim (judicial ethics),[8] dan dinilai oleh hakim-hakim yang punya integritas yang baik sebagai anggota komisi disiplin. Saya percaya masih cukup banyak hakim-hakim yang berintegritas baik, meskipun dugaan saya makin tinggi jabatannya persentasenya akan makin berkurang.

Salah satu tugas Komisi Yudisial adalah memulai sistem baru dalam perekrutan hakim agar hakim-hakim yang berintegritas, secara lambat tetapi pasti akan bertambah. Salah satunya adalah dengan memulai dengan model  perekrutan hakim, dengan cara yang bersih, akuntabel dan berdasarkan kompetisi intelektual. Juga dengan mewajibkan para hakim membuat “legal reasoning” dari putusannya, dan putusan yang dianggap kontroversial oleh masyarakat segera dipublikasi melalui internet untuk dapat dinilai oleh masyarakat hukum (the legal community), dan diberi komentar oleh para pakar hukum (komentar para pakar hukum, harus memuji atau mencela putusan tersebut), dan komentar ini kemudian akan menjadi bahan pertimbangan dalam karier hakim tersebut. Menurut saya tidak ada yang “keramat” (sacred) dalam sebuah putusan hakim (termasuk putusan hakim agung), sehingga sah saja putusan yang keliru diberi “sanksi disiplin”, tetapi tidak “sanksi pidana” atau digugat secara perdata.

Kembali kepada tiga isyu utama, saya berpendapat: a)Dalam kondisi peradilan kita sekarang ini, maka adalah sah-sah saja kehendak DPR sebagai wakil rakyat untuk mengawasi perilaku Mahkamah Agung; b)Pembatasan terhadap kewenangan MA mengeluarkan putusan dapat saja dibatasi, namun sebaiknya MA mulai sendiri merumuskan dan menerapkan secara nyata pembatasan putusan hakim – tidak sekedar kode etik yang sangat normatif dan memakai “semangat korps” yang keliru; c)Dipergunakannya UU MA untuk memuat sanksi-pidana memang absurd (tidak-masuk-akal) menurut saya, tetapi bukankah ada pepatah “bila tidak ada rotan – akar pun jadi” ?!.

 



[1] Lihat Harian Kompas 26 April dan 3 Mei 2012, pedapat Harifin A.Tumpa (Mantan Ketua MA) dan Romli Atmasasmita (Gurubesar Emiritus) – serta  Suara Karya 9 Agustus 2012, pendapat O.C.Kaligis (Advokat).

[2] Tertipu oleh penegak hukum (polisi dan JPU), oleh penegak keadilan (hakim) dan oleh pembela (advokat) –

perasaan “dicurangi” (cheated; fraude) ini dikukuhkan oleh media massa yang memberitakan tentang Hakim,Jaksa/PU, Polisi dan Advokat “hitam” atau “nakal” (euphemism-ungkapan pelembut untuk “penipu”).

[3] Edwin H.Sutherland, 1949, White Collar Crime, Chicago : Holt,Reinhart.

[4] Richard A.Cloward and Lloyd E.Ohlin, 1961, Delinquency and Opportunity, Chicago: Routledge;  dan  Marshall B. Clinard,1964, Anomie and Deviant Behavior, Philadelphia: Free Press .

[5] Gerald Mars , “Rethinking Occupational Deviance and Crime in the Light of Globalization”, dalam  John Minkes and Leonard Minkes, 2008, Corporate and White-Collar Crime, Singapore: SAGE, hal 162 – 178.

[6]  Apakah dalam kasus Bank Century yang menghebohkan DPR dan merugikan keuangan Negara (?) dapat pula dikatakan ada “business judgment” – “occupational decision”  yang keliru, sehingga terjadi “occupational deviance” – yang oleh DPR ingin di”kriminalisasi” ?

[7] Lihat teori sub-sosial dari M.P.Vrij, dalam Mardjono Reksodiputro,2009, Menyelaraskan Pembaruan Hukum, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, hal. 6-7.

[8] Lihat Cyndi Banks,2009, Criminal Justice Ethics, Edition 2, Theory and Practice, Singapore: SAGE, hal. 126 – 133  dan  Chapter 13 – A Sense of Justice, hal. 345 – 355.

Add comment

Administrator berhak menghapus komentar yang secara subyektif/obyektif dianggap tidak layak untuk ditampilkan.


Security code
Refresh