Pendapat tentang Kuliah Prof.Djokosoetono - dari Achmad Kartohadiprodjo

Pendapat tentang kuliah Prof. Djokosoetono

oleh M. Achmad Kartohadiprodjo*

                      

Saya adalah mahasiswa pindahan dari Fakultas Kedokteran UI ke Fakultas Hukum dan Ilmu Kemasyarakatan UI tahun 1959. Ketika saya kuliah di tingkat Persiapan FHUI tahun 1960 saya mengikuti Mata Kuliah Ilmu Negara dari Prof. Djokosoetono. Beliau memberikan kuliah di Aula Salemba 4. Kalau kuliah kami berbanyakan. Bercampur dengan mahasiswa dari Jurusan Ilmu Kemasyarakatan. Dari Jurusan Ilmu Kemasyarakatan antara lain yang saya kenal adalah Juwono Sudarsono dan dari Jurusan Hukum antara lain adalah almarhum Soerjono Soekanto, Retnowati Ruslan Abdulgani, Tasrif, Sayuti Melik, mahasiswa Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan Perguruan Tinggi Hukum Militer (PTHM) dan lain-lain. Kalau Prof. Djokosoetono memberikan kuliah, dibelakang kami mahasiswa, berderet duduk sejumlah asisten beliau, yaitu Padmo Wahjono, Harun Al Rasid, Ismail Sunny, Koesnardi, Sunarto Kolopaking dan lain-lain. Saya kuliah di FHUI hanya 1 tahun dan kemudian pindah ke Bandung.

Yang diajarkan beliau adalah mata kuliah yang bersumber dari ajaran Jelinek ( seorang  filosof  Jerman )  dan  sebagai  buku  referensi  harus dibaca Buku Karangan McIver dengan bukunya The Web of the Government. Kalau Prof, Djokosoetono memberikan kuliah, kuliahnya enak didengar dan beliau dapat menceritakan dengan terang benderang apa yang akan dikuliahkan, Saya sangat terpengaruh akan gaya beliau memberikan kuliah. Gaya kuliahnya enak didengar dan jelas permasalahannya. Oleh karena itu beliau menjadi banyak pengagumnya.

Selain itu dari pemikiran Jellinek dibahas pula topik politik zaman itu (1959) adalah Manifesto Politik dari Presiden Sukarno. Hanya sayangnya Prof. Djokosoetono tidak pernah membahas tentang sistem kenegaraan Indonesia sendiri.. Bagaimana cita-cita Founders Bangsa kita. Apa yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apakah Filsafat Pancasila itu. Bagaimana riwayat sistem kenegaraan Barat.. Bagaimana asal-usul masyarakat Barat sampai pada tingkat sekarang ini. Bagaimana masyarakat Barat di Abad Pertengahan sampai pada kesimpulan untuk memisahkan diri antara kekuasaan untuk mengurus ke-Dunia-wian dan mengurus ke-Rokhani-awan. Bagaimana akibat dari sistem pemisahan antara Negara dan Agama terhadap kehidupan ber Negara. Bagaimana norma-norma etika dalam Agama yang memback up Hukum itu kalau negara mengenyampingkan Agama. Apakah yang dimaksudkan oleh cita-cita Undang-Undang Dasar 1945?

Patut diingat bahwa bangsa Indonesia yang merupakan bagian dari bangsa Asia bukan merupakan bangsa yang memisahkan sistem Agama dari Negara. Bangsa China yang beragama Khong Hu Chu, Bangsa Jepang agamanya Shinto, Bangsa Thailand, Miyanmar, dan Vietnam dengan agamanya Budha, Bangsa India dengan agamanya Hindu dan Bangsa Indonesia, Malaysia, Timur Tengah dengan agamanya Islam tidak memisahkan diri dengan agama-agamanya itu.. Sedangkan bangsa-bangsa Eropa Barat pada zaman Abad Pertengahan memisahkan diri dari Agama Katolik. Sehingga Agama Katolik terpecah menjadi Agama Katolik Romawi dan Protestan.

Pemisahan Agama membawa akibat kepada sistem kehidupan yang dijalankannya, termasuk kehidupan Ketatanegaraan.

Cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Preambule Undang-Undang Dasar 1945 Aseli yang berbunyi sebagai berikut:

 

PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Pertanyaannya adalah apakah cita-cita mendirikan Negara menurut apa yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 sama dengan cita-cita mendirikan Negara menurut Pemikiran Barat ?.

Kalau kita membaca kalimat pertama dari Pembukaan UUD 1945: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.”

Membaca kalimat diatas menurut hemat saya cita-cita UUD 1945 dan cita-cita Pemikiran Barat itu tidak sama.

Kalau dikatakan tidak sama janganlah diartikan akan bertentangan, dapat juga merupakan perbaikan atau penambahan. Atas pemikiran yang saat ini berlaku. Apa yang diajarkan oleh Prof. Djokosoetono dalam kuliah beliau adalah Ilmu Negara menurut Pemikiran Barat yaitu tentang Jellinek, Mc Iver dan lain-lain.

Kalau Van Vollenhoven, Snouck Hurgronje, dan Ter Haar yang menulis tentang adanya masyarakat hukum adat yang bebeda dengan masyarakat Barat, maka hal itulah yang dicita-citakan oleh UUD 1945 atau Founders Bangsa Indonesia.

Sebenarnya yang saya harapkan adalah bahwa Prof. Djokosoetono dalam kuliah-kuliah beliau juga mengupas tentang Falsafah bernegara menurut pandangan UUD 1945 tadi. Sehingga Sarjana Hukum yang lulus dari FHUI dapat mengetahui bahwa dibalik pengetahuan tentang ajaran-ajaran Barat itu ada pemikiran lain yang harus diperhatikan dan yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga lulusan sarjana hukum kita tidak menjadi tersesat.

Untuk maksud itu kita bisa memulainya dengan membaca buku karangan Prof. Dr. R. Soepomo yang berjudul “Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat” dan Buku tentang Pancasila karangan Prof. Sudiman Kartohadiprodjo. Disitu akan terlihat adanya perbedaan pemikiran Barat dan Adat Indonesia. Harus diingat bahwa perkembangan teknologi dan science dewasa ini seperti Satelit, Komputer, Aero Space dan lain-lain telah maju sedemikian pesat sehingga memicu mempercepat hubungan orang per orang dan mobilitas gerakan manusiadari satu tempat lain yang makin cepat, mengakibatkan perubahan susunan tata dunia harus diubah.

Pertanyaannya adalah apakah pokok-pokok tata cara kehidupan Filosofi Adat dapat dipakai untuk mengantisipasi perubahan itu ?

 


*) Mantan teman serikat di kantor konsultan hukum ABNR dan mantan kepala Biro Hukum Garuda Indonesia.