Prof. Djokosoetono dan POLRI Hari Ini dan Hari Esok oleh Awaloedin Djamin

Prof. Djokosoetono dan POLRI Hari Ini dan Hari Esok *

Oleh : Awaloedin Djamin **

 

Pendahuluan.

Karangan ini sebagai tanda terima kasih dan hormat dari seorang murid kepada salah seorang gurunya yang langsung atau tidak langsung telah mem­bentuk si murid dan organisasi dimana si murid bertugas utama yaitu Kepoli­sian Negara Republik Indonesia.

Masyarakat Indonesia mengetahui bahwa Prof. Djokosoetono adalah pelopor pendirian Akademi Polisi dan kemudian meningkatkan lembaga pendidikan tinggi polisi itu menjadi Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Pendi­rian PTIK dalam tahun 1950, merupakan gagasan yang berani dan baru pada waktu itu, mengingat dalam zaman penjajahan Belanda, di masa bapak-bapak kita mendapatkan pendidikannya hanya dikenal "Sekolah-sekolah Tinggi" (hoge scholen), seperti Kedokteran, hukum, sastra dan teknik, yang kemudian disatukan menjadi fakultas-fakultas dari satu Universitas. Fakultas-fakultas lain dari itu dianggap tidak ada.

Kemudian menyusul fakultas ekonomi, pertanian, sosial-politik dan lain-lain.

Adanya suatu "ilmu kepolisian" belum dikenal di Indonesia waktu itu, seperti halnya "ilmu administrasi" negara ataupun niaga. Prof. Djokosoetono telah mampu melihat ke depan, bahwa Kepolisian Indonesia perlu memiliki perwira-perwira yang berpengetahuan luas di bidang teknik-teknik kepolisian, di bidang hukum dan bidang-bidang yang menyangkut kemasyarakatan, seperti ekonomi, sosiologi, kriminologi, kebudayaan dan bahasa asing. Beliau sendiri memberikan mata pelajaran-mata pelajaran pokok yang pen­ting, seperti Pengantar Ilmu Hukum, Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi. Kuliah-kuliah ini umumnya digabung dengan Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

PTIK pada tahun permulaannya sangat beruntung mendapat tenaga- tenaga pengajar bertaraf nasional seperti Prof. Soenario K. Sanyàtavijaya, Prof. Prijono, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, Prof. Satochid, Prof. Noach. Prof. Beerling, Prof. Tjan Tjoe Sim dan tenaga-tenaga pengajar lainnya.

Karena dalam mata pelajaran PTIK termasuk juga Kriminalistik, toxi­cologie, dactyloscopie, di samping mata pelajaran yang diberikan guru-guru besar di atas menurut keahliannya, maka ilmu kepolisian diterjemahkan de­ngan "police sciences" yang bersifat inter-disciplinair.

Pelajaran di PTIK cukup berat, karena itu salah satu ucapan Prof. Djokosoetono yang sangat berkesan dan banyak sedikitnya mempengaruhi hidup saya, adalah bahwa sebagian besar pelajaran yang didapat di PTIK, terutama yang berupa pasal-pasal seperti Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana (HIR), akan terlupa oleh mahasiswa, tapi yang akan tetap tinggal, kata beliau, adalah " 't Academish denken", yaitu kemampuan berfikir secara sistematis, rational dan logis. Kemampuan ini memang sangat penting dalam pemecahan masaalah, dalam perencanaan, bahkan dalam memprakarsai gagasan-gagasan baru, yang "sangat perlu bagi seorang pimpinan kepolisian di daerah ataupun di tingkat pusat.

Itulah, salah satu bekal yang sangat berharga ditinggalkan Prof. Djoko­soetono bagi murid-muridnya.

Ditambah dengan contoh kepribadian beliau sebagai ilmuwan besar, maka murid-murid beliau dibekali untuk mengembangkan diri di bidangnya masing- masing, bahkan menjabarkannya kepada generasi-generasi berikutnya.

Kejahatan Masa Kini dan Masa Mendatang.

Prof. Djokosoetono mungkin sudah menggambarkan, bahwa bertambah maju bangsa dan Negara kita, maka akan bertambah complex pula bentuk dan sifat kejahatan. Hal ini tidak dapat dihindarkan sebagai akibat sampingan kemajuan itu sendiri.

Pendiri-pendiri Republik Indonesia, telah mengambil keputusan yang tepat, bahwa bagi Negara Kesatuan R.I. dan sesuai pula dengan trend per­kembangan kepolisian modem, maka Kepolisian di Indonesia, adalah satu Kepolisian Negara Republik Indonesia, suatu "National Police" dan secara resmi disyahkan pada tanggal 1 Juli 1946. Sebagai Kepolisian Negara R.I., maka tidak dapat tidak, kepolisian R.I. (sekarang disingkat POLRI), harus berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Hal ini telah dijabarkan kedalam SAPTAMARGA, bagi seluruh ABRI dan TRIBRATA dan CATUR PRASATYA bagi POLRI.

. Kejahatan atau kriminalitas dalam arti luas tidak terbatas pada pelang­garan norma hukum, pidana saja, bahkan tidak pada pelanggaran norma hukum saja.

Prof. Djokosoetono mengajarkan, ada : norma agama; norma moral; norma sosial; norma hukum. Sanksi pelanggaran norma agama, adalah setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Sanksi norma moral, adalah perasaan bersalah dalam hati sanubari, sanksi norma sosial diberikan oleh sikap dari masyarakat lingkungan itu sendiri. Norma hukum ditegakkan oleh negara.

Memang, pada umumnya pembahasan kriminalitas dikaitkan dengan pelanggaran norma hukum pidana. Mempelajari perkembangan kriminalitas di Indonesia akhir-akhir ini, jelas kelihatan peningkatan, temtama peningkat­an dalam kwalitas, khususnya yaitu kejahatan dengan kekerasan (violent crimes). Walaupun dari statistik kriminalitas POLRI, lebih dari 75% kejahat­an di Indonesia masih merupakan pencurian biasa dan pencurian dengan pemberatan, kita harus waspada terhadap kecenderungan, baik dari segi pelaku, ataupun dari segi modus operandi dan motivasi.

Dari segi pelaku, bila dahulunya, kejahatan umumnya dilakukan oleh perorangan secara sendiri-sendiri, hal ini telah berkembang kearah kejahatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok, bahkan secara terorganisir'. Bila semula anak-anak hanya melakukan perbuatan-perbuatan yang digolongkan kedalam kenakalan remaja (juvenile delinquencies), sekarang perbuatan- perbuatan sudah menjadi kejahatan. Dahulu wanita hanya melakukan per­buatan-perbuatan pidana tertentu (seperti penipuan, penggelapan, pencurian) tetapi sekarang telah banyak wanita melakukan kejahatan yang biasanya di­lakukan oleh laki-laki (seperti: perampokan, penculikan, pemerasan dan lain- lain). Semula kejahatan dilakukan secara tradisional dalam arti pelaku tidak mempunyai keahlian khusus, tapi saat ini kegiatan telah dilakukan oleh orang- orang yang mempunyai keahlian khusus dengan memanfaatkan perkembang­an ilmu pengetahuan dan teknologi (kasus-kasus uang palsu, pemalsuan L.C., cheque kosong, pencurian mobil dan lain-lain).

Dari segi modus operandi dan motivasi, baik ditinjau dari segi alat, tek­nik, sifat, maupun waktu dan cara menghilangkan jejak.

Semula kejahatan dilakukan hanya dengan menggunakan senjata tajam, alat angkutan dan bahan-bahan sederhana, sekarang berkembang dengan menggunakan senjata api, mobilitas tinggi, menggunakan komunikasi radio, bahan kimia dan sebagainya. Semula sifat tindakan kekerasan dilakukan apa­bila terpaksa sekali atau dalam rangka mempertahankan diri, sekarang para penjahat sering melakukan kekerasan bukan semata-mata karena terpaksa, tapi lebih cenderung bersifat sadisme (seperti menculik dan membunuh; memperkosa dan membunuh; mencincang-cincang mayat). .

Mulanya kebanyakan kejahatan dilakukan pada malam hari, sekarang berkembang dengan tidak mengenal waktu. Cara menghilangkan jejak, seperti mempreteli kendaraan yang dicuri kemudian menjual onderdeel-onderdeelnya atau melarikan diri keluar negeri. Walaupun jumlah kejahatan dengan keke­rasan relatif belum begitu besar, tapi ia telah meresahkan masyarakat hias, juga karena seringnya publikasi yang bersifat tendensius dari mass-media yang dapat mendramatisir kasus yang terjadi sehingga keresahan semakin meluas.

Perkembangan kriminalitas kelihatan menonjol, terutama dibeberapa kota-kota besar seperti Jakarta Raya, Bandung, Semarang, Jogyakarta, Sura­baya, Den Pasar, Palembang, Ujung Pandang, Menado.

Jenis-jenis kriminalitas yang berkadar berat dan dapat meresahkan masyarakat, antara lain adalah : pencurian dengan kekerasan, banditisme, pembunuhan , penyalah gunaan senjata api dan bahan peledak, pembakaran, penyalah gunaan narkotika, penyelundupah, pencurian kendaraan bermotor, uang palsu, pemerkosaan dan lain-lain.

Meneliti penyebab-penyebab kejahatan tidaklah mudah. Semenjak dahulu, berbagai cabang ilmu pengetahuan telah mencoba meneliti sebab-sebab ter­jadinya kejahatan, tapi belum ada konklusi yang definitif.

Faktor-faktor kriminogen juga dipengaruhi oleh faktor-faktor geografi, demografi, ekonomi dan teknologi, sosial-budaya, kemampuan aparatur penegak hukum (Polri, Kejaksaan, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan), sikap dan partisipasi masyarakat, baik dalam ikut menanamkan ketaatan masyara­kat kepada hukum, ataupun dalam prevensi (pencegahan), ikut mengamankan lingkungan sendiri.

Pertambahan penduduk yang pesat dengan komposisi penduduk yang terdiri dari berbagai suku dan golongan yang mempunyai sifat emosional yang berbeda-beda, distribusi penduduk yang belum merata; adanya urba­nisasi; besarnya jumlah golongan remaja; sempitnya kesempatan kerja, dan lain-lain, kesemuanya dapat mendorong meningkatkan kriminalitas dengan motif ekonomi. Disamping itu pembangunan yang membawa perobafian- perobahan nilai, sikap dan tingkah laku yang menimbulkan harapan-harapan dalam kehidupan bermasyarakat.

Bapak Presiden Suharto di depan Sidang DPR Tahun 1974 telah me­nyatakan :

"Apabila pembangunan menuntut perobahan dalam arti pemba­haruan, maka pembaharuan itu tidak lain adalah proses dimana masyarakat dengan kebudayaan dan kepribadiannya sendiri menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan waktu dimana mereka hidup. Dalam proses penyesuaian" itu, keadaan masyarakai umumnya rawan. Nilai-nilai lama makin ditinggalkan, sedangkan nilai-nilai baru belum melembaga, masyarakat mudah goyah oleh gangguan-gangguan dari dalam maupun dari luar".

Terdapat pula gejala menurunnya ketaatan ajaran agama, budaya, adat dan kebiasaan bangsa Indonesia, padahal dalam memelihara ketahanan modal suatu bangsa, ketaatan terhadap norma-norma tersebut sangat berperan sekali.

Seluruh aparatur penegak hukum masih perlu ditingkatkan terus ke­mampuan dan dedikasinya, untuk dapat menghadapi tantangan masa kini dan masa mendatang.

Hukum Pidana kita yang diwarisi dari zaman penjajahan masih berda­sarkan "vergeldings—theorie", yaitu menghukum kejahatannya, sehingga ganjaran hukum sering tidak cocok dengan falsafah "pemasyarakatan", yaitu hukuman dengan maksud memperbaiki si penjahat agar dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik.

Sering dirasakan masyarakat, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas penjahat dengan kekerasan, terlalu ringan hingga tidak mempunyai effek preventif bagi calon-calon pembuat kejahatan.

Seperti diuraikan di atas, walaupun trend kriminalitas di Indonesia di­bandingkan dengan banyak negara-negara lain di dunia masih jauh lebih baik, tapi karena bangsa Indonesia sangat mendambakan suatu keadaan masyarakat yang lebih aman dan tertib, maka keinginan itu perlu mendapat perhatian dan ditanggapi dengan usaha-usaha nyata pencegahan dan penanggulangan kejahatan secara lebih intensif, effektif dan terpadu antara aparat penegak -hukum, dan antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Mengingat pesatnya derap pembangunan kita, maka sebagai akibat sampingan dimasa-masa mendatang diperkirakan kejahatan akan lebih me­ningkat, baik kwantitas maupun kwalitas. Di beberapa tempat akan ceridc rung berkembang pola kejahatan yang terorganisir; kejahatan yang bersifat antar negara (seperti uang palsu, narkotika, penipuan dan pemalsuan serta terorisme internasional); kejahatan dengan modus operandi yang meman faatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebagainya.

Polri Sebagai Alat Negara Penegak Hukum dan Inti Pembinaan Keamanan Umum dan Ketertiban Masyarakat Menjelang Tinggal Landas.

Karena Polri diberi wewenang untuk melanggar hak asasi manusia, se perti menangkap, menahan, menggeledah dan sebagainya, maka seharusnyalah tugas pokok, fungsi dan peranan Polri diatur berdasarkan Undang-undang. Sampai sekarang Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 13, tahun 1961. Dengan telah diundangkannya KUHAP yang baru dan Undang- undang tentang Pertahanan Keamanan Negara, seyogianya Undang-undang tentang Pokok-pokok Kepolisian Negara tersebut disesuaikan dan disempur­nakan.

Dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 13, 1961 tersebut dinyatakan bahwa Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat.

Pasal 3 menyatakan : "Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata". Jadi, walaupun Polri lahir sebagai Polri pejuang, semenjak detik-detik Prokla­masi ikut mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Bangsa bersama-sama Angkatan Perang dan Rakyat dan kemudian setelah pengakuan kedaulatan dalam memimpin pemberontakan-pemberontakan, secara hukum Polri menjadi bagian ABRI, adalah dengan Undang-undang Nomor 13, Tahun 1961 tersebut. Sekarang, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia secara hukum dan kenyataan telah kokoh, terintegrasi dan terdiri dari Angkatan Perang (TNI), yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Seperti diuraikan di atas, sebagai salah satu alat negara penegak hukum, se­luruh tugas pokok, wewenang dan-tanggung jawab Polri diatur dalam ber­bagai peraturan perundang-undangan, terutama KUHAP.

Dalam Keputusan Menhankam/Pangab Nomor KEP/A/385/VHI/1970, tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 3, ayat 2 dinyatakan :

"... Kepolisian Republik Indonesia mempunyai tugas pokok yang meliputi bidang-bidang:

a. KAMTIBMAS:

     Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

     Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat;

     Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat ter­masuk memberi perlindungan dan pertolongan;

     Memelihara keselamatan negara terhadap gangguan dari dalam;

     Mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat ter­hadap peraturan-peraturan negara.

     Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peratur­an Negara.

     Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat memba­hayakan masyarakat dan negara.

     Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepa­danya oleh suatu peraturan negara.

Dalam ayat 3, dinyatakan, bahwa disamping tugas pokok tersebut di atas, POLRI dapat diberi tugas tambahan, yakni:

a.       Ikut serta secara fisik di dalam pertahanan dan pengamanan usaha pertahanan guna mencapai potensi maximal dari rakyat dalam sistim pertahanan rakyat semesta menurut ketentuan-ketentuan kebijaksanaan Menhankam/Pangab.

b.      Menyiapkan komponen-komponen untuk kepentingan pertahanan apabila diperlukan.

Selain tugas pokok dan tugas tambahan tersebut di atas, kepada Polri dapat diberikan tugas khusus, yaitu partisipasi dalam kegiatan-kegiatan Operasi bhakti dan kekaryaan ABRI.

Maka secara ringkas, dapat dikatakan bahwa tugas pokok, fungsi dan peranan Polri, adalah sebagai berikut: a. Lengkap tugas pokok :

1.      Sebagai alat negara penegak hukum :

a.       Binmas

b.      Preventif

c.       Represif

2.      Sebagai inti kekuatan Kamtibmas :

— pembinaan teknis Binkamtibmas

3.      Sebagai ABRI:

a.       Bantuan Pertahanan

b.       Kekaryaan dan Bhakti ABRI.

Sebagai bagian daripada ABRI, sesuai dengan tugas pokok dan peranannya dalam konstelasi kehidupan negara, Polri langsung berhadapan dengan ma­syarakat luas. Oleh sebab itu, disamping doktrin-doktrin Hankamrata yang berlaku baginya, Polri perlu mengembangkan Tribrata dan Caturprasetya, sebagai penjabaran dari Pancasila dan Saptamarga.

GBHN telah memberikan landasan keija di bidang hukum, antara lain : "Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan".

GBHNjuga menekankan : "Pembinaan keamanan umum dan ketertiban masyarakat ditujukan kepada usaha untuk mengembangkan Sistim Keamanan Umum dan Ketentraman Masyarakat yang bersifat Swakarya, Swadaya, Swasembada. dengan berintikan alat negara sebagai penegak hukum, yang mahir terampil dan berwibawa. Dalam hal ini lebih diutamakan usaha-usaha pencegahan dan penangkalan, sedangkan pembinaan kesadaran masyarakat terhadap keamanan umum dan ketertiban masyarakat terus ditingkatkan. Dalam rangka ini kemampuan Polri perlu terus ditingkatkan".

Dalam menghadapi trend meningkatnya kejahatan, kwantitatif dan kwalitatif, terutama dalam memperkokoh kerangka landasan dalam PELITA IV sekarangini, memang sudah sangat mendesak untuk meningkatkan kemampuan POLRI baik di bidang represif, preventif maupun di bidang bina masyarakat (Binmas).

POLRI memerlukan personalia yang cukup dengan kemampuan profesional dan dilandasi jiwa pejuang, serta peralatan teknologis kepolisian modern secara bertahap.

Perhatian khusus perlu diberikan pada sektor-sektor Kepolisian, sehingga unit POLRI terdepan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, benar- benar dirasakan sebagai pelindung dan pengayom.

Sektor perlu dilengkapi personalianya agar mampu bertugas benar-benar 24 jam sehari dengan 3 "ploeg", masing-masing dari jam 6 pagi sampai jam 2 siang, jam 2 siang sampai jam 10 malam, jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Pengaturan jam dapat disesuaikan dengan kebutuhan keadaan. Sekira­nya menjelang tinggal landas Kepolisian Daerah (Polda) sudah ada pada tiap Propinsi, dan Sektor di tiap kecamatan.

Pendidikan POLRI perlu ditinjau dan ditingkatkan untuk menghadapi tantangan-tantangan masa depan.

Disamping pendidikan perwira yang bersifat akademis, perlu disempurnakan pendidikan kejuruan seperti reserse, lalu lintas, sabhara dan lain-lain. Karena POLRI akan bertambah besar dan complex, maka pendidikan komunikasi dan elektronika, logistik, keuangan harus pula mendapat perhatian. Kemampuan manajemen kepolisian bagi perwira-perwira menengah yang akan menduduki jabatan-jabatan pimpinan di daerah atau di pusat seyogianya terus ditingkatkan.

Walaupun kwantitas, kwalitas dan peralatan Polri akan terus ditingkatkan, pembinaan partisipasi masyarakat untuk ikut serta secara terorganisir dalam memelihara keamanan umum dan ketertiban masyarakat akan tetap merupakan faktor yang menentukan bagi keberhasilan tugas POLRI.

Oleh karena itu Sistim Keamanan Swakarsa dan Sistim Keamanan Ling­kungan Terpadu, seperti SATPAM di lingkungan usaha dan perondaan di lingkungan pemukiman telah dirasakan manfaatnya dan perlu terus dikembang­kan dan disempurnakan.

SATPAM yang sudah mulai banyak kelihatan sekarang dengan seragam biru-biru di lapangan atau biru putih di lingkungan perkantoran, baru meru­pakan "security guards" yang bertugas perondaan, sedangkan dengan perkem­bangan pembangunan kita, kita memerlukan professionals atau ahli dalam berbagai bidang pengamanan, seperti : "hotel security", "bank security", pabrik-pabrik yang beraneka ragam, perkebunan, pertambangan dan lain-lain. POLRI perlu mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyiapkan "security managers" yang professional, sebab penggunaan alat-alat pengaman­an yang tepat (security devices) memerlukan kemampuan tersendiri. Jadi pembangunan "industrial security" dalam arti luas masih jauh dari seha­rusnya. Apa lagi mengingat kita akan memasuki era industrialisasi di masa mendatang. Siskam Swakarsa dan Siskamling mengutamakan partisipasi ma­syarakat secara teratur dalam pencegahan dan penangkalan terhadap gangguan keamanan umum.

Yang lebih sukar adalah membina masyarakat agar menjadi "law abiding citizens", masyarakat yang taat kepada hukum dalam hati sanubarinya. Usaha ini bukan hanya tanggung jawab POLRI, tapi tanggung jawab seluruh instansi pemerintah yang hams bekerja sama dengan organisasi kemasyarakat­an dan tokoh-tokoh masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat dan sebagainya. Ketaatan kepada hukum ada hubungannya dengan disiplin sosial yang perlu diperhatikan dan dibina mengingat pembangunan yang pesat di bidang ekonomi dapat membuat orang menjadi individualistis, materialistis dan di­pengaruhi oleh consumerisme dengan segala akibat sampingannya.

POLRI harus mampu mengikuti perkembangan keadaan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya secara tepat dan membuat perkiraan kejahatan-kejahatan apa yang akan cenderung terjadi karena perkembangan ter­sebut.

KUHAP yang sangat mendambakan hak asasi manusia, membuat tugas POLRI menjadi lebih sulit, sedangkan pelaksanaan KUHAP seyogianya sudah mantap dalam PELITA IV ini.

Dalam hal ini kerja sama yang serasi dengan Kejaksaan, Kehakiman dan Lem­baga Pemasyarakatan serta para penasehat hukum perlu lebih ditingkatkan, sehingga kepastian hukum benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Kejahatan tidak mengenal batas negara. Kejahatan internasional sudah melan­da sebagian besar wilayah dunia. Kejahatan narkotika, uang palsu, pemalsuan surat-surat berharga, pencurian benda purbakala dan sebagainya mengharus­kan POLRI ikut aktif dalam Interpol. POLRI adalah wakil resmi dari Interpol Indonesia. Dalam rangka memperkokoh ketahanan regional ASEAN, maka POLRI seyogianya memanfaatkan forum ASEANPOL secara optimal, tidak saja dalam penanggulangan kejahatan antar negara ASEAN, tapi juga untuk saling bertukar pendidikan dan latihan serta bertukar informasi. Melihat dari keadaan POLRI sekarang dan tantangan tugas dimasa mendatang, maka pembangunan POLRI yang tepat, yang menyangkut kwalitas insan POLRI yang profesional dan bermutu seorang pejuang; kwantitas yang sesuai; dan peralatan yang lebih modern; dan lain-lain, adalah suatu keharusan. Pendidikan dalam ilmu dan teknologi Kepolisian modern yang bersifat uni- versil dapat dikejar dengan kerja sama dengan negara-negara sahabat, untuk kemudian diserasikan dengan keadaan Indonesia yang khas. Kota-kota besar sudah membutuhkan suatu "Command and Control Center", Pusat Pengendalian dan Komando, yang dimiliki hampir oleh kepolisian kota besar di dunia, dengan memanfaatkan komputer dan sebagainya.

Itulah POLRI yang didambakan oleh masyarakat, POLRI yang mampu mencegah dan menanggal terjadinya kejahatan, dan bila kejahatan telah ter­jadi mampu menyidiknya sehingga perkara menjadi terang untuk dilanjutkan ke kejaksaan dan pengadilan.

Rakyat mendambakan POLRI yang responsif terhadap pengaduannya, melayani rakyat dengan baik, seperti ditekankan berkali-kali oleh Presiden Soeharto, bila POLRI tanggap dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, maka kehadirannya ditengah-tengah masyarakat akan dirasakan sebagai pe­lindung dan pengayom, dan dengan demikian tidak hanya wibawa POLRI akan meningkat, tapi POLRI akan dicintai oleh Rakyat dalam hati sanubari­nya.

Itulah pula POLRI yang dicita-citakan oleh almarhum Prof. Mr. Djokosoetono.

 

* Tulisan ini dikutip dari buku Guru Pinandita : Sumbangsih untuk Prof. Djokosoetono, S.H., Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

** Jenderal (Purnawirawan) Polisi; Mantan Kapolri.

Add comment

Administrator berhak menghapus komentar yang secara subyektif/obyektif dianggap tidak layak untuk ditampilkan.


Security code
Refresh