Pidato Prof Djokosoetono 26 Oktober 1957

Pidato Ketua

 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UI

 Prof. Djokosoetono

 Pada Malam Resepsi Dies Natalis 26 Oktober 1957

 Di Aula Salemba 4, Jakarta

 oleh Mardjono Reksodiputro*

 

Bahan ini diperoleh dari Sdr TM Daud Shah yang mempunyai naskah aslinya. Ada foto Pak Djoko setengah badan duduk pakai jas dan dasi serta kopiah. Rupanya merupakan teks yang diambil dari tape-recorder. Beliau memulai pidato sbb: “Tuan Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat yang merayakan hari ulang tahunnya. (Catatan:Yg dimaksud adalah HUT FH & PM UI).Bapak-bapak anggauta Dewan Kurator, Bapak Presiden Universitas Indonesia, Bapak-bapak anggauta Dewan Nasional, Para Guru-Besar dan Para Pengajar lainnya, Hadirin yang terhormat.”(Cat.:Ejaan telah disesuaikan dengan yang baru).[1]

Dalam pidato ini  beliau  dicantumkan  sebagai  Ketua  Fakultas  (bukan Dekan) dan disampaikannya bahwa yang merayakan HUT Fakultas adalah Senat Mahasiswanya dan ucapan “Selamat” juga ditujukan kepada Senat Mahasiswa, sbb: “Tuan Ketua (Cat.:Ketua Senat Mahasiswa), atas nama Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat haraplah Tuan, atas nama seluruh Senat Mahasiswa FH & PM, menerima ucapan selamat kami yang kami ucapkan juga atas nama seluruh Dewan Guru Besar dan seluruh Pengajar dan para Assisten dari pada FH &PM”.[2]

Pidato selanjutnya adalah mengenai “kurikulum-baru” yang akan dipersiapkan menjelang konperensi antar “fakultas hukum di dalam lingkungan universitas negeri”. Di dalam pembaruan ini, maka program studi “baccalaureat” diganti dengan “verkorte-studieduur” (Cat.: program studi baccalaureat pada waktu itu dikenal di FH Univ.Gajah Mada).Dalam uraian ini dijelaskan pula masuknya “Conflictenrecht” (Hukum Perselisihan) di dalam “grond” – atau “kern wetenschappen” di Indonesia dan juga Hukum Antar Negara (Volkenrecht) serta bahwa Filsafat Hukum Barat (Wijsbegeerte van het recht) merupakan bukan suatu “inleiding”, tetapi suatu “uitleiding”. Pada tingkat Persiapan ada voorbereidende vakken, yaitu Islamologie, Economie, Sociologie dan Ilmu Kebudayaan.

Dijelaskan pula bahwa pendidikan universiter, disebut juga sebagai academische-vorming atau wetenshappelijke-vorming dan memberikan “verruiming van blik” (memperluas pandangan) dengan menunjukkan kepada latar-belakang, baik historisch, maupun vergelijkend, maupun filosofisch, supaya dapat berfikir secara methodisch dan systematisch.  Dan para mahasiswa dididik ke arah “zelfstandig arbeid” (kerja-mandiri) dan  “zelfstandig onderzoek” (penelitian-mandiri). (Cat.:Semua kata-kata bahasa Belanda, dipergunakan dalam teks pidato asli ini).

Pak Djoko juga mengkritik tidak atau kurangnya hakim dan jaksa  ditempat-tempat terpencil dimana dahulunya (pada masa Hindia Belanda) ada pengadilan yang dinamakan “inheemse rechtspraak” dan “zelfbestuurs rechtspraak”.Dicontohkan juga oleh beliau bahwa di Aceh itu ada suatu keadaan seperti jaman Raffles, yaitu ada “rechters van omgang”, yaitu hakim yang tidak berhenti, terus saja sebagai “draaimolen”, memberikan putusannya dengan tidak mempunyai tempat yang tetap. Karena itu mengusulkan :”…harus diadakan atau tetap dilaksanakan adanya Sekolah Menengah Kehakiman Atas, di dalam lingkungan Kementerian Kehakiman, yang semata-mata mendidik kader untuk jabatan-jabatan pada Pengadilan dan Kejaksaan”. Dan setelah 3 atau 4 tahun bekerja, mereka dapat memasuki fakultas hukum.

Usul lain yang juga menarik dilaporkan di sini adalah bahwa Pak Djoko mengusulkan bahwa setelah pendidikan empat tahun, dapat dilakukan pendidikan spesialisasi, yaitu untuk Agrarischrecht, Zeerecht, Belastingsrecht, Arbeidsrecht,, Vennootschapsrecht, Bedrijfsrcht, dan Vezekeringsrecht. Untuk itu diadakan afzonderlijke leerstoelen, tidak dijadikan verplichte leervakken, sehingga mahasiswa dapat memilih salah satu matapelajaran berhubung dengan jabatannya kemudian di dalam masyarakat, ini yang dinamakannya “vrije-studie-richting”. (Cat.:Semua istilah bahasa Belanda adalah dari asli pidato ini).

Sebagai penutup beliau mengingatkan bahwa setiap fakultas mempunyai tiga macam tugas: tugas opleidend (pendidikan), tugas ilmiah dan tugas kemasyarakatan, sebagaimana terlihat dalam lambang Universitas Indonesia, “tidak wetenschap voor de wetenschap, tetapi dalam lambang tersebut terlihat bahwa bron der kennis itu diterima oleh schelp der wijsheid untuk kejayaan dan kebesaran dari pada Nusa dan Bangsa, yang dilambangkan dengan pohon waringin,yaitu pohon Indonesia.” [3]

 


*) Guru Besar (Emeritus) FHUI; Dekan FHUI periode 1984-1990.
 



[1]Tidak jelas apakah memang Presiden/Rektor UI (Ir.Surachman ?) hadir, begitu pula apa ada anggota Dewan Kurator (siapa saja anggotanya ?) yang hadir, dan mengapa disebut Dewan Nasional (Siapa?)

[2]Jadi berbeda dengan sekarang (atau semasa saya dekan FHUI 1984-1990) tradisi yang dipergunakan waktu itu adalah HUT/Dies Natalis  fakultas dirayakan oleh mahasiswa, melalui student governing body – nya.

[3]Kalau melihat pada uraian ini, di mana prof Djokosoetono, menjelaskan arti Lambang UI, maka kuat dugaan bahwa beliau penciptanya atau sekurang-kurangnya turut menciptakan.