Prof. Padmo Wahjono dan Perkembangan Pemikiran Konstitusi di Indonesia

 

Prof Padmo Wahjono SH dan Perkembangan Pemikiran Konstitusi di Indonesia*

 

oleh Jimly Asshiddiqie

 

 

 

Perkembangan pemikiran konstitusi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sosok Prof. Dr. Padmo Wahjono, SH. Sebagai Guru Besar Ilmu Negara. Beliau adalah salah satu rujukan utama yang memiliki otoritas ilmiah tentang masalah-masalah konstitusi dan ketatanegaraan, khususnya tentang pemikiran kenegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada masa Orde Baru. Beliau memiliki peran sangat besar dalam mengembangkan pemikiran ideologis konstitusional Orde Baru.

 

Prof. Padmo Wahjono adalah seorang juris yang setia. Apa yang diungkapkan dan menjadi pemikiran Prof. Padmo adalah sesuai dengan eksistensi materi UUD 1945 pada saat itu, bukan semata-mata yang dikehendaki menurut kemauan pribadi. Tentu pemikiran-pemikiran tersebut tidak dapat dinilai dengan menggunakan kerangka konstitusional saat ini yang telah banyak berubah.

 

Prof. Padmo Wahjono adalah salah satu Co-promotor saya pada saat menyelesaikan studi doktoral bersama-sama dengan Prof. Sri Sumantri. Sedangkan yang bertindak sebagai Promotor saya adalah Prof. Ismail Suny. Antara Prof. Padmo dengan Prof. Suny pada saat itu memiliki perbedaan pemikiran ketatanegaraan. Prof. Suny sangat kritis terhadap praktek ketatanegaraan Orde Baru sedangkan Prof.  Padmo memiliki orientasi positif terhadap Orde Baru sesuai dengan pemahamannya atas UUD 1945 saat itu. Mereka semua adalah guru saya sehingga saya harus menempatkan diri secara tepat diantara perbedaan pemikiran yang sekaligus memperkaya pengetahuan ketatanegaraan yang saya miliki.

 

Pemikiran konstitusional yang dikemukakan oleh Prof. Padmo tidak dapat dinilai sekedar sebagai memberikan legitimasi Orde Baru. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan dalam Pidato Pengukuhan Prof. Padmo Wahjono SH sebagai Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia ialah Negara yang berdasar atas hukum (rechstaat). Di dalam teori kenegaraan, pada pengertian rechstaat sering dikaitkan dengan pengertian “demokrasi” sehingga yang merupakan idealitas dalam bernegara adalah pola “Negara Hukum yang Demokratis” (demokratise rechtstaat). Hukum yang berlaku dalam suatu Negara Hukum, haruslah yang terumus secara demokratis, yaitu memang dikehendaki oleh rakyat.

 

Pada saat banyak ahli hukum politik mengkritisi pemikiran Soepomo tentang pandangan negara integralistik, Prof. Padmo mengemukakan pemikiran berbeda yang sering dilihat sebagai pembelaan intelektual. Pembelaan tersebut sesungguhnya terlepas dari apakah Prof. Padmo setuju atau tidak dengan konsep negara integralistik tersebut, tetapi karena konstitusinya memang menganut konsep negara integralistik. Meskipun ternyata kemudian dalam perkembangannya Soepomo berubah pandangan seperti yang tercermin dalam UUDS 1950 yang mengadopsi banyak ketentuan tentang Hak Asasi Manusia, dimana Soepomo sendiri berperan aktif dalam perumusannya. Namun, oleh karena kultur politik integralistik tetap menjadi  kultur  yang  dominan dan mempengaruhi tafsir konstitusi pada saat itu, di tambah pula oleh  kenyataan bahwa UUD 45 yang diberlakukan kembali sejak 5 Juli 1959  memang mengandung ciri-ciri integralistik dalam muatannya, maka   pandangan  Padmo Wahjono juga  cenderung demikian.

 

Dalam  konteks  sekarang,  kita   membutuhkan banyak Padmo Wahjono baru terlepas dari adanya perbedaan pemikiran konstitusional. Ragam pemikiran konstitusional harus tetap dipelihara untuk  membangun kesadaran berkonstitusi dan konstitusionalitas Indonesia. Hal ini karena konstitusi tidak dapat dipahami hanya dari sisi teks tertulisnya  saja. Konstitusi  juga harus  dipahami  sebagai  kolektif bangsa Indonesia tentang idealitas pengaturan-pengaturan dalam konstitusi  sebagaimana dipahami dan dipersepsikan oleh segenap warga Negara. Bahkan, Konstitusi juga harus dimaknai sebagai norma-norma ideal dan luhur yang hidup dalam perilaku  politik  segenap warga  negara.

 

Dengan demikian pemaknaan konstitusi meliputi tiga asas yang saling terkait, yaitu bunyi teks konstitusi itu sendiri, kesadaran kolektif dan persepsi umum segenap warga negara, dan perilaku keseharian warga negara dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, kenyataan keragaman pemikiran ketatanegaraan adalah sesuatu yang sehat dan bermanfaat untuk membangun kesadaran konstitusi dan perlu dipelihara guna memperkaya peradaban bangsa.

 

Saat  ini,  bangsa  Indonesia   telah  berhasil  melakukan   perubahan UUD 1945.   Perubahan-perubahan   tersebut   bukan   hanya   perubahan redaksional,    melainkan    menyangkut    pula    perubahan    paradigma pemikiran   yang  sangat  mendasar.  Karena   itu,  segera  setelah  agenda constitutional   reform   (pembaruan   konstitusi),   kita   perlu   melanjutkan dengan  agenda legal reform (pembentukan dan pembaruan  hukum) yang juga   besar-besaran.  Jika   kita   mencermati   ketentuan-ketentuan   dalam UUD 1945 setelah empat kali  dirubah,  terdapat  22 butir ketentuan  yang menyatakan “diatur  dengan  undang-undang”  atau “diatur  lebih  lanjut dengan  undang-undang”, 11 butir  ketentuan  yang  menyatakan  “diatur dalam   undang-undang”         atau    “diatur   lebih   lanjut   dalam   undang­ undang",   dan   6   butir   ketentuan   menyatakan   "ditetapkan   dengan undang-undang".

 

Sebagai konsekuensi dari supremasi konstitusi dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum, maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan terhadap perundang­ undangan dalam sistem hukum tersebut, serta pelaksanaannya  oleh pihak yang berwenang. Demikian pula halnya dengan perubahan UUD 1945 yang cukup mendasar dan meliputi hampir keseluruhan ketentuan yang terdapat di dalamnya, harus diikuti dengan perubahan perundang­ undangan yang berada di bawahnya dan pelaksanaannya  oleh organ yang berwenang. Ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah ada yang bersumber pada ketentuan tertentu dalam UUD 1945 sebelum perubahan harus dilihat kembali kesesuaiannya dengan ketentuan hasil perubahan UUD 1945.

 

Hukum yang perlu disusun clan diperbarui tidak saja berupa Undang-undang tetapi juga Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan di lingkungan lembaga-lembaga tinggi Negara dan badan-badan khusus dan independent lainnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Bank Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, dan sebagainya. Demikian pula di daerah-daerah, pembaruan dan pembentukan hukum juga dilakukan dalam bentuk Peraturan Daerah dan nantinya dapat pula berupa Peraturan Gubemur, Peraturan    Bupati    dan    Peraturan    Walikota.    Untuk   menampung kebutuhan di tingkat lokal, termasuk mengakomodasikan perkembangan norma-norma hukum adat yang hidup dalam  masyarakat  pedesaan, dapat pula dibentuk Peraturan Desa. Di samping itu, nomenklatur dan bentuk sistem hukumnya juga perlu dibenahi, misalnya, perlu dibedakan dengan jelas antara peraturan (regels) yang dapat dijadikan obyek ju dicial review dengan penetapan administratif berupa keputusan (beschikking) yang dapat dijadikan obyek peradilan tata usaha negara, dan putusan hakim (vonis) dan fatwa (legal opinion).

 

Dalam konteks tersebut, gagasan dan pemikiran Prof. Padmo harus selalu dibaca kernbali, dielaborasi, dan dikembangkan oleh generasi muda, terutama para juris. Pada konteks yang lain, kesetiaan  Prof. Padmo dalam berpikir sebagai seorang juris sejak menjadi Dosen, Dekan, hingga menjabat sebagai Kepala BP7 sungguh patut kita diteladani demi pembangunan hukurn di Indonesia. Prof. Padmo Wahjono dalam tulisannya yang berjudul "Budaya Hukum Islam dalam Perspektif Pembentukan Hukum di Masa Datang", menyatakan bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum di masa yang akan datang serta ragam politik hukum yang mendasarinya serta suatu kerangka teori, dan apabila hal ini kita kaitkan dengan "struktur" suatu sistem hukum, maka menjadi relevan dipahaminya teori tentang  pertingkatan  hukum (Stufenbau  des  Rechts). Teori pertingkatan  hukum  beranggapan bahwa berlakunya suatu hukum harus dapat dikembalikan kepada hukum yang lebih  tinggi kedudukannya.

 

Hasil-hasil Perubahan UUD 1945 yang telah berhasil dilakukan oleh bangsa Indonesia yang membutuhkan suatu upaya yang sistemik untuk dapat dilaksanakan, baik oleh penyelenggara negara ataupun oleh warga negara. Hal ini membutuhkan pemikiran hukum seperti yang dikembangkan oleh Prof. Padmo dan banyak lagi ahli hukum kita yang juga terpandang lainnya, seperti Prof. Dr. Ismail Suny, Prof . Dr. Sri Soemantri, Prof. Dr. Harun Alrasid dan para guru besar di bidang non Tata Negara seperti Prof. Mardjono Reksodiputro, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, Prof.. Dr. Soetandyo Wignjosoebroto, dan sebagainya. Dengan demikian, hukum yang dibangun dan ditegakkan adalah hukum yang sesuai dengan ketentuan dalam norma dasar UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, bukan norma hukum yang dibuat semata-mata berdasarkan keinginan pembuat undang-undang atau kelompok tertentu.

 

 

 

* Dikutip dari buku “Mengenang Prof. Padmo Wahjono – Ilmu Negara, Konstitusi, dan Keadilan”, hal 52 - 58, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Maret 2007.

 

Add comment

Administrator berhak menghapus komentar yang secara subyektif/obyektif dianggap tidak layak untuk ditampilkan.


Security code
Refresh