Almarhum Prof. Mr. Djokosoetono sebagai “Guru Pinandita” oleh H.J.R. Abubakar

Almarhum Prof. Djokosoetono sebagai “Guru Pinandita”

oleh H.J.R. Abubakar*

 

Pada tanggal 5 Desember 2014 yang akan datang, mantan Ketua/ Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia; Bapak Prof. Djokosoetono akan berusia 111 tahun seandainya beliau masih hidup sekarang ini.

Beliau wafat tanggal 6 September 1965 dalam usia 61 tahun sepuluh bulan. Pada tahun 1950 hingga 1962, Prof. Mr. Djokosoetono adalah Ketua/ Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia; dimana saya juga menjadi salah satu mahasiswa beliau (1954 – 1961) dalam mata kuliah Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, dan Falsafah Hukum. Bagi banyak mahasiswa; Prof.  Djokosoetono merupakan idola dan panutan karena kuliah-kuliah yang diberikan dan disampaikannya adalah sangat menarik apalagi penyampaian kuliah beliau kadang kala dengan canda-canda yang segar dengan menggunakan kata-kata yang kocak atau lucu. Seperti menggunakan istilah “ndayak-ndayak” untuk menggambarkan kritik terhadap pejabat-pejabat Menteri dan keadaan yang kurang atau tidak tertib.

Tentang istilah “ndayak”, semua mahasiswa angkatan lima puluhan tentu masih ingat Pak Djoko; begitu sebutan atau panggilan mahasiswa untuk Prof.  Djokosoetono.

Kuliah beliau sangat menarik terutama teori-teori yang dikemukakannya selalu dengan cara komparatif. Membandingkan teori-teori itu dan memberikan pendapat teori beliau sendiri, seperti dalam hal :

· Teori tentang demokrasi : demokrasi terpimpin dari Bung Karno dan demokrasi rakyat.

· Beliau mengatakan bahwa demokrasi itu ada syarat-syaratnya yaitu :

o  Kesadaran bernegara (staats bewust) dan kesadaran hukum (rechts bewust) terutama dalam hal rechts bewust untuk Negara Republik Indonesia. Sebab kesadaran hukum itu adalah pondasi atau tiang atau tonggak dari demokrasi, dan rakyat Indonesia belum memiliki kesadaran hukum yang baik. Ambil saja contoh di depan mata kita dalam berlalu lintas. Dimana lampu merah berarti stop/ berhenti, lampu kuning berarti bersiap-siap, lampu hijau berarti boleh jalan. Tetapi kenyataannya tidak demikian dalam kehidupan sehari-hati; terutama di ibukota DKI Jakarta ini. Lampu merah tapi tetap diterobos (dilewati terus) tanpa merasa bersalah dan malu.

o  Itu berarti belum ada kesadaran hukum sebagai warga negara. Lalu bagaimana mau menerapkan demokrasi rakyat; kalau rakyatnya belum sadar hukum ?

o  Hal ini ditekankan oleh Pak Djoko bahwa kalau belum siap jangan dulu diterapkan demokrasi langsung atau demokrasi rakyat. Sebab tidak akan beres karena belum tertib masyarakatnya. Jadi kata Pak Djoko harus bersabar dalam melaksanakan apa yang disebut geleidelijke demokrasi.

o  Pak Djoko tidak menentang demokrasi terpimpin selama masih perlu dipimpin, masih belum memenuhi syarat kesadaran hukum. Yang beliau tidak setuju itu adalah “cara terpimpin nya”; janganlah otoriter atau agak otoriter seperti waktu jaman Bung Karno itu.

Sarjana hukum didikan Pak Djoko sudah banyak yang dipanggil Allah SWT. Hanya tinggal beberapa orang saja yang masih hidup dan kini semuanya sudah berumur diatas 70 tahun. Karena itu ada kekhawatiran saya tentang bagaimana seandainya kami-kami ini; mahasiswa periode Prof. Djokosoetono tahun 1950 – 1965, sudah tidak ada lagi alias berpulang ke Rahmatullah. Siapakah yang akan meneruskan in-memoriam Prof. Djokosoetono dalam tulisan setiap tahun ?

Pertanyaan ini hanya bisa dijawab dengan harapan kepada Junioren sebagai mahasiswa penerus lulusan Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat UI, serta doa kita bersama agar berita tahunan 5 Desember terkait Pak Djoko dapat terus berjalan lancar.

Saya sangat mengapresiasi niat, usaha, dan tekad teman-teman sarjana hukum lulusan Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia; khususnya teman-teman yang menerbitkan buku/bulletin yang berisi tulisan tentang Pak Djoko oleh Yayasan Graha Djokosoetono dalam rangka memperingati hari ulang tahun almarhum Prof.  Djokosoetono setiap tanggal 5 Desember.

 

 

* Pendiri Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan mantan Ketua Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN).