Panutan pada “ajaran-ajaran” Prof. Djokosoetono bagi mahasiswa dan Alumni FH-UI oleh Oetojo Oesman

Panutan pada "ajaran-ajaran" Prof. Djokosoetono, SH

bagi mahasiswa dan Alumni FH-UI*

oleh Oetojo Oesman**

 

 

Dengan mendo'akan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, agar Bapak Prof. Mr.Djokosoetono dikaruniai ampunan atas segala dosa-dosanya dan tempat yang sebaik-baiknya disisiNya sesuai dengan amal baktinya, maka perkenankan saya Mr.R.Oetojo Oesman, Mangunhatmodjo Alumni FH-UI 1954-1960, beserta kawan-kawan seangkatan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggii- tingginya kepada pak Djoko yang telah mendidik kami untuk berwawasan, berpikir, bertindak dan bersikap perilaku menuju kearif bijaksanaan, seorang sarjana - cendikiawan - hukum.

Pak Djoko melalui sistem perkuliahan dan ujiannya bermaksud mendidik kita menjadi ahli hukum yang berpengetahuan luas, yang sadar menerapkan "Knowledge for what-nya Robert Lynd" dan dipedomani oleh moral, etika dan tanggung jawab atas keyakinan,sikap Perilaku dar tindakan, kepada Al - Khaliq, Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, dan bertanggung jawab secara professional,atau professional accountablekepada masyarakat pada umumnya, pencari keadilan dan kebenaran pada khususnya.

Pak Djoko telah memberikan ilmu pengetahuan tentang pengantar ilmu dan tata hukum Indonesia, Ilmu negara, teori konstitusi, Ilmu Politik, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara dan Filsafat Hukum.

Dengan menerapkan etika, profesi dan azas-azas Demokrasi Pancasila dibidang hukum, setidak-tidaknya demokrasi yang dikaitkan dengan keadilan atau demokrasi yang berkeadilan dan sebalikknya keadilan yang demokratis menata - kelola penyelenggara pemerintahan negara dan pembangunan.

Dalam Demokrasi yang tidak berkeadilan hak-hak demokratis hanya akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki posisi sosial - ekonoomi atau sosial - politik yang lebih kuat dan masyarakat biasa. Sedangkan keadilan yang tidak demokratis, dan tidak transparan hanya, akan dimanipulasi oleh para penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan negara dan birokrasi yang "jahat" untuk berkolusi, dan berkorupsi menyalahgunakan hak demokratis untuk kepentingan subyektifnya.

Kuliah-kuliah dan ujian-ujiannya senantiasa dihubungkan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang nyata dan secara empiris - kontekstual dikaitkan dengan peristiwa-periatiwa konstitusional, Idiologis, politis, kenegaraan, ketatanegaraan, dan ketatausahaan negara, dalam dinamikanya pada kurun waktu masa perkuliahan kami 1954 - 1960.

Kuliah - kuliah dan ujiannya telah dikaitkan dengan kegiatan pembentukan Undang-Undang Dasar Negara-yang-tetap, menggantikan UUD sementera 1950, oleh Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar atau Konstituante. Telah dibahas tentang peran, kedudukan Undang - Undang Dasar Negara dan kebuntuannya karena tidak berhasil mengatasi pertentangan idiologis - politis sehingga tidak dapat mengambil keputusan. Konstituante dibubarkan, dan terbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959; "kembali ke UUD 1945".

Telah dibahas pula dalam kuliahnya ; Konsepsi Presiden Soekarno tahun 1959, yang menyatakan berlakunya demokrasi terpimpin menggantikan demokrasi liberal yang disertai dengan perubahan sistem politik, dengan menempatkan politik sebagai panglima dan system pemerintahan yang presidensial bukan lagi parlementer, serta sistem perwakilan, yang disamping perwakilan partai politik menyatakan keberadaan golongan fungsional selain gotongan daerah, yang secara yuridis konstitusional diwakili di lembaga-lembaga negara ; kemudian disusul dengan dibentuknya Dewan Nasional yang mendampingi Kabinet Karya, dan terbentuknya Front Nasional yang merupakan wadah seluruh lapisan dan aliran masyarakat yang mewakili bangsa.

Pak Djoko sebagai anggota Dewan Nasional telah membantu memberikan konsultasi dalam penyusunan system perwakilan "golongan" yang disebut sebagai golongan fungsional dan profesi, yang kemudian disebut juga sebagai Golongan Karya, disamping Golongan Daerah dengan Studi perbandingan tentang system perwakilan di negara-negara di Eropa termasuk di negara-negara sosialis seperti Yogosiavia, dan Uni Soviet.

Dalam kuliah-kuliahnya juga dikemukakan hasil studi banding system perwakilan tersebut yang antara lain menunjukkan bahwa di Eropa seperti ; Belanda, dan Jerman pada suatu waktu timbul kekurang - percayaan terhadap hanya perwakilan partai politik yang kurang professional dan yang sering menimbulkan instabilitas, sosial politik sehingga menimbulkan kebutuhan untuk juga mempunyai perwakilan golongan sosial ekonomi yang disebutkan sebagai perwakilan Golongan Profesi Fungsional - kemudian disebut sebagai Golongan Karya.

Perwakilan Partai politik di Jerman pada waktu itu disebutkan sebagai "politischen parlementen" dan perwakilan golongan fungsional, yang disebut sebagai "Specielle Parlementen" atau Socio Oekonomishen Parlementen. Golongan fungsional - profesi dinyatakan berperan sebagai "pengaju kepentingan" atau "interestaggregation" dan partai politik sebagai "pemadu kepentingan" atau "interest articulation"

Pengaruh Pak Djoko ikut memberikan dasar eksistensi dan kedudukan yuridis konstitusional Golongan Karya telah dinyatakan oleh David Reeve dalam buku "Golkar of Indonesia, An Alternative to the Party System" Oxford Functional University Press 1985; oleh Julian M.Boileau dalam buku"Golkar Functional Group, Politics in Indonesia"terbitan CSIS tahun 1983, dan oleh Imam Pratiknyo tentang Sekber Golkar dan"Maju Terus Pantang Mundur" Sejarah Kelahiran dan Perjuangan SOKSI Dalam Mengamankan dan Mengamalkan "Pancasila" oleh R. Yoga K, terbitan DEP/NAS SOKSI dan Juga oleh David Reeve dalam buku keduanya yang berbahasa Indonesia: "Golkar: Sejarah Yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika" Terbitan komunitas Bambu Juli 1013.

Pemahaman poitik dalam kuliahnya yang dimaknakan sebagai "politik sebagai etik", yang menjunjung nilai-nilai luhur, mulia, moral dan etik dalam merumuskan kearah mana dan negara apa bangsa ini akan dibangun, dan makna "politik sebagai teknik" sebagai upaya- upaya menyiapkan sarana prasarana dan cara untuk mewujudkan "politik sebagai etik" tersebut diatas (Robert Mc Iver dalam the Web Of Government).

Kalaupun politik diartikan sebagai membangun kekuasaan, dalam penyelenggaraan kekuasaan, hendaklah selalu mengacu kepada moral, etika, mulia dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; Pancasila yang termuat dalam Pembukaan dan Batang Tubuh, Undang-Undang Dasar Negara 1945, dan dijabarkan dalam Rancangan Pembangunan jangka panjang dan Pembangunan Jangka menengah yang sebaiknya dituangkan dalam Undang-Undang yang lebih dijamin keajegan atau kelestariannya, sehingga tidak mudah setiap saat ada perubahan yang mendasar, agar dapat bersifat seperti GBHN dalam UUD 1945, sebelum diamandemen.

Negara yang dibangun sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan dan dijabarkan dalam Batang Tubuh UUD 1945, khususnya pasal; I yaitu Negara Persatuan dan Kesatuan RI, yang berbhineka Tunggal Ika, yang juga adalah Negara hukum dan juga sebagai Negara Sejahtera yang terungkap dalam Pembukaan UUD Negara dan dalam Pasal; 27, 34 dan seluruh Bab XA tentang Hak Azasi manusia dalam seluruh Pasal - Pasal 28A, sampai dengan Pasal 28J, yang menjamin penyelenggaraannya.

Pak Djoko juga memberi penjelasan yang cukup luas tentang makna, fungsi dan peranan negara sejahtera atau welfare state atau disebut juga sebagai social service state. Negara sejahtera, Welfare atau Social Service State

Sebagai type negara yang ada disamping negara (Nachhtwachter Staat) dan negara Polisi (Politionele Staat) yang liberal, hanya untuk menjaga keamanan dan bertindak bila ada pelanggaran hukum.

Negara Sejahtera telah diungkapkan dalam keempat pokok pikiran yang dituangkan dalam Pembukaan UU Dasar Negara dan Pancasila khususnya dimuat dalam alinea keempat dan dijabarkan dalam Batang Tubuh pada pasal ; 27, 34, dan dijamin oleh seluruh Bab XA tentang Hak Azasi Manusia Pasal 28 A, s/d 28J, disebut juga sebagai walfare staat atau social service staate yang berarti negara yang melayani, melindungi dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat banyak/ masyarakat.

Di Indonesia negara sejahtera dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan negara Sejahtera dan birokrasi yang diharapkan atau berperan sebagai "Pamong Praja" berasal dari kata "ngemong" (bahasa jawa) mengasuh layaknya seorang bapak yang peduli, memelihara, membesarkan, melayani, melindungi dan menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi anak asuhannya, bukan seperti yang kini banyak ditunjukkan oleh sementara penyelenggara pemerintahan negara dan birokrasi yang bahkan sebaliknya dari pamong praja, yaitu abai, kurang perduli, kurang melindungi apalagi menyelnggarakan kesejahteraan lahir bathin, sikap yang lebih sebagai "Pangreh Praja" yang berasal dari bahasa Jawa ' nge -reh" atau menguasai, karenanya juga meminta dilayani, tidak terlalu perlu melindungi atau menyelenggarakan kesejahteraan. Disinilah relevensi pernyataan Presiden Djoko Widodo untuk mereformasi mental dan karakter Bangsa, Terutama para pemimpin, penyelenggara negara dan birokrasinya untuk kembali sebagai Pamong Praja. Literatur mengenai social service state yang dapat saya ingat adalah Van der Goes Van Naters dalam kuliah tahun; 1957 - 1958.

Ujian terakhir saya pada mata kuliah filsafat hukum diterima Pak Djoko sambil duduk diatas tempat tidur di kamar tidur beliau dan saya duduk dikursi disampingnya, berjalan lancar. Selesainya ujian tersebut saya masih dipesan Pak Djoko sebagai berikut; tuan telah saya siapkan untuk menjadi"Legislative yurist" atau ahli hukum pembentuk Undang-Undang, yang perlu siap dengan pengetahuan yang luas tentang UUD Negara, dan peraturan per Undang-Undangan serta menguasai azas-azas Hukum; dan sejarah hukum nasional, perkembangan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan, dan bukan hanya sebagai "Rechtszaal yuristen atau para ahli Hukum yang bekerja di ruang-ruang pengadilan.

Saya sangat terkesan atas pesan Pak Djoko tersebut yang selanjutnya mengarahkan saya untuk mengabdi pada bidang tersebut setelah lulus yaitu di;

Pemerintahan, Lembaga Negara (DPR-MPR), Partai politik dan organisasi profesi, dan dilingkungan pembangunan sumber daya manusia dan ketenaga kerjaan ; dihidang Idiologi Bangsa dan Negara: Pancasila dan . Kementerian Kehakiman RI.

Sebagaimana dinyatakan oleh para alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang mengikuti masa perkuliahan Prof. Mr. Djoko Soetono maupun para alumni diluar perkuliahannya, maupun alumni Perguruan tinggi diluar Universitas Indonesia seperti Akademi Hukum Militer dan alumni Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian dimasa perkuliahan Pak Djoko dan penganut "ajaran Djokosoetono" di Universitas lain :

 

Pada setiap diskusi di berbagai forum lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan pembahasan konstitusi, masalah kenegaraan dan ketatanegaraan sering diucapkan bagian-bagain penting dari ajaran- ajaran atau pemikiran yang dikuliahkan Prof. Mr. Djokosoetono.

Atas dasar keinginan sekaligus kebutuhan para alumni inilah maka bersama rekan - rekan lain ingin diwujudkan silaturahmi untuk senantiasa menegakkan dan merelevansikan ajaran - ajaran Prof. Mr. Djokosoetono beserta asisten-asisten serta "penganutnya" untuk bersilaturahmi, studi dalam suatu wadah Yayasan Graha Djokosoetono sebagai wadah akrab untuk pertemuan ilmiah dan praktek membicarakan pemikiran-pemikiran tentang masyarakat bangsa dan negara yang sebagai ajaran-ajaran Prof. Mr. Djokosoetono bahan kuliah dan bahan tertulis lain untuk dimutakhirkan dan direlevansikan baik dengan pengkajian dan pengembangannya.

 Akhirnya sekali lagi Matur Nuwun Bapak Prof. Mr. Djokosoetono juga kepada Prof. Mr.Soediman Kartohadiprodjo, Prof. Mr. Satochid Kartanegara, Prof. Dr. Drost, Prof. Mr .Dr. Gautaman, dan para guru besar lainnya, dari kami beserta alumni seangkatan (1954-1960).

* Revisi dari tulisan yang dibuat pada Desember 2014

** Mantan Menteri Kehakiman RI, Anggota DPR - MPR - RI dan Pimpinan Partai Golkar.