Catatan Pelaksanaannya Pada Masa Kini Tentang Pancasila

 

CATATAN PELAKSANAANNYA PADA MASA KINI TENTANG PANCASILA*

 

oleh : Achmad S. Kartohadiprodjo

 

 

 

1 . Setelah membaca karangan Prof. Mr. Soediman Kartohadiprodjo tentang Pancasila, maka timbul pertanyaan pada kami bagaimana pelaksanaannya Pancasila di lapangan untuk masa kini. Keadaan masyarakat, ketatanegaraan, organisasi internasional, perekonomian, kebudayaan dan lain-lain pada masa kini telah jauh berubah dari masa tahun 1945. Dimasa sekarang banyak Negara telah merdeka. Negara-negara merdeka telah lahir dan berubah dari status dijajah menjadi status  merdeka.  Dari  tolak  pangkal pikiran ini kita melihat adanya bangsa penjajah dan bangsa dijajah . Bangsa penjajah ( Belanda, lnggris, Perancis, Amerika Serikat, Jerman) yaitu bangsa Barat yang membawa pemikiran yang dikenal dengan Men are created free and equal. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah bangsa yang dijajah akan mendirikan Negara merdeka nya atas dasar Men are  created free and equal atau akan mempunyai tolak pemikiran yang lain dan yang lebih adil

 

 

 

2. Dalam hubungan bangsa yang menjajah dan yang dijajah, bila berhadap- hadapan dalam perundingan kedudukan bangsa-bangsa itu tidak pernah dirasakan sejajar. Dalam bidang ekonomi dan teknologi bangsa penjajah mempunyai status lebih tinggi dari  bangsa  dijajah.  Ketimpangan ini yang ingjn diperjuangkan oleh bangsa Indonesia dengan mengemukakan Pancasila.

 

 

 

3. Keadaan phisik masa kini sudah banyak berubah.

 

a. Perkembangan persenjataan atom dan nuklir sudah tidak memungkinkan adanya Perang Dunia. Bilamana pihak yang satu meluncurkan senjata nuklir, maka pihak lawannya akan pula meluncurkan senjata nuklirnya. Akibat serangan dengan senjata nuklir tidak satupun dari pihak-pihak yang berperang akan ada yang menang. Semuanya akan hancur. Cara berperang untuk mendapatkan pasar yang baru menjadi  hilang.

 

 

 

b. Perkembangan teknologi komunikasi dewasa ini, dengan munculnya telepon selluler, mengenai suatu peristiwa disatu tempat yang jauh sudah akan diketahui oleh yang lain dalam waktu yang sangat singkat. Berarti hubungan antar manusia di dunia ini sudah makin cepat, dan makin dekat dan makin sempit, sehingga dapat dikatakan terjadi seperti hubungan-hubungan orang dalam masyarakat pedesaan dan masyarakat kampung  di  zaman dahulu.

 

c. Negara-negara di Eropa mendirikan persekutuan Uni Eropa, yang berarti tiap-tiap Negara di Eropa telah mengurangi kedaulatannya dan menyatukan dirinya pada persekutuan Eropa. lni berarti bahwa untuk kepentingan yang lebih besar Negara-negara Eropa itu bersedia mengurangi kedaulatannya  dan  meleburkan  diri  dalam  kesatuan Uni Eropa. Yang berarti mereka menyatukan diri, walau berbeda.

 

d. Perkembangan Teknologi Angkasa Luar telah dapat menghasilkan dan mendaratkan pesawat luar angkasa di Bulan dan manusia telah mendarat pula di Bulan.

 

e. Negara-negara       merdeka          makin  banyak             bermunculan  sehingga hampir dikatakan bahwa wilayah jajahan sudah tidak ada lagi.

 

f. Krisis perbankan dan merambat ke krisis ekonomi Negara Amerika Serikat dan Eropa, Jepang telah menunjukkan bahwa suatu system Kenegaraan yang berdasarkan pemikiran Men are created free and equal itu pada ujungnya  te!ah  melahirkan  suatu  situasi  krisis. Apakah krisis  semacam  ini  akan  diatasi  dengan  sekedar  tambal sulam dengan mengeluarkan BLBI atau BailOut atau akan mengganti pemikiran dasar yang kita anut sekarang yaitu mengganti sama sekali pemikiran dasar Men are created free and equal dengan suatu pemikiran dasar yang baru.

 

 

 

Pendek kata dengan terjadinya perubahan-perubahan didunia pada saat ini,maka  tata dunia yang sekarang  berlaku   harus dirubah yaitu  dari   pemikiran  yang berpangkal dari Men  are  created  free  and equal  berubah  ke  pemikiran lain yang  lebih maju, yang lebih adil dan lebih beradab. Prof. Sudiman berusaha mengajukan usulan suatu pemikiran baru yang disebut Pancasila. Prinsipnya adalah Persatuan dalam Perbedaan dan Perbedaan dan Kesatuan.

 

 

 

Bagaimana penerapannya. ltu suatu pertanyaan yang sukar dijawab. Penerapannya dapat berupa (i) dengan paksaan dan (ii) dengan damai.

 

 

 

Penulis memilih penerapan damai. Bilamana dengan penerapan paksaan jalannya adalah sangat sulit, karena pemikiran yang sekarang berlaku telah menghasilkan teknologi yang maju dan ekonomi yang yang maju pula. Bagi orang-orang yang berpikiran Men are  created    free  and  equal  akan  melawannya  dan  bencananya tidak tanggung-tanggung yaitu peperangan nuklir. Tidak satupun dari kita yang akan selamat.

 

 

 

Kutipan dibawah ini adalah diambil dari buku karangan Prof. Bushar Muhammad, SH berjudul : ASAS AAS HUKUM  ADAT Suatu Pengantar, terbitan PT PRADNYA PARAMITA, Jakarta, cetakan kedelapan, ·halaman 187 sampai dengan halaman 192:

 

 

 

"           Pada tanggal 17 Maret 1947 Prof.Dr. Mr. Soepomo, arsitek dari Undang-Undang Dasar 1945 dalam ceramahnya dimuka Dies Natalis Universitas Gajah Mada yang pertama mengemukakan hal-hal yang cuplikannya adalah sebagai berikut :

 

 

 

I.          a. perubahan-perubahan yang dimaksudkan oleh pelopor-pelopor revolusi kita, ialah terlaksanakannya soeatoe Negara merdeka, yang mempunyai susoenan serta alat-alat modern, seperti bentuk soesoenannya  para Negara demokratis modern didoenia Barat, serta terbentuknya suatu masyarakat yang mempunyai soesoenan serta alat ekonomi modern. Poen segala  golongan menghendaki tercapainya keadilan   social bagi seluruh rakyat Indonesia. Oentoek memorderniseer Negara dan masyarakat kita membutuhkan tatahoekoem baru yang memenoehi segala keboetoehan hokum yang  timboel  daripada  kehidoepan  modern  itu ;

 

 

 

b.         oentoek kehormatan Negara kita didalam dunia internasional, kita haroes mempunyai tata hoekoem baroe qualiteitnya adalah sejajar dengan tatahoekoem dari Negara-negara yang beradab;

 

c.         memang soesoenan ekonomi, tjita-tjita indoetrialisasi, perhoeboengan dagang dengan loear dsb. akan meminta terbenoeknya hoekoem-sipil di negara kita, yang sesoeai            dengan hoekoem sipil di negara-negara modern. Poen  revolusi social yang sedang berjalan dinegeri ini, yang  menghendaki perbaikan kehidoepan kaum boeroeh dan kaoem tani meminta poela dibentoek hoekoem pekerja serat hoekoem pertanian baroe yang sesoeai dengan tjita-tjita keadilan social oentoek seloeroeh rakayat;

 

d.         dengan tetap berdirinya Indonesia sebagai Negara yang merdeka, dengan kembalinya kedaulatan Negara kepada  bangsa Indonesia, maka bangsa kita, yang sekarang dapat menentukan nasibnya menoeroet kemaoeannya sendiri, dengan penuh kemerdekaan akan dapt menetapkan bagaimana akan dipakai 100% kepentingan dan bangsa  kita sendiri;

 

 

 

II. maka dari itu berhoeboeng dengan peroebahan didalam kedoedoekan bangsa Indonesia ini, (maka) boekan lagi konkordansi   dengan   hoekoem   yang   berlakoe   dinegeri Belanda akan menjadi poesat perhatian Pemerintah Indonesia, bahkan sebaliknya, bagaimana akan hoekoemnya bangsa Indonesia dihari kemoedian, berhoeboeng dengan cita-cita bangsa Indonesia dihari kemoedian, berhoeboeng dengan cita-cita kita oentoek hidup bergaoel dengan bangsa­ bangsa merdeka lain atau dasar persamaan didalam doenia internasional, yang  menjadi soal pertama;

 

 

 

III. tetapi   oentoek   kepentingan-kepentingan    masjarakat  jang mendesak itoe, kita tidak dapat menoenggoe akan toemboehnya hokum adapt baroe, bahkan kita haroes campoer tangan dalam kecerdasan masyarakat dengan segera membentoek kodifikasi, yang memoeat hoekoem moderen yang  diboetoehkan;

 

 

 

IV. dan kodifikasi itoe sebanyak-banyaknya haroes bersifat soeatoe unifikasi, karena alangkah baiknya jika kita dapat mempoenyai soeatoe kesatoean hoekoem sipil moderen oentoek segala golongan warga-negara dari bangsa apapoen, soeatoe sistim hoekoem jang memenoehi segala liran yang moderen didoenia;

 

 

 

V. selandjoetnja unifikasi itoe terutama dalam  hokum kekajaan (vermogensrecht), bahkan didalam lapangan kontrak, lapangan pekerja dan lapangan pertanian, kita harus mendorong (cursivering dari kami) rakyat Indonesia kearah hukum baru, yang berasal dari dunia luar dan jang akan diboeat berlaku oentoek segala golongan dan bangsa apapoen. Yang menjadi cerminnya ialah kodifikasi moderen negeri Swis, sebagai telah diandjoerkan djoega oleh van Vollenhoven (adatrecht, II, hal 866); tentang hoekoem pekerdja dan hoekoern pertanian, kita dapat mempeladjari djoega hoekoern sipil baroe jang dibentoek dinegeri Roesia. Tetapi didalam lapangan hidoep kekeloeargaan (cursivering dari kami), tjita-tjita unifikasi tidak akan moedah dapat diselenggarakan dalam lapangan masjarakat Indonesia pada waktu sekarang tidak akan dapat dipaksa oentoek menerima oenifikasi, oleh karena hidoep kekeloeargaan mempoenjai hoeboengan erat dengan kepertjajaan batin dari orang-orang jang bersangkoetan, segala sesoeatoe dipengaroehi oleh agama  golongan  itoe masing-masing;

 

 

 

VI. achirnya hoekoem adat masih tetap akan meminta perhatian para pembangoen Negara kita, baik oentoek memberi bahan­ bahan didalam pembentoekan kodifikasi, maoepoen oentoek langsoeng dipakai didalam lapangan jang beloem moengkin dikodificeer, bahkan dimana telah dapat diadakan kodifikasi, hoekoem adat sebagai hoekoem kebiasaan jang tak tertoelis akan tetap mendjadi soember dari hoekoem baroe dalam hal-hal jang tidak atau beloem ditetapkan dengan  oendang-oendang.”

 

 

 

Inti anggapan Prof. SUPOMO ialah: sudah semestinya masyarakat dan Negara  lndoensia  menjadi  masyarakat yang modern. Hukum modern. Hukum modern itu bukan hukum Belanda tetapi hukum yang memuat azas-azas modern universal. Hukum adat memberi bahan-bahan bangungan (bouwstenen), kalau hukum asing yang akan terima itu tidak dapat atau belum dapat disesuaikan dengan het  lndonesische  eigene  asimilasi  kearah  barat.  Tetapi oleh karena mereka yang nanti akan bertugas membuat kodifikasi yang bersifat unifikasi, tidak lain dari pada sarjana­ sarjana hukum yang mendapat pendidikan dikalangan universitas Belanda (atau Universitas Indonesia yang belum menghasilkan suatu pelajaran ilmu hukum yang penuh, lepas dari azas konkordansi !), dan tidak diwajibkan ketika masih mahasiswa mempelajari hukum asing lain, maka jenganlah kita akan berharapan bahwa kodifikasi yang tercipta itu sungguh-sungguh lepas daripada pengaruh hukum Belanda seperti yang diingini SUPOMO itu. Terutama, kalau kodifikasi atau unifikasi itu harus diadakan sekarang atau sesegera mungkin. SUPOMO, dalam pidato diesnya, menganjurkan suatu herorientatie dalam politik hukum yang berjurusan terbalik  dari pada jurusan  herorientatie tahun 1927.

 

Pada tanggal 16 Desember 1950 di Salatiga Prof. Hazairin mengemukakan konsepsinya, yang sangat menarik perhatian pula, dalam sebuah pidato dalam Konprensi Kementerian Kehakiman.

 

"Hukum Eropah yang berlaku dalam Negara kita  ini meskipun berasal semenjak zaman penjajahan tidak boleh lagi kita pandang sebagai hukum asing tetapi sebagai  hukum nasional sebab ia berlaku bagi  sebagian  rakyat yang bukan saja penduduk  tetapi juga  warga  Negara kita, ya  banyak juga  diantara  mereka  itu bangsa  Indonesia  asli.

 

Proses asimilasi kearah kebudayaan dan teknik barat tidak dapat dihindarkan lagi. Dalam proses modernisasi itu oleh HAZAIRIN diberikan kepada hukum adat suatu peranan yang lebih besar (eengrotere rol  toebedeeld). Hukum  Adat  dan hukum Eropah itu akan ditautkan (naar elkaar toetrekeen).

 

Dalam hal ini ahli pikir pada umumnya sama pendapatnya yaitu kalau akan menautkan hukum Eropah dan hukum Adat maka hendaklan dimulai dengan hukum "lalu-lintas " yakni hukum perdagangan, hukum perjanjian, hukum hutang­ piutang, sebab inilah bagian hukum yang tidak begitu hebat persangkut-pautannya dengan susunan masyarakat adapt, jadi kurang berbahaya, dan sekadar ada bahayanya mungkin dapat dihindarkan  dengan sesuatu cara.

 

Proses menautkan itu harus dijalankan secara berangsur­ angsur (HAZAIRIN mengingatkan para pendengarnya akan sangat lamanya perkembangan proses· resepsi hukum Romawi dahulu). Kita menghadapi tiga  macam  hukum, yaitu hukum Eropah, hukum Adat dan hukum Agama, dan  masing-masing macam hukum ini mempunyai pengikutnya  sendiri. Oleh karena justru masyarakat Indonesia belum menjadi suatu  masyarakat  yang  homogeen   dalam segala seginya . Kita baru merupakan kebangsaan yang kesatuannya semata-mata terletak dalam arti politik, dalam arti kewarganegaraan ! Disanalah baru ada  kesatuan itu.”

 

Proses perkembangan hukum yang digambarkan oleh HAZAIRIN lebih-lebih menunjukkan suatu jalan yang organis dari pada jalan yang dilukiskan SUPOMO. Boleh dikatakan bahwa pendapat HAZAIRIN lebih bezadigd.  Tetapi  juga tidak menyangkut kemungkinan suatu asimilasi. Pendapat HAZAIRIN ialah jalan tengah antara jurusan politik-hukum tahun 1927 dan jurusan politik hukum yang telah diciptakan SUPOMO.

 

Dalam  sebuah  noot  Utrecht  mencatat:  “ Menurut  Hazairin ........ sekarang  kita  Iihat hukum Agama  itu sedang  bersiap hendak membongkar diri dari ikatan adat itu”

 

Boleh dikatakan bahwa pada zaman sekarang -- kalau dibandingkan    dengan    keadaan    pada    waktu    kolonial - penghidupan menurut Islam lebih berkembang. Tetapi kami tidak percaya akan hal berkembangnya penghidupan Islam itu dapat menghindarkan asimilasi kearah Barat. Oleh karena dalam Islam tidak ada bentuk-bentuk tersedia yang dapat menangkap (geen vormen aanwezig om te vangen) perkembangan masyarakat dan kebudayaan kita dikemudian hari akibat modernisasi !  Benar tidaknya pendapat Utrecht ini  pada saat sekarang sedang diuji dalam usaha kita “kembali ke kepribadian Indonesia”.

 

 

 

Sesudah Supomo dan Hazairin mengemukakan konsepsinya, maka datanglah suatu rentetan pendapat-pendapat, yang berbeda-beda, yang mempersoalkan kodifikasi hukum di Indonesia dan hubungan antara kodifikasi itu dengan hukum adat, yaitu pendapat Mr. Soewandi dan Soetan Malikoel Adil, pada tahun 1955, pendapat-pendapat Gouw Giong Siong dan Utrecht pada tahun 1956, pendapat-pendapat Prof. lwa Kusuma Sumantri, Mr. Ko Tjay Sing dan Prof. Mahadi pada tahun 1958, dan pendapat Prof. Oey Pek Hong pada tahun 1959. Prof. Djojodigoeno dalam bukunya Asas-asas hukum adat mengemukakan pendapat sebagai berikut: "Adakah UDS kita memerintahkan ketunggalan hukum?

 

 

 

Pada 102 UDS mengesankan demikian. Tapi   kalua  kita  menilik pepatjak ayat 2 pasal 25 yang menghendakkan perhatian akan perbedaan hukum golongan rakyat, maka menurut faham kami UDS kita tidak melarang keanekaragaman kodifikasi, tapi juga  memerintahkannya. "

 

 

 

 

 

Kesimpulan

 

1.         Pemikiran Barat sudah  tidak  ada  tempatnya  lagi didunia ini karena (i) tidak ada lagi tempat untuk ber-ekspansi.         Wilayah jajahan sudah hilang, semua sudah menjadi wilayah   merdeka, (ii) Negara pesaing seperti komunisme sudah terhapus dari muka dunia, sehingga Barat tidak mempunyai sparring partner lagi, (iii) terjadinya krisis keuangan yang  melanda Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan lain-lain. Krisis  ini bukan sekedar tanpa sebab, tapi  karena  salah  konsep  tata kemanusiaan yang salah dari dasarnya, yaitu adanya  hubungan hukum antara manusia dan benda saja. Sedang hukum adalah hubungan manusia dan manusia. Konsep ini harus berubah. Berubahnya adalah hubungan hukum antar manusia ar benda (eigendom) haruslah berubah menjadi hubungan hukum yang bersifat sosial.

 

2.         Seperti dikatakan Soepomo, Hazairin dan Utrecht peralihan   pemikiran dasar manusia itu harus berjalan secara sudah terevolusi, assimilasi, saling bertentangan.

 

3.         Sebenarnya pemikiran Barat dan Pancasila tidak saling bertentangan,  namun  pemikiran  Barat  harus   meluruskan  diri sesuai dengan fakta-fakta kehidupan. Tidak berdasarkan  tolak pangkal hypotitis.  Pemikiran  Barat   menekankan sekali perbedaan dan kesatuan dikesampingkan. Pemikiran komunisme lebih menekankan kesatuan dan perbedaan  dikesampingkan sedangkan pemikiran Pancasila merupakan ke-dwi-tunggalan pemikiran dari perbedaan dalam kesatuan dan kesatuan dalam perbedaan . Pemikiran kesatuan dari Barat sudah terlihat dari tindakan­ tindakannya yaitu dibentuknya Uni Eropa oleh Negara-Negara Eropa Barat dan policy Bail Out Finansial di Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan lain-lain . Pemikiran perbedaan juga mulai berkembang di Negara-negara bekas komunis seperti Rusia dan lahirnya negara-negara Georgia, Kazakstan dan lain-lain.

 

4.         Pemikiran semacam ini juga berkembang di Cina dengan konsep Tiga Sila yang dikenal dengan konsep San Min Chui yang digagas oleh Dr. Sun Yat Sen.

 

5.         Kalau kita menelaah situasi ekonomi dunia masa kini kita melihat bahwa Negara yang survive dari krisis ekonomi global adalah Cina, India dan Indonesia .

 

 

 

Masih menjadi tanda tanya apakah survivenya ketiga Negara ini dimana yang dua punya konsep  perbedaan dalam  kesatuan dan kesatuan  dalam   perbedaan  atau karena alasan lain.   Kita lihat saja nanti.

 

 

 

* Dikutip dari buku “Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia” oleh Prof. M. Soediman Kartohadiprodjo, hal 345 – 354, Penerbit Gatra Pustaka, Januari 2010.

 

Add comment

Administrator berhak menghapus komentar yang secara subyektif/obyektif dianggap tidak layak untuk ditampilkan.


Security code
Refresh