Pancasila sebagai sumber etik hidup berkelompok

Pancasila sebagai sumber etik hidup berkelompok*

oleh Padmo Wahjono

 

 

Hidup berkelompok mencerminkan suatu ketertiban, sedangkan suatu ketertiban mensyaratkan adanya hukum; baik yang tertulis dibuat oleh organisasi (negara) maupun hukum tidak tertulis yang merupakan hukum adat maupun hukum kebiasaan. Beragamnya hukum ini menuntut pula penyesuaian-penyesuaian demi kelestarian hidup berkelompok tersebut. Untuk itu UUD 1945 menggariskan bahwa : Pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan membentuk cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis dan yang tidak tertulis.

 

Rumusan ini seringkali kita sebut pula sebagai penggarisan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum (norma normarum). Apabila kita rinci secara lebih mendalam maka kita dapat memperinci secara garis besar hukum-hukum yang ada dalam :

 

1.      Hukum tertulis yang dibuat oleh negara yang disebut peraturan perundang-undangan.

 

2.      Hukum tertulis yang dibuat oleh organisasi masing-masing yang mempedomani dan ditegakkan oleh masing-masing organisasi.

 

3.      Hukum adat dalam rangka berbangsa.

 

4.      Hukum kebiasaan (baru) di dalam bermasyarakat.

 

Dengan dinyatakannya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada dimana ragam sumber hukum adalah sesuai dengan rincian hukum tersebut tadi, maka Pancasila-lah sumber baik buruknya hukum atau dapat kita katakan sebagai sumber etik hidup berkelompok dan pelbagai ragam hukumnya. Di dalam hukum tertulis maka Pancasila merupakan filter untuk menyaring yang tidak relevan lagi. Sedangkan dalam hal hukum kebiasaan ia menjadi pembatas hukum kebiasaan yang negatif sifatnya. Dalam hal hukum tertulis yang dibuat oleh organisasi kita berhadapan dengan dua ragam yang pokok, yang pertama bersifat keorganisasian (ber-asaskan Pancasila), yang kedua merupakan standar profesi atau ke-khasan kelompok yang disebut etika kelompok, baik kelompok politik maupun kelompok profesional lainnya. Pembentukan kode etik kelompok dan penegakannya merupakan masalah aktual sekarang karena asumsinya ada krisis etika kelompok, dengan dirombaknya segala etika lama pada waktu “revolusi” kemerdekaan.

 

 

* Dikutip dari buku “Masalah-masalah Aktual Ketatanegaraan oleh Padmo Wahjono” hal 47 - 48, Penerbit Yayasan Wisma Djokosoetono, Jakarta, 1991.

Add comment

Administrator berhak menghapus komentar yang secara subyektif/obyektif dianggap tidak layak untuk ditampilkan.


Security code
Refresh