Beberapa Teori Ketatanegaraan Prof. Djokosoetono SH. oleh Padmo Wahjono

Beberapa Teori Ketatanegaraan Prof. Djokosoetono SH.*

Oleh Prof. Padmo Wahjono S.H.**

Dalam rangka ulang tahun Prof. Djokosoetono, maka ada baiknya kita bernostalgia sejenak, mengenang kembali suara beliau di ruang kuliah di Salemba 4. Untuk ini kami mengajak para pembaca menelusuri pendapat- pendapat beliau atau barangkali tidak terlalu berkelebihan apabila kita kata­kan menelusuri teori beliau dalam bidang hukum ketata negaraan.

Nostalgia semacam ini sekalipun menyenangkan namun agak sukar karena beliau hampir tidak pernah mempublikasikan pendapat beliau dalam suatu karya tulis tersendiri. Selama menjadi Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan beberapa Lembaga Pendidikan Tinggi lainnya, waktu beliau habis tersita dengan kegiatan menggali pengetahuan dari kepus­takaan dan praktek bernegara baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta langsung menyampaikannya kepada para mahasiswa dalam perkuliahan maupun langsung disampaikan kepada para penyelenggara negara, karena jabatan kepenasihatan yang banyak beliau rangkap pada waktu itu.

Dengan demikian jelaslah bahwa sedikit sekali waktu yang terluang bagi beliau untuk dapat secara tenang menulis suatu buku pengetahuan yang dapat diwarisi oleh para muridnya.

Sekalipun demikian menurut hemat kami banyak murid-murid beliau yang telah mengembangkan pendapat-pendapat beliau di dalam pelaksanaan kegiatan masing-masing di dalam pengabdian kepada nusa dan bangsa, baik yang berbentuk karya ilmiah, himpunan karangan, maupun di dalam peru­musan/penyajian kegiatan di dalam pengabdian masing-masing.

Karena terbatasnya bahan dan waktu maka dalam karangan-nostalgia ini kami akan membatasi diri pada pendapat/teori beliau di bidang hukum tata negara sebagaimana dikuliahkan pada tahun 1957/1958, di mana kami se­belum meninggalkan bangku kuliah masih sempat mendengarkannya sebagai tenaga pengajar junior.

Sudah barang tentu usaha semacam ini dapat dilakukan di bidang per­kuliahan beliau lainnya (Pengantar) Ilmu Hukum, Filsafat Hukum, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Perdata, Hukum Adat dsb. hal mana akan dapat menunjukkan pandangan beliau secara keseluruhan, dan dengan usaha ini kami mendambakan dapatlah murid-murid beliau melaksanakan hal ini.

Usaha ini dapat kita katakan sebagai suatu "moment-opname" daripada visi beliau sesuai keadaan pada waktu itu dan hal inipun ada hambatan lainnya yaitu keterbatasan dalam mengadakan "penerjemahan ilmiah" terhadap pendapat-pendapat tersebut.

Beberapa pendapat yang akan kami eksposekan dalam karangan ini ialah :

1. Negara Hukum Demokratis dan Type Negara Hukum;

2.   Terbentuknya liberalisme dan dampaknya pada kehidupan ketatanegaraan khususnya dalam hal sistem pemilihan;

3.   Masalah perburuhan dan penyelenggaraan perundang-undangan sosial (sociale wetgeving) oleh Pemerintah;

4.   Perwakilan fungsional, sociale demokratie dan "Terug tred van de wet- gever" atau "Versterking van de executive";

5.  Desentralisasi fungsionil, collaborative decentralisatie dan persyaratan per­wakilan fungsionil. Mekanisme demokrasi (universal);

6.   Pergeseran kekuasaan;

7.   Sein & Sollen dan beslissingen-leer;

8.   Konstruksi hukum "de mens in qualiteit" dan "de mens in prive".

I. Negara Hukum Demokratis dan Type Negara Hukum.

Banyak sarjana di lingkungan kita menganggap bahwa Negara Hukum Demokratis adalah suatu pengertian yang menunjukkan suatu kebenaran yang mutlak (Natuurlijke waarheid : Rengers Hora Siccama), pada hal pengertian tersebut adalah sesuatu yang ditentukan di dalam sejarah ketatanegaraan (historis bepaald) dalam arti dibentuk oleh suatu aliran fikiran tertentu.

Dalam hubungan ini perlu dijelaskan/diketahui perkembangan pengerti­an Negara Hukum tersebut di dalam sejarah ketatanegaraan di Eropa Barat. Dengan uraian beliau akan semakin jelas pengertian Negara Hukum Demokra­tis yang berciri liberal dan kita miliki dalam rumusan di Konstitusi RIS dan Undang Undang Dasar Sementara Negara Kesatuan R.I. 1950, dan tidak ada dalam rumusan Undang Undang Dasar 1945 yang menolak faham perseorang­an atau liberal. Juga akan semakin jelas mengapa di dalam Penjelasan Undang Undang Dasar 1945 dirumuskan : Indonesia adalah Negara berdasar atas Hukum, di mana istilah Rechtsstaat ditempatkan di antara kurung.

Uraian beliau mengenai hal ini adalah sebagai berikut :

"Di dalam lapangan politik, maka dengan pemberontakan Perantjis tim­bul tuntutan dari kaum Burdjuis terhadap type Negara jangdisebutkan dengan nama  "  "Democratische Rechtsstaat"  jang djuga dianuti oleh UUDS kita Pasal 1 ajat 1.

Negara hukum jang demokratis.

Sesungguhnja istilah ini adalah salah; sebab kalau kita hilangkan "   Democratische Rechtsstaat"  jang penting dan primair adalah Rechtsstaat. Padahal Rechtsstaat itu hanja membatasi. Membatasi apa ? Membatasi excessen jang mungkin timbul daripada mokrasi. Jang membatasi dan dibatasi mana jang primair ? Sudah selajaknja adalah demokrasi sebagai Staatsvorm, demokrasi sebagai bentuk Negara itu dibatasi oleh paham Negara Hukum jang pada mulanja terdiri atas 2 anasir, jaitu Grondrechten dan Scheiding van machten. Djadi Negara hukum sebagai tuntutan daripada kaum Burdjuis liberal itu adalah memuat Grondrechten dan Scheiding van machten jang tidak dapat ditjeraikan satu sama lainnja. Apa maksudnja ? Maksudnja bersandarkan Demokrasi sebagai staatsvorm mungkin kepentingan daripada perseorangan itu akan terindjak-indjak, maka untuk memberikan pembatasan terhadap exces daripada demokrasi itu diadakan hak-hak dasar sebagai batasan. Maka daripada itu, kalau kita melihat dari sudut adjaran " status" (status-theorie), hak-hak dasar tadi disebutkan   "status negativus".  Artinja bahwa Pemerintah tidak dapat tjampur tangan, maka daripada itu disebut juga vrijheidsrechten.

Apakah selanjutnja arti Scheiding van machten ? Tidak lain dan tidak bukan hanjalah memperkuat perlindungan daripada grondrechten tadi.

Kemudian, di Djerman, Negara hukum itu tidak memuat dua anasir,  tetapi 4 anasir:

1.   Grondrechten

2.  Scheiding van machten

3.   Wetmatigheid van het bestuur.

Wetmatigheid van he bestuur artinja, semua tingkah laku.daripada  pihak Pemerintah harus dibatasi minitieus. Kita lihat sadja kepada  onteigeningsordonnantie, hinder-ordonnantie, itu semuanja diatur setjara minitieus, setjara teliti. Diadakan panitia untuk taxeren waarde daripada tanah, jang akan onteigend. Ada panitia untuk mengukur tanah tadi. Semua itu adalah tidak lain dan tidak bukan hanjalah untuk melindungi grondrechten.

4. Administratieve rechtspraak.

yang pada mulanya "Negara Hukum" sebagai tuntutan kaum burdjuis-liberal tadi terdiri atas 2 anasir, kemudian mendjadi 4 anasir, dan djika kita melihat kepada kesalahan jang terkandung dalam demokratiche Rechtsstaatmaka bukan istilah Negara Hukum jang demokratis, jang harus dipergunakan, tetapi Negara Demokratis jang dibatasi oleh azas negara hukum. Itulah sesungguhnja istilah jang paling baik.

Sekarang perkembangan daripada negara hukum jang di dalam lapangan politik dan ilmu pengetahuan di Indonesia selalu diabaikan, tidak diketahui bahwa ada beberapa matjam negara hukum.

Pada masa LODEWIJK XIV. Maka disitu timbul aliran Mercantilisme. Saudara mengetahui artinja, jaitu adjaran tentang betalingsbalans. Maksudnja agar supaja Binnenlandse Industrie (fijne industrie), jaitu textiel dan lain-lain barang luxe dilindungi. Kalau kita pergi ke Singapura, sepatu sadja ada jang berharga Rp. 1000 lebih. Perantjis d juga memberikan luxe artikelen supaja dengan demikian dapat memperoleh betalingsbalans jang positief atau actief.

Aliran Mercantilisme itu staatstypenja adalah merupakan Polizeistaat. Polizetstaat jang bersandarkan dua sendi, jaitu:

Pertama, princep lagibus solutus est, dan

Kedua, salus publica suprema lex.

Princep legibus solutus est, berarti, bahwa hanja radja sendiri jang dapat mengatur segala-galanja; dan salus publica suprema lex adalah algemeen be­lang bisa mengatasi hukum. Artinja siapa jang menentukan algemeen belang, sudah selajaknja radja sendiri. Djadi maksudnja adalah sama dengan pepatah ""  "alles voor maar niet door het volk",  jaitu adalah sendi daripada Verlieht Despotisme.

Kemudian timbul reaksi, jaitu fase kedua, timbul aliran liberalisme, oleh karena, walaupun selalu dihilangkan " "  alles voor het volk", akan tetapi dalam kenjataannja, bahwa semuanja adalah untuk kepentingan radja. Maka timbul suatu reaksi, Negara tidak boleh tjampur-tangan di dalam kemakmur­an rakjat (staatsonthouding). Liberale rachtsstaat dalam fase kedua.

Pada Polizeistaat, Negara menentukan segala-galanja; anti-thesisnja! "Liberale Rechtsstaat", Negara tidak boleh tjampur tangan tentang kemak­muran rakjat. Sekarang timbul jang disebutkan dengan nama "" "Formele rechtsstaat", jaitu Negara bisa mengurus kepentingan umum, tapi harus setjara terbatas, harus dibatasi oleh Undang-undang dengan teliti dan minitieus. Itu arti staatstype jang disebutkan dengan nama Formele Rechtsstaat. Formele Rechtsstaat adalah istilah dari STRUYCKEN di dalam bukunja "Administratie of Rechter"  jang maksudnja adalah melindungi kepentingan orang perseorangan, maka daripada itu perundang-undangan itu harus dibatasi setjara minitieus (teliti) supaja dengan demikian tidak terdapat tindakan se­wenang-wenang sebagai jang terdjadi di dalam fase pertama.

Formele Rechtsstaat sudah berubah lagi (fase ke-3), jaitu jang disebut­kan nama Materiele Rechtsstaat atau rechtsstaat dalam arti sociaal-ethisch.

Djika kita memakai suatu istilah jang seringkali digunakan di dalam bahasa Inggris, semua Negara modern seharusnja merupakan social Service State. Jaitu Negara tidak merupakan suatu Machts-organisatie tapi merupa­kan Publieke dienst, untuk menjelenggarakan kepentingan umum.

Ini adalah perkembangan daripada bangunan staattype Rechtsstaat dalam tiga tingkatannja :

1.                        formele rechtsstaat,

2.                        libérale rechtsstaat, dan

3.                        materiele rechtsstaat.

Formele rechtsstaat jang masih bersandarkan paham dualisme: overheid dan rakjat, staat dan maatschappij, itu masih evenwichtig, masih berkedudukan sama. Overheid dan rakjat itu masih berhadapan satu sama lainnja, masing- masing harus mempertahankan kedudukannja. Akan tetapi dengan Démo­cratie dualisme mendjadi monisme. Jaitu semuanja bersandarkan Kedaulatan Rakjat, sehingga Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakjat, semua para Menteri itu merupakan bukan Machtsapparaten, bukan Overheidsorganen jang ber­kedudukan tegenover het Volk, akan tetapi adalah merupakan organen dari rakjat sendiri. "

II. Terbentuknya Liberalisme dan Dampaknya pada Kehidupan Ketata­negaraan Khususnya dalam Sistem Pemilihan.

Ciri utama daripada aliran liberal yang tumbuh di Perancis ialah meng­hendaki adanya : persamaan dan kebebasan (vrijheid & gelijkheid : liberte & égalité). Hal ini menurut beliau sebenarnya hanyalah untuk kepentingan Menschen von Besitz und Bildung. Uraian beliau antara lain adalah sebagai berikut :

"... Djika kita melihat kepada sedjarah perkembangan sosial ekonomis di Eropa Barat, maka kita mulai dengan suatu pemberontakan jang tersohor, jang seringjeali disebutkan dengan nama politieke revolutie, jaitu Pemberon­takan Perantjis, Franse Revolutie.

Sesungguhnja Pemberontakan Perantjis itu bukan merupakan pemberon­takan rakjat sebagai satu bangsa, tidak, pemberontakan Perantjis itu merupa­kan revolusi daripada kaum Burdjuis, kaum Derde stand, kaum Burdjuis liberal. Kalau kita menggunakan istilah dalam bahasa Djerman, golongan tadi disebut­kan dengan nama "Menschen von Beritz und Bildwtg". Itulah jang menim­bulkan revolusi, oleh karena Menschen von Besitz und Bildung tadi mau memperluas perusahaannja, mau memperluas perdagangannya, mau memper­luas pengetahuannja, mau memperluas kepentingan politiknja. Sehingga menghendaki gelijkheid, vrijheid, Gelijkheid terhadap siapa ? Terhadap eerstestand, kaum ningrat, terhadap tweedc stand, kaum pendeta. Dan maksudnja ialah sama sekali bukan untuk kaum (djembel, tidak, tapi untuk dirinja sendiri. Dan kaum djembel itu hanja disebutkan dengan setjara negatief\ bukan me­rupakan Menschen von Besitz und Bildung.

Menschen von Besitz und Bildung, apakah artinya ? Besitz jaitu orang jang kaja, hartawan. Bildung jaitu intelektueel jang mempunjai intelektueele standing. Itu jang menimbulkan resolusi Perantjis, jang dengari demikian timbul aliran liberalisme sebagai suatu reaksi terhadap aliran Mercantilisme, jang di Djerman disebutkan dengan nama Kameralistiek, jaitu, bahwa semua­nja adalah untuk kepentingan radja. Tapi sekarang liberalisme itu adalah untuk kepentingan Menschen von Besitz und Bildung, kaun Derde stand, kaum Burdjuis liberal, supaja dapat memperkembangkan hasrat untuk mem­perluas perdagangannja, untuk memperluas perusahaannja, perindustriannja.

Akan tetapi tadi kami hilangkan, bahwa demokrasi di Barat belum didjalankan setjara penuh. Demokrasi sekedar hanja untuk menjelenggarakan kepentingan kaum burdjuis. Maka daripada itu terlihat di dalam sistim pemi­lihan (kiesstelsel), jang masih merupakan attributief kiesrecht. Artinja tidak algemeen kiesrecht, tapi ada sjarat-sjaratnja. Dan attributief kiesrecht tadi dibagi dalam dua, ialah :

-  Census-kiesrecht (Mensch von Besitz), dan

-  capaciteiten-kiesrecht (Mensch von.Bildung)

Djadi kalau kita mdihat kepada census-kiesrecht, orang-orang jang dapat memilih dan dipilih hanjalah orang-orang jang dapat membajar satu djumlah padjak; sudah selajaknja bukan kaum djembel, tapi kaum burdjuis (kaum-kaum middenstand, hartawan-hartawan).

Dan capaciteiten-kiesrecht jaitu kaum intelligensia jang telah memiliki satu intellektuele standing, boleh dipilih dan dapat memilih. Dengan demikian maka dengan pemberontakan Perantjis kaum buruh masih tinggal sebagai sediakala".

III. Masalah Perburuhan dan Penyelenggaraan Perundang-undangan Sosial

(Sociale Wetgeving) oleh Pemerintah.

Apakah sebenarnya yang menyebabkan tumbuhnya orientasi penye­lenggaraan negara dengan berpangkal pada masalah perburuhan ? Oleh beliau ditunjukkan secara historis dan bertahap sejarahnya di Eropa Barat, khusus­nya dalam hubungannya dengan perkembangan atau pembentukan masyara­kat industri. Jelaslah bahwa orientasi perseorangan masih nampak, sekalipun dipersonifikasikan kepada golongan buruh.

" . .Kalau kita mau melihat sedjarah perkembangan sosial ekonomis di Eropa Barat, maka kita harus melihat pula kepada Revolusi Industrieel di Inggris. Di sini adalah sumber daripada timbulnja Gerakan Buruh. Sebagai Tuan-tuan telah mengetahui, permulaan daripada Industríele Revolusi adalah bersumber pada uitvindingen di dalam lapangan stoommachine/weefmachine. Dan oleh karena bersandarkan aliran liberalisme, jang dipentingkan, jaitu    "  "Erwerbstrieb" (winstmotief), maka sudah selajaknja untuk mendapat keuntungan sebanjak mungkin kedudukan daripada kaum buruh dan kaum djembel, kaum proletar, adalah sama sekali terdesak.

Dan Tuan-tuan ingat akibatnja, Gerakan Ludisten, jang merusak pabrik- pabrik, jaitu pernjataan daripada suatu perasaan jang tidak senang oleh karena terdesak.

Tetapi terdesaknja golongan buruh tadi menimbulkan beberapa akibat. Pertama, akibat untuk mengadakan Armenzorg, masih dipandang sebagai edelmoedigheid. Kamu kaum buruh, kamu jang terdesak, kami berikan so­kongan, armenzorg.

Tetapi kemudian timbul persoalan jang mengenai buruh - arbeidsvraagstuk dan arbeidersvraagstuk - menimbulkan, anehnja tidak di Inggris, tetapi di Djerman, suatu aliran jang disebutkan dengan nama Katheder Socialisten. Katheder-Socialisten artinja socialisten opde katheder, jaitu hoogleraren jang mau menjumbangkan tenaganja untuk memperbaiki keadaan masjarakat untuk kepentingan kaum buruh, dan dengan usaha Katheder-Socialisten itu timbullah pengertian "Sociale Wetgeving". Sociale wetgeving jang maksudnja adalah untuk melindungi golongan jang ekonomis lemah, dan sampai-sekarang sociale wetgeving itu merupakan sebagian besar daripada lapangan perundang- undangan. Sebagaimana Tuan-tuan mengetahui, sociale wetgeving dibagi dalam dua bagian, jaitu :

- veiligheidswetten, perundang-undangan jang mengenai keamanan di dalam paberik di dalam masa kaum buruh itu bekerdja. Misalnja harus ada venti­lasi, kalau ada vliegwiel harus diadakan omrastering; dan

- sociale wetgeving jang memuat zekerheids-wetten jang maksudnja untuk mendjamin "social security" terhadap kaum buruh; misalnja pensiuns- regeling, ziekten-verzekering dan sebagainja.

Semua itu adalah untuk menolong pihak jang ekonomis lemah, sehingga dengan demikian timbullah suatu istilah, jang disebutkan oleh KARL MANN­HEIM dalam bukunya "Man and Society in an age of reconstruction", dengan nama "fundamental democratization" Artinja semuanja gedemocratiseerd Kaum buruh bisa memasuki sekolah tinggi. Mereka telah memiliki di dalam theorinja 5 matjam human rights volledig, jang bersandarkan menselijke waardigheid, human dignity. Inilah dengan singkat perkembangan sosial-ekonomi di Eropa Barat, jaitu timbulnja tuntutan terhadap human rights jang 'terdiri atas 5 matjam tadi, jaitu :

burgerlijke rechten, politieke rechten, ekonomische rechten, sociale rechten dan culturele rechten, agar dapat tertjapai Demokrasi dalam arti materiil"

IV. Perwakilan Fungsionil, Sociale Demokratie, "Terugtred van de Wetge- ver" atau "Versterking van de Executive".

Sejarah ketatanegaraan kita menunjukkan adanya perkembangan"pemi­kiran tentang perwakilan fungsionil, yang dengan sendirinya terdiri dari golongan fungsionil atau dengan istilah sekarang golongan karya. Sekalipun kemudian pada masa Orde Baru tidak terbentuk perwakilan fungsionil dalam bentuk kelembagaan negara, namun adalah menarik bagaimana beliau pada tahun 1957 mengintroduksikan hal ini dalam (pemikiran) ketatanegaraan Indonesia.

"... Pertama akan kami bitjarakan tentang persoalan mengenai functionele vertegenwoordiging atau perwakilan funksionil. Dan untuk mengetahui de­ngan ájelas tentang functionele vertegenwoordiging tadi, haruslah kita me­ngetahui latar belakang, achtergrondnja, dan achtergrond ini akan kami am­bil dari bahan-bahan jang mengenai sedjarah perkembangan sosial-ekonomis di Eropa Barat jang mempunjai weerslagnja, pengaruhnja di dalam sedjarah perkembangan politik di Eropa Barat.

Sesungguhnja sedjarah politik Eropa Barat memungkinkan atau lebih baik bahkan menghendaki, untuk menambah fórmele democratic dengan jang disebutkan oleh Dr. MAX ADLER, seorang sosialis Austria di dalam bukunya: 'Tolitische oder Soziale Demokratie", dengan nama "Functionele Demokratie"

Djadi akan kami berikan pendahuluan dahulu supaja Tuan-tuan mengetahui apakah probleem daripada junctionele vertegenwoordiging itu. Salah satu d jalan ialah menempatkannja di dalam rangka jang lebih luas, jaitu rangka ketata-negaraan. Djikalau kita membitjarakan functionele vertegen woordiging, maka kita berhadapan dengan "crisis der démocratie ", suatu krisis jang me­ngenai demokrasi jang timbul di Eropa Barat, dan crisis der démocratie tadi menimbulkan beberapa usaha untuk mengatasi kesulitan sebagai akibat dari­pada crisis der démocratie tadi.

Usaha untuk mengatasi kesulitan tadi adalah dua mat jam: jaitu pertama, untuk mem perkem bangkan politieke dem ocratie jang d juga disebu t dengan formele démocratie kearah materiele. démocratie jang berhubungan dengan isinja, untuk memindjam istilah Logemann, dipandang dari sudut "materiele stelselmatigheid", inhoud van de staatsorde, seringkah djuga di­sebutkan dengan nama: economische, sociale, bahkan djuga seringkah di­sebutkan dengan culturele démocratie. Artinja, bahwa tidak hanja persamaan setjara formeel di dalam lapangan burgerlijke rechten dan lapangan politieke rechten, materieele démocratie tidak hanja meliputi dua bagian, jaitu, burger­lijke dan politieke rechten tadi sadja, tetapi djuga mengenai economische, sociale dan culturele gelijkheid.

Kalau kita melihat kepada faham daripada PROF. J AN ROMEIN, maka Jan Romein membilangkan, bahwa sampai sekarang jang dapat dilak­sanakan baru merupakan 2j5 daripada isi demokrasi. 2/5 bagian tadi ialah persamaan setjara formeel di dalam lapangan burgerlijke rechten dan politieke rechten, tidak berarti, bahwa sungguh-sungguh terdapat persamaan setjara materieel. Tidak hanja dua itu sadja, akan tetapi persamaan harus diluaskan pula sehingga meliputi djuga economische, sociale dan culturele gelijkheid. Oleh karena apa maka JAN ROMEIN di dalam dua karangannja, jaitu, jang pertama adalah "De démocratie als voorwaarde voor sociale gemeenschaps- vorming in de Westerse b es chaving" (termuat dalam himpunan karangan-kara­ngan jang mengenai *Démocratie rechten gronden en mogelijkheden") dan "Over de menselijke waardigheid" (dimuat dalam himpunan karangannja "In opdracht van de tijd"J, memperluas lapangan persamaan tadi ? Oleh karena Jan Romein memandang demokrasi itu sebagai suatu 'historis begrip", suatu pengertian sedjarah; artinja adalah vatbaar voor ontwikkeling. Djadi dapat berubah. Dan Jan Romein mengharapkan datangnja "voltooing" daripada demokrasi; artinja, bahwa demokrasi daripada 2/5 meliputi pula 3/5-nja dari seluruh isi dari Demokrasi, jaitu, economische, sociale dan culturele gelijkheid. Dengan demikian dapatlah volledig dipenuhi segenap sjarat terpeliharanja lengkap menselijke waardigheid (human dignity).

Harapan Jan Romein ini mendjadi kenjataan di dalam arti theoretis, di dalam arti hanja merupakan suatu pemjataan, bahkan belum termuat di dalam collectieve verdragen, hanja suatu pemjataan, jaitu pada 10 Desember 1948, pada rapat umum (general assembly) daripada UNO dinjatakan Univer­sal Déclaration o f Human Rights.

Dan keduanya, usaha lainnja mengatasi crisis der démocratie, ialah menam­bah politieke démocratie atau formele démocratie atau demokrasi Barat se­bagai lawanan daripada demokrasi Timur jaitu demokrasi rakjat, volksdemo- cratie; jaitu, menambah politieke démocratie jang telah mendjelmadi dalam parlementaire demokratie dengan functionele démocratie. Istilah functionele démocratie sebagai tadi telah kami kemukakan adalah istilah jang kami ambil daripada karangannja Dr. MAX ADLER dalam bukunja: "Politische oder Soziale Demokratie". Max Adler adalah seorang sardjana Sosialis Austria.

Timbulnja pengertian functionele démocratie itu adalah disebabkan oleh karena terdjadi, jang seringkah disebutkan di dalam perpustakaan dengan nama : "Versterking van de Executieve"; artinja, bahwa parlementaire stelsel jang menekan "overwicht" dari Parlemen, sekarang sudah berubah, berubah lagikearah "evenwicht" antara Parlemen dan Pemerintah. Dan "deregering" merupakan di dalam Negara parlementair suatu dwi-tunggal, suatu twee- aansambt, terdiri atas Kepala Negara dan Menteri-menteri, suatu "twee- eenheid". Versterking daripada Executieve terdjadi, oleh karena Parlemen memberikan banjak kelonggaran ("freies Ermessen") kepada tingkah laku daripada fihak Pemerintah. Timbulnja "diperkuatnja fihak executieve " dise­babkan, oleh karena Parlemen sendiri tidak mungkin dapat mengikuti per­kembangan daripada masjarakat modem; masjarakat modern jang sifatnja dinamis dan ingewikkeld sekali.

Kalau kita melihat kepada suatu utjapan daripada Sidney Low, maka dia menjebut Parlemen sebagai suatu "Badan van Amateurs dan sistim par­lementer sebagai "Government by amateurs", oleh karena kebanjakan dari­pada anggota Parlemen adalah tidak ahli (deskundig). Parlemen tidak meng­hendaki sebanjak mungkin mengatur setjara persis, setjara teliti semua perun- dang-undangan, akan tetapi Parlemen tjukup memberikan asas-asasnja, mem­berikan grondbeginselennja, jang dirundingkan denganPemerintah, dan verdere uitwerking adalah diserahkan kepada Pemerintah sendiri, jang mempunya pegawai-pegawai deskundig, economen, juristen dan lain-lain golongan des- kundigen. Dengan demikian teranglah, oleh karena apa maka VAN DER GOES VAN NATERS menjebutkan Versterking van de Executieve dengan nama Wetgeving in Omgekeerke Richting, djustru oleh karena pembentukan perundang-undangan diserahkan kepada Pemerintah, oleh karena Parlemen tidak mungkin lagi dapat mengatasi perkembangan daripada masjarakat modern jang selalu bergerak dinamis, dan dengan differensiasi dan spesialisasi jang terdjadi di dalam masjarakat modem, masjarakat modem merupakan suatu masjarakat jang sangat ingewikkeld, sangat ruwetnja. Kalau kita melihat kepada faham STRUYCKEN di dalam karangannja "Adrrunistratie ofRech- ter", maka Versterking van de Executieve tadi disebutkan dengan nama "Terugtred van de Wetgever", artinja, oleh karena wetgever tidak mau mengurus perundang-undangan setjara teliti, hanja jang mengenai dasar-dasar pokok sadja.

Dengan Versterking van de Executieve ini terdjadilah suatu "overladen- heid van de Regering". De Regering adalah overbelast.

Bagaimanakah tjaranja untuk mengatasi overladenheid, overbelastheid daripada flhak executieve ini ? Satu-satunja djalan ialah memberikan suatu Dewan Pertimbangan jang terdiri atas Belangengroepen, atas belanghebbenden. Apa sebabnja ?

Oleh karena, walaupun pegawai negeri, ambtenaren itu adalah deskun- digen, tetapi toch tidak merupakan belanghebbenden sendiri, orang-orang jang berkepentingan sendiri. Maka dari itu pada grondwetsherziening 1922 untuk memungkinkan dibentuknja Dewan-dewan, jang akan memberikan Pertimbangan, Advies, kepada Pemerintah, diadakan suatu pasal di dalam grondwet, jaitu jang sekarang mendjadi pasal 80 grondwet jang mengenai "Vaste Colleges van Advies en Bijstand". Advies; memberikan suatu pertim­bangan, bijstand adalah ikut serta di dalam pelaksanaannja daripada salah satu object van staatszorg. Di sini muntjul functionele vertegenwoordigling untuk dapat menolong fihak Pemerintah, supaja Pemerintah setjara deskundig dapat menjelenggarakan kepentingan rakjat, Vaste Colleges van Advies en Bijstand. Di sini kami sebutkan dewan-dewan tadi suatu badan perwakilan functioneel, oleh karena jang diutamakan adalah wakil-wakil belanghebbenden, wakil- wakil dari junctionele groepen mitsalnja buruh, tani dan middenstand.

Di samping belanghebbenden tadijduduk djuga deskundigen, ahli-ahli jang harus memberikan adviesnja kepada Pemerintah. Djadi tidak hanja belanghebbenden, tetapi djuga deskundigen, walaupun deskundigen tadi tidak termasuk di dalam golongan buruh atau tani, akan tetapi deskundigen di dalam soal buruh dan taru-zaken. Dan di samping itu masih ada golongan lain jaitu golongan verbruikers. Kalau kita melihat kepada belanghebbenden, maka itu adalah producenten, buruh, ondernemers, werkgevers; djadi harus ditambah djuga dengan verbruikers-belangen oleh karena produksi itu tidak diadakan untuk produksi sebagai "selbstzweck" tetapi produksi untuk kepentingan verbruikers. Djadi verbruikers di situ dapat dihilangkan merupakan wakil daripada kepentingan umum, vertegenwoordigers van het algemen belang.

Dan djuga oleh karena Pemerintah menyelenggarakan kepentingan umumPemerintah sebagai badan politiek, maka djuga masuk di dalam Punctionele Vertegenwoordiging pegawai-pegawai Pemerintah.

Kita landjutkan lagi; walaupun telah terdjadi "Delegatie van regelende bevoegdheden", jaitu memberikan regelende bevoedheid kepada fihak exe- cutieve, tetapi lambat laun Parlemen adalah overbeladen djugi dengan kelan- djutan daripada perkembangan masyarakat. Parlemen adalah overbelast, Parlemen adalah overbeladen, harus menghadapi soal-soal technis, soal belangen-groepen. Bagaimana untuk dapat mengatasi kesukaran ini. Satu- satunja djalan adalah mendirikan "Economische Parlementer Economis­te Parlementen, jaitu Dewan Pertimbangan ondergeschikt kepada Parlemen sebagai badan politik, tidak di dalam bidang executieve, tetapi dalam bidang legislatieve, jaitu untuk memberikan pertimbangan djikalau perundang- undangan itu mengatur soal-soal jang mengenai belangengroepen tadi. Disini letaknja Economische Parlementen. Berhubung dengan economisch Parle­ment itu dapat dikemukakan sebagai tjontoh "Weimar-Verfassung", jaitu Deutsche Reichswirtschaftsrat, sekarang sudah tidak ada. Sekarang di Peran- tjis ada; Italia punja, West-Deutschland punja, djuga Negara-bagiannja Beieren punja, tapi semuanja itu adalah merupakan ondergeschikt e dewan

V. Desentralisasi Fungsionil, Collaborative Décentralisa tie dan Persyaratan Perwakilan Fungsionil: Mekanisme Demokrasi (Universil).

Perwakilan fungsionil akan mempunyai dampak tumbuhnya desentrali­sasi fungsionil, bahkan lebih tegas lagi dalam apa yang beliau sebut dengan istilah collaborative décentralisa tie;

Keikut sertaan daripada setiap warga negara (medewerking van de gewone burger) dalam pola collaborative decentralisatie mengsyaratkan suatu mekan­isme demokrasi yang (universil) yang oleh beliau disebutkan meliputi :

11.               ke ikut sertaan dalam mengetahui (soal kenegaraan) mede weten ;

12.               ke ikut sertaan dalam membicarakan (soal kenegaraan) mede spreken;

13.               ke ikut sertaan dalam memutuskan (soal kenegaraan) mede beslissen;

14.                ke ikut sertaan dalam bertanggung jawab (soal kenegaraan) mede verant- woordelijkheid.

Di samping itu perlu kita ketahui apa yang oleh beliau dianggap sebagai per­syaratan daripada perwakilan fungsionil, yang menurut hemat kami mem­punyai dampak pula pada hakekat golongan fungsionil tersebut.

. . Kaum Katholik menjebutkan Functionele Decentralisatie dengan suatu slagwoord (slogan) jang berbunji "Subsidiariteitsbeginsel". Subsidiariteitsbeginsel artinja, bahwa lebih baik Negara menjerahkan semua urusan jang me­ngenai belangengroepen kepada belangengroepen sendiri. Djadi Negara atau Pemerintahnja hanjalah bersifat aanvullen, kalau dapat di- djalankan oleh belangengroepen sendiri, silahkan. Kami berikan kesempatan untuk mendfalankan otonomi dan medebewind, tjuma sadja harus ada suatu controle, oleh karena belangengroepen itu hanja dapat berbitjara tentang be- langennja sendiri dan Pemerintah Negaralah jang harus menjesuaikan kepen­tingan golongan funksionil dengan kepentingan umum. Maka daripada itu, harus ada suatu "repressieve controle" dengan mengadakan "vernietiging" dari putusan-putusan golongan funksionil jang betentangan dengan kepenting­an umum, atau "preventieve controle"dengan mendukukkanpegawai-pegawai Pemerintah di dalam susunan daripada belangengroepen tadi. Itu adalah jang disebutkan oleh pihak Katholiek dengan nama "Subsidiariteitsbeginsel" atau, walaupun seringkali menimbulkan kegaduhan, dengan nama "corporatieve opbouw"

Kami sebutkan, menimbulkan banjak kegaduhan, oleh karena, misalnja faham Mussolini bersandarkan "corporatieve staatsbouw", jaitu, bahwa Negara disu­sun bersandarkan corporatie, atau doelgemeenschappen atau "Zweckverband".

Kaum anti-revolutionair, jaitu partai Protestant, menjebutkannja Subsidiari­teitsbeginsel tadi dengan nama "Souvereiniteit in eigen Kring" Kata-kata ini mulai timbul ketika didirikan 'Vrije Universiteit" di Amsterdam. Karena apa kita harus pergi ke Universiteit Negeri ? Kaum Protestant toch bisa d juga mendirikan satu Universiteit untuk mendidik para pemuda-pemuda pro­testant sendiri. Maka daripada itu Souvereiniteit in eigen Kring menghendaki suatu eigen Universiteit, suatu universitas sendiri. Souvereiniteit in eigen Kring artinja sama sadja dengan Subsidiariteits-begjnsel: bahwa belangengroe­pen atau functionele groepen itu mempunyai souvereiniteit di dalam kalangan sendiri, jang mendjema dalam otonomi dan medebewind.

Dan tidak boleh dilupakan faham kaum S.D.A.P., kaum kiri, jangme- njebutkan Functionele Decentralisatieitu dengan nama "Nieuwe Organen".

Dan kalau kita tempatkan dalam rangka Ilmu Negara, maka ada salah suatu ahli Ilmu Negara, ahli politik, jaitu LASKI, jang bersandarkan paham "Pluralisme". Pluralisme artinja, bahwa tidak hanja negara sadja jangmem- punjai souvereiniteit, sama sadja artinja dengan subsidiariteitsbeginsel, sama sadja dengan souvereiniteit in eigen kring, bahwa di dalam masjarakat itu ter­dapat banjak golongan-golongan, dan golongan-golongan itu adalah menje- lenggarakan kepentingannja sendiri-sendiri. Maka oleh karena itu Pluralisme tidak sama dengan Gleichschaltung, menjama-ratakan segala-galanja. Tidak. Masing-masing golongan mempunjai souvereiniteit in eigen kring. Negara hanja mempunyai tugas subsidiair, op de tweede plaats. Maka karena itu djuga paham Laski dengan. Pluralismenya dapat kita masukkan dalam lingkungi Functionele Decentralisatie.

Untuk menundjukkan beberapa aspek daripada Functionele verte&n- woordiging, kami sebutkan bahwa Functionele vertegenwoordigingdapat kita hubungkan dengan suatu matjam desentralisasi jangdisebutkan dengan nama. Collaboratieve Decentralisatie, bukan collaborateur jang menyeberang kefi"a sana di Djogja dahulu, bukan. Collaboratieve Decentralisatie itu jaitu orang partikelir perseorangan diadjak duduk didewan, membitjarakan urusan Negara. Itu namanja collaboratieve desentralisatie. Medewerking daripada seorang partikelir, burger biasa, supaja burgers mempunyai minat terhadap negPranla sebagai hun eigen staat. Oleh karena apa? Oleh karena kalau demokrasi se­sungguhnya itu bersandar kepada 4 hal:

Pertama, "medeweten". Maka dari itu openbaar semuanja, kehakiman dan pengadilan itu openbadr. Kementerian Penerangan memberikan penerangan- penerangan; itu medeweten, rakjat mengetahui seluk-beluk djalannja peme­rintahan.

Keduanja, "medespreken". Sebagaimana halnja Tuan-tuan anggota Dev^n Nasional spreken-spreken, tetapi tidak "medebeslissen". Oleh karena.kalau diadjak medeweten dan medespreken maka burger warganegara itu merasa bertanggung-djawab, mempunyai "medeverantwoordelijkheid". Saja diberi tahu, saja diadjak berbitjara, dus ini Negara saja, saja d juga bertangga djawab. Itu perlu sekali supaja demokrasi tidak hanja demokrasi daripada kalangan elite sadja, tetapi d juga supaja meresap d juga kepada kalangan rakjat seluruhnja. Itu adalah Collaboratieve Decentralisatie, medewerking daripadapartikelir, diadjak berbitjara tentang soal-soal pemerintahan.

Collaboratieve decentralisatie terdapat djuga di Inggeris jang dinamakan dengan: Selfgovernment. Selfgovernment di Djerman disebutkan dengan nama "Selbstverwaltung", yang berarti djuga medewerking daripada fihak partikelir jang ikut serta dalam urusan pemerintahan, dengan tidak mendapat uang, jang merupakan: ere-ambten. Karena ini Negara saja, saja ikut djuga menjelenggarakannja.

Kalau "medebewind", itu di samping otonomi. Djadi kalau ada undang- undang atau Peraturan Pemerintah, lantas provinsi misalnja ditugaskan melaksanakannja. Apa maksudnya? Supaja pegawai setempat, jang mengetahui ke­adaan setempat, dapat menyesuaikan Algemene Verordeningen pusat dengan kepentingan setempat.

Djadi Functionele vertegenwoordiging di dalam perpustakaan dapat di­hubungkan dengan Collaboratieve Decentralisatie jang penting artinja untuk Démocratie, supaja demokrasi menjadi suatu faham umum, djangan sampai demokrasi tjuma dalam lingkungan partai-partai politik, directeur-eigenaren.

Dissertasi daripada DR VANDER GOES VANNATERS, "HetStaats- beeld der Social-democratie", jang memberikan suatu overzicht dari usaha untuk menambah, memperbaiki "politieke démocratie" dengan functionele vertegenwoordiging dan functionele decentralisatie, (Buku dari Van der Goes van Naters, jang seringkali dibatja di Indonesia adalah "De leiding van de s taat").

Bersandarkan perpustakaan jang mengenai Perwakilan funksionil, maka tjiri-tjiri dari Perwakilan tadi pada pokoknja adalah empat : Pertama, Pada perwakilan fungsionil Overall planning dalam arti meliputi se­luruh kehidupan dan penghidupan materieel rakjat, tidak ada; semuanya itu hanja mengenai economische planning sadja, tidak meliputi seluruh national planning.

Tetapi kita tidak boleh membebek sadja; kalau dapat kita adakan overall planning jang meliputi seluruh kehidupan dan penghidupan rakjat. Kalau di Eropa tidak ada, kebanjakan lantas kita takut mengadakan sesuatu jang baru, sebagai d juga terdjadi dalam lapangan politik; seringkali disebutkan, bahwa di Indonesia orang tjuma memakai pakaian-pakaian jang bagi Eropa sudah sesak, lantas dikasikan Indonesia. Ini mengenai parlementaire stelsel, sedang di Eropa sudah timbul perkembangan kearah overwicht dari Pemerintah.

Keduanja, perwakilan-perwakilan fungtionil tidak dibagi dua. Djadi tidak ada pembagian tugas antara Dewan Nasional dan Dewan Perantjang Nasional Sampai bingung kita mentjarinja, bagaimana Perwakilan fungtionil dibagi dua.

Dan sebagai tadi kami katakan, anggota-anggotanja itu adalah deskun- digen, lantas belanghebbenden, wakil-wakil dari verbruikers dan wakil-wakil Pemerintah, berhubung dengan algemeen belang.

Ketiganja, selalu ondergeschikt terhadap politieke organen jang harus mengadakan integrasi terhadap kepentingan-kepentingan dari golongan golong­an fungsionil

Kepentingan dari golongan fungsionil harus diselaraskan dengan kepen­tingan umum.

Bahkan di Peran tjis, kalau golongan besi berbitjara, golongan gandum tidur.

Djadi Dewan fungtioneel tidak bisa berbitjara tentang kepentingan dari golongannja sendiri-sendiri.

Ke-empat, terlepas daripada pengaruh partai politik, oleh karena djustru Functionele Vertegenwoordiging, sebagai tadi kami terangkan, dibentuk untuk mentjegah terdjadinja partai monopoli, sehingga tidak boleh partai-partai duduk disitu. "

VI. Pergeseran Kekuasaan.

Masalah pergeseran kekuasaan merupakan kunci jawaban terhadap ke­melut (teoretis) ketatanegaraan pada masa sebelum Orde Baru. Hal ini tidak terlepas dari adanya kewibawaan (kepemimpinan) charismatis pada pimpinan, penyelenggara negara, yang kemudian cenderung berkembang ke kultus indi­vidu, dan pelanggaran-pelanggaran pada Undang-Undang Dasar pada waktu itu. Dengan memahami uraian beliau mengenai pergeseran kekuasaan kita akan dapat lebih memahami dan menghayati masalah Murni dan Konsekwen pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, ditinjau dari segi hukum tata negara.

“…Ada empat karangan yang menundjukkan kearah pergeseran kekuasaan kearah kekuasaan Radja yang sekarang mempmjai zelfitandige fiinctie, yaitupertama karangan daripada PROF. ROMME "Erfelijk Nationaal Koningschap''

Keduanya, karangan daripada KAMPHUYZEN "Koning en Minister".

Ketiganya, LE BROCK "Toeneming vande machtder Kroon”. Kroonartinya Koning. Ini suatu tjontoh bahwa di negeri Belanda terjadi suatu per­geseran kekuasaan, bahwa Radja Belanda jang pada sistim Parlementait hanja merupakan suatu symbool sadja, tidak bisa; bertindak, stempel sadja, ian% bertindak Ministers, menjadi Koning als werkelijk orgaan. Sekarang walaupun belum dapat bertindak keluar tetapi toch sudah mempunyai kekuasaan jang lebih besar daripada kedudukan Koning di dalam sistim parlementer. dni adalah machtsverschuiving timbul daripada Versterking daripada kekuasaan Pemerintah.

Keempatnya, karangan DeNeree tot Babberich, termuat dalam "Kranen- burg-bundeV\ "Kroon en Kamer", dan karangannya dalam rechtsg. MWaziinl Themis, "Koning en Minister "

Dan sekarang tentang machtsverschidvingen di Indonesia, ini sukar se­kali. Terdjadinja pergeseran kekuasaan di Indonesia disebabkan oleh karena, sebagai disebutkan oleh Logemann, selalu terdapat "spanning" antara kedu­dukan Bung Kamo sebagai pemimpin rakjat dan kedudukan Bung Katno se­bagai Kepala Negara konstitutionil.

Meskipun, dipandang dari sudut teoritis dan dogmatis, bersandarkan sistim Parlementer, Presiden tidak dapat bertindak sendiri keluar, oleh karena Presiden tidak dapat diganggu-gugat ( "onschendbaar"), dan para Menterilah jang bertahggung-djawab, namun dalam kenyataannya Presiden masih dapat bertindak sendiri dan dengan tindakan pribadinja tadi dapat mentjampuri urusan Negara. Sebab sebagai pemimpin rakjat, maka beliau,merasa bertang-i gung d jawab. Saja sebagai bapak rakjat, saja harus integreren. Kalau tidak akan berantakan. Misalnja ada Gerakan Banteng, ada Gerakan Garuda. Bung Kamo pidato di mana-mana untuk menginsjafkan. Tapi itu tidak boleh kalau! kita melihat pada sistim parlementer, Bung Kamo sebagai symbool sadja. Tapi Bung Kamo selalu mengadakan pidato pidato, menolak usul kabinet, i memberikan marah-marah kepada Menteri-menteri, memanggil Sekdjen-' Sekdjen, kasihkan nasehat-nasehat bahwa itu salah. Semua ini tidak boleh sesungguhnja.

Anehnja ialah, bahwa djika kita melihat bahan-bahan jang termuat dalam buku MR. ABDUL KARIM PRINGGODIGDO "Kedudukan Presiden menurut tiga Undang-undang Dasar dalam teori dan praktek " terlihat sikap dari Parlemen jang aneh.

Meskipun pada permulaannja, setelah terdjadi "souvereiniteits-over-dracht", terbukti dari "Laporan-laporan bagian D.P.R. mengenai Anggaran Belandja Presiden dan Wakil-Presiden untuk tahun 1951, timbul banjak reaksi ; dari fihak D.P.R. terhadap tindakan-tindakan Presiden, akan tetapi kemudian d jarang sekali terdengar suara-suara dari D.P.R. jang menentang tindakan , Presiden, istimewa jang mengenai pidato Presiden, "bahwa isi pidato-pidato . Presiden .... sering atau hampir semuanja meliputi politik pemerintah dan i

atjapkali bertentangan pula dengan politik beleid Kabinet". Apakah sikap diam dari D.P.R mengandung maksud untuk memperkuat tindakan-tindakan Presiden, atau menundjukkan sikap masa-bodoh tidak dapat diketahui. Akan tetapi jang pasti ialah, bahwa sikap berdiam diri dari D.P.R. memperkuat kedudukan Presiden.

Lebih aneh adalah sikap dari Kabinet. Kabinet mengakui bahwa, dipan­dang dari sudut Konstitusi setjara "strict", tindakan Presiden adalah tidak i sjah, akan tetapi mentjoba untuk membenarkan ("rechtvaardigen ") tindakan Presiden tadi dengan menundjukkan kepada "keadaan objektif pada masa pantjaroba ini. . . , sehingga Presiden ... kadang-kadang terpaksa bertindak ; lebih aktif dan lebih djauh daripada djika keadaan di Indonesia telah lebih :

tentram, teratur dan memuaskan       Maka itulah pada dewasa ini beliau tidak hanya merupakan lambang (symbool¡negara, jang kedudukannja sebagai Presiden . . . dapat dibatja atau diduga dari dasar konstitusionalitet, tapi d juga - sebagai Pemimpin besar - tetap merupakan pusat dari keper- tjajaan Rakjat dalam arti seluas-luasnja" (Pringgodigdo di atas, halaman 45). Selandjutnja Kabinet mengemukakan, bahwa "situasi tidak menjalahi kata- kata atau azas-azas parlementer Undang-Undang Dasar, karena soal tanggung djawab terhadap Parlemen tetap seluruhnja pada Kabinet. Soal dapat atau tidak-dapatnja Kabinet menjetudjui kata-kata atau tindakan-tindakan dari Kepala Negara seluruhnja, itulah soal intern antara Kabinet dan Kepala Negara sendiri9 (Pringgodigdo, hal 46).

Dalam kata-kata penghabisan ini terletak keanehan dari sikap Kabinet. Sebab, d jika Kabinet beranggapan, bahwa tindakan-tindakan Presiden dapat dibenarkan ("gerechtvaardigd") dengan menundjukkan kepada keadaan pan- tjaroba, jang masih membutuhkan tindakan-tindakan Presiden jang 'lebih aktif dan lebih djauh, dan bersandarkan alasan, bahwa Presiden "tidak hanja

merupakan lambang (symbool). negara                    tapidjuga        Pemimpin

besar ... " maka sesungguhnja "azas-azas parlementer Undang-undang /Dasar" adalah telah "doorbroken", sehingga kata-kata "soal tanggung djawab terhadap Parlemen tetap seluruhnja pada Kabinet" dan "soal dapat atau tidak dapatnja Kabinet menjetudjui kata-kata atau tindakan-tindakan dari Kepala Negara seluruhnja, itulah soal intern antara Kabinet dan Kepala Negara sen­diri" hanjalah merupakan "drogredenen" belaka.

Istimewa djika soal di atas kita hubungkan dengan karangan-karangan Romme dll di atas, maka akan terlihat lebih terang, bahwa kedudukan Bung Kamo telah berobah, dan norma-norma sistim Parlementer jang termuat dalam UUDSadalah telah "doorbroken".

Masih ada beberapa hal jang perlu kami terangkan, jaitu tentang penda­pat Mr. PRINGGODIGDO jang menjandarkan tindakan Bung Kamo pada "convention atau staatsrechtelijk gewoonterecht. Tapi dapat kita madjukan dua keberatan, terhadap gewoonterecht;

Pertama; "Wanneer kan men spreken van een gewoonte?" Dengan beberapa herhaling? Berapa kali harus terdjadi herhaling dari sesuatu tindakan, supaja kita dapat menentukan, bahwa suatu gewoonte telah terlahir ? Tidak dapat didjawab setjara objectief.

Keduanja. "Wanneer wordt gewoonte gewoonterecht?" Kalau sudah men- djadi gewoonte, beberapa kali harus diulangi supaja gewoonte mendjadi gewoonterecht? Onbeantwoordbaar!"

VIII Sein & SoOen dan BesiissingenJeer.

Masalah sollen dan sein yang bermula dari lingkungan filsafat dan kemudian berkembang di lingkungan ilmu hukum, kini sudah menjadi suatu kelaziman dalam pembicaraan sehari-hari.

Bagaimana permasalahan tersebut dalam hubungannya dengan hukum khusus­nya hukum tata negara, akan nampak dalam cuplikan kuliah beliau berikut :

Di sini ditunjukkan beliau peranan daripada beslissingen-leer dan institiisionalisme dari HAURIOU.

"... Soal "Sollen " dan "Sein " tidak sadja dilapangan filsafat, tetapi djuga dilapangan ilmu hukum dan ilmu negara merupakan suatu soal jang berat sekali Sebab para sardfana kebanjakan masih terpaku oleh Neo-Kantianisme Madzhab Marburg, oleh adjaran jang melandjutkan adjaran daripada filosoof Kant. Neo-Kantianisme meliputi dua madzhab : madzhab Marburg dan madzhab BADEN.

Madzhab Marburg jang dipimpin oleh COHEN, seorang wisJcundige, sekarang dilandjutkan oleh Hans Kelsen, membilangkan bahwa antara sein dan sollen, antara macht dan recht, antara feitdan norm sama sekali tidak ada hubungan- nja. Sein dan sollen tidak boleh ditjampurkan satu sama lainnja. Tapi madzhab BADEN membilangkan, tidak% sebab madzhab BADEN mem- perbedakan tidak hanja dua dunia sadja, bukan hanja Ideeen-Welt atau Sollen- swelt dan Naturwelt tapi ada 3 dunia : SoUens-Welt, lantas Kultur-Welt, dan Natur-Welt. Dan di dalam Kulturwelt ini terletak usaha manusia untuk men- tjapai Ideeenwelt, jang pada pertama kalinja dengan sekaligus tidak mungkin dapat mentjapai, Platoniaans gesproken, absolute ideeen, idee derwaarheid, idee der schoonheid, idee der zedelijkheid, jang termuat dalam Ideeenwelt. Oleh karena manusia merupakan machluk jang tidak sempurna, maka "de eerste sprong" untuk mengedjar tjita-tjita mutlak ("absolute ideeen ") hanjalah mentjapai tengah-tengah djalan, jaitu Kulturwelt sebagai duniaperantara antara Naturwelt atau Seinswelt dan Ideeenwelt atau Sollenswelt. Maka dari­pada itu dalam Kulturwelt "Sein"dan "Sollen"adalah termuat "in een ver- band", dalam suatu "ineengestrengelde verbondenheid".

Adjaran HAURIOU membilangkan, bahwa di dalam bangunan-bangun­an terdapat geincarneerde ideeen, bahwa di dalam sein termuat djuga norm. Adjaran daripada HAURIOU tadi dilandjutkan oleh FRANSESOCIOLOOG, jaitu Gurvitch jang menundjukkan kepada "faits normatifs", normatieve feiten " bahwa di dalam feit terdapat norm.

Feit jang memuat suatu norm itu sesungguhnja tidak hanja terdapat dalam adjaran Neo-Kantianisme madzhab BADEN, dan dalam adjaran Hauriou dan Gurvich akan tetapi djuga terdapat dalam beslissingenleer daripada LOGEMANN oleh karena LOGEMANN memperbedakan antara dua hal : bahwa het recht verschijnt in de masjarakat sebagai suatu beslissing, dapat djuga dihilangkan, bahwa de sodale verschijningsvorm van het recht is een beslissing.

Dus, beslissing walaupun psychisch toch merupakan suatu feit, suatu werke- tijkheid, walaupun psychische feitelijkheid.

Tetapi de logische kenvorm van het rechtis een norm Apakah hubung­an antara sociale verschijningsvorm dari hukum sebagai beslissing dan de logis­che kenvorm van het recht sebagai norm? Daripada putusan (beslissing) seba­gai pendjelmaan dari normbewustzijn sebagai suatu psychische realiteit dapat kita bentuk suatu norm sebagai suatu "Sollensurteil" jang abstract, mrnlnja kalau hakim memberikan satu keputusan, di sini ada suatu beslissing sebagai pendjelmaan dari normbewustzijn, dan djika daripada beslissing tadi kitaab- straheren, kita uitlichten unsur-unsur normanja jang termuat dalam beslissing tadi, maka beslissing mendjadi norm. Dengan demikian telah dibuktikan bah- , wa daripada "Sein "dapat kita bentuk suatu "Sollen "dengan abstraheren dari pada beslissing jang merupakan psychische werkelijkheid, abstracte normen.

Karena apa feit mendjadi norm, itu nanti akan kami terangkan dengan menggunakan Beslissingen-leer daripada TER HAAR dan LOGEMANN, jang sekarang djuga telah timbul di Amerika. Pula ini merupakan satu keanehan, bahwa orang-orang Belanda sendiri tidak mengetahui, bahwa di Hindia Belan­da dulu timbul suatu adjaran oorspronkelijk daripada guru-guru Pak Yamin djuga, jmtu PROF. TER HAAR dan LOGEMANN. Oleh karena pada umum- nja ilmu-pengetahuan di Hindia-Belanda selalu menganuti ilmu-pengetahuan di negeri Belanda, maka para sardjana di negeri Belanda tidak dapat mengira, bahwa di dalam Bataviase School atau Djakartaanse School dulu di bawah pimpinan TER HAAR dan LOGEMANN akan terlihat suatu adjaran dalam lapangan ilmu hukum dan ilmu negara jang oorspronkelijk sekali, jaitu jang dinamakan "Beslissingen-leer

Beslissingen itu terdiri atas beberapa matjam :

     -  beslissingen der rechtsgenoten, terlihat dalam tingkah laku rakjat dan kebiasaannja; dan

- beslissingen dari pada gezagsdrager, gezaghebber, daripada functionarissen.

Ter Haar membilangkan : "een goede beslissing is een beslissing die rechtstreeks, die dadelijk, of op den duur aanvaard wordt door het rechts- millieu ".

D jadi beslissing jang mendjadi norma hukum itu adalah suatu putusan, jang diterima setjara segera atau setjara lambat laun oleh rechtsmillieu, ialah rakjat. Dengan menggunakan Beslissingen-leer itu dapatlah kita selesaikan persoalan jang mengenai "Sollen und Sein".

 

VII. Konstruksi Hukum : De Mens In Qualiteit dan De Mens In Prive.

Suatu konstruksi hukum yang seringkah menimbulkan tanda tanya bagi orang awam ialah pembedaan orang dalam tindakan pribadi dan tindakan jabatan.

Hal ini di dalam praktek ketatanegaraan kita, pernah pula dikatakan. Bagaimana pendapat beliau nampak pada uraian berikut :

"... De Ridder dalam bukimja "Staatsnoodrecht" membilangkan djuga : bahwa dalam noodtoestand itu haruslah Pemerintah Pusat mempunyai keper- tjajaan. Dengan kepertjayaan itu supaja bisa bertindak tegas dan tepat. Tapi kenyataannya, Pemerintah Pusat itu sudah berantakan dan akan terdjadi suatu gezagvacuutn. Karena beliau mau menganuti UUD, supaja dapat menyesuaikan diri dengan UUD dan dapat menolong keadaan Negara, supaja bisa , geintegreerd lagi mendjadi satu kesatuan, maka Bung Kamo mengadakansuatu konstruksi jang dipandang dari sudut ilmiah tidak dapat dipertahankan. Oleh karena konstruksi tadi tidak memenuhi syarat jang harus dipenuhi oleh suatu konstruksi, jaitu konstruksi itu harus widerspmchslos, harus tidak memuat tegentrijdigheden, harus logisch geschlossen.

Walaupun maksudnja baik, saja akui, tapi karena apa, tidak bilang sadja; ; kedudukan saja lain sekarang. Dalam de S taat innood, kedudukan saja sekarang tidak tergantung pada siapapun.

Saja membentuk kabinet sendiri. Kalau begitu itu O-K. Tapi Bung Kamo mengadakan konstruksi dengan menundjuk Ir. Dr. SUKARNO sebagai formateur. Ini daripada sudut ilmu hukum adalah tidak mungkin, walaupun ada ! konstruksi jang memperbedakan antara "demens in qualiteit" dan "de mens i in prive". Meskipun di dalam lapangan ilmu hukum terdapat konstruksi tadi , tapi pertanjaamja ialah: bolehkah konstruksi tadi dipergunakan bagi penim- \ djukan diri sendiri oleh Presiden Sukamo. Bolehkah konstruksi de mens in i qualiteit/de mens in persoon digunakan ? Di sini djawabnja : tidak. Oleh karena apa? Oleh karena biasanja konstruksi de mens in qualiteit/de mends in persoon itu digunakan untuk membedakan antara ambtshandelingen i dan prive-handelingen. Misalnya seorang minister. Minister itu mempunyai i isteri jang minta dibelikan sepatu jang memakai hak dari emas.

Menterinja pikir sadja, tapi dia mendjalankan dulu ambtshandelingen, i meneken surat-surat dsb. Ketika itu selesai memanggil salah seorang pesunih- i nja, disuruh belikan pesanan isterinja tadi. Semua ini bisa didyalankan oleh i karena tidak ada samenval van lichamelijke substraat. Di sini tidak terdapat "samenval van amstshandelingen" dan "prive-handelingen". Djadi tidak I samenval lichamelijke substraat: Tapi kalau BUNG KARNO sebagai Presiden menundjuk Ir. Dr. SUKARNO sebagai formateur, maka terdapatlah samenval van lichamelijke substraat, dan itu tidak boleh. Pada satu ketikt BungKamo mengadakan "gelijkelijk" dua matjam tindakan, "ambtshandeling" sebagai Presiden dan "prive-handeling" sebagai tjalon-formateur. "

Demikianlah beberapa cuplikan daripada pandangan Prof. Djokosoetono mengenai hukum khususnya yang berkaitan dengan ketatanegaraan Indonesia. Sudah barang tentu masih banyak lagi yang dapat dieksposekan, namun dalam karangan yang terbatas ini selain sekedar ingin menunjukkan adanya pendapat- pendapat tersebut juga agar kita dapat memikirkan bagaimana mengembang­kan pendapat tersebut agar bermanfaat bagi kehidupan ketatanegaraan Indo­nesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Karena sebagaimana kebiasaan beliau di dalam berkuliah, maka pendapat siapapun, para ahli maupun para sarjana dan para praktisi sekalipun dapat ditunjukkan kelemahan-kelemahannya di samping keunggulannya. Hakekat daripada kebiasaan ini adalah tiada lain daripada menghindarkan ke­cenderungan, ke arah "kultus individu" di dalam teori ketatanegaraan khusus­nya dan ilmu sosial pada umumnya.

Semoga kebiasaan ini dapat kita teladani sebagai murid-murid beliau.

 

* Tulisan ini dikutip dari buku Guru Pinandita : Sumbangsih untuk Prof. Djokosoetono, S.H., Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

** Almarhum adalah Guru Besar Hukum Tata Negara FH UI; dulu aktif di Lemhanas dan BP7 Pusat. Saat Prof. Djokosoetono masih aktif mengajar, Padmo Wahjono adalah salah satu Asisten beliau.

Add comment

Administrator berhak menghapus komentar yang secara subyektif/obyektif dianggap tidak layak untuk ditampilkan.


Security code
Refresh