Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia :Suatu Perbandingan Antara Konvensi New York (1958) dan UU No. 30 Tahun 1999 oleh T. Tuegeh - Longdong

 

Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing di Indonesia :

 

Suatu Perbandingan Antara Konvensi New York (1958) dan UU No. 30 Tahun 1999

 

oleh T. Tuegeh-Longdong*

 

 

 

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa putusan atas suatu sengketa yang telah ditetapkan oleh hakim atau pengadilan asing tidak dapat secara otomatis dilaksanakan di Indonesia.

 

Perkara demikian harus diperiksa dan diputus sekali lagi sebagai perkara baru. Dalam Pasal 436 RV disebutkan sebagai pengecualian, hal-hal yang diatur dalam Pasal 724 KUHD yaitu mengenai tuntutan averijgrosse yang dapat langsung dilaksanakan di Indonesia. Larangan tersebut diatas juga tidak berlaku[1] apabila antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan telah ditandatangani suatu perjanjian eksekusi, baik bilateral maupun multilateral, yang akan tetapi hingga kini sepanjang pengetahuan kami belum ada.

 

Ketentuan ini tidak berarti bahwa suatu keputusan asing sama sekali tidak mempunyai arti, berhubung keputusan asing tersebut setidak-tidaknya berlaku sebagai “prima facie evidence” atau “permulaan pembuktian” seperti diatur dalam Pasal 1902 BW[2], yang menentukan “Dalam hal Undang-Undang mengharuskan bukti tertulis akan diperbolehkan pembuktian dengan saksi, dalam hal tersedianya permulaan pembuktian tertulis. Yang dimaksud dengan permulaan pembuktian tertulis adalah semua akta tertulis yang muncul dari mereka terhadap siapa gugatan akan diajukan atau dari mereka yang dia wakili, dan yang membuat pokok perkara yang diajukan sebagai dasar, nampak seperti benar[3].

 

Berbeda adalah pendapat Prof. R. Subekti SH yang berpendirian bahwa, suatu keputusan asing dalam pemeriksaan ulang sebagai perkara baru mempunyai kekuatan pembuktian sebagai suatu akta otentik[4]. Perbedaan antara kedua pendapat diatas terletak dalam beban pembuktian. Dalam hal pertama pembuktian terletak pada Penggugat, sedangkan apabila Penggugat memperpergunakan suatu keputusan asing yang dianggap sebagai suatu bukti otentik maka beban pembuktian terletak pada Tergugat, apabila Tergugat membantah kebenaran bukti otentik tersebut.

 

Larangan tersebut diatas untuk melaksanakan suatu keputusan asing di wilayah Republik Indonesia muncul karena dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap asas kedaulatan dari Negara Republik Indonesia sebagai suatu Negara yang merdeka dan berdaulat.

 

Dalam menyelesaikan sengketa, dunia perdagangan menghendaki suatu cara penyelesaian yang singkat antara sesama pelaku bisnis yang berbeda dengan prosedur yang biasa tersedia melalui peradilan yang mungkin akan memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini disebabkan karena di depan peradilan pihak yang tidak puas dapat melanjutkan perkara tersebut dalam tingkat banding sampai kasasi dan terakhir masih dapat ditempuh acara peninjauan kembali. Apalagi banyak dijumpai tunggakan perkara yang masih menambah lamanya pemeriksaan.

 

Adalah dengan tujuan untuk mengatasi berlarut-larutnya[5] pemeriksaan perkara melalui peradilan maka para pelaku bisnis mengutamakan cara penyelesaian sengketa dengan arbitrase; semata-mata karena arbitrase diharapkan dapat berlangsung lebih cepat. Oleh karena itu diadakan pembatasan waktu pemeriksaan perkara arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 9 (f), Undang- Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; untuk selanjutnya disebut UU No. 30 Tahun 1999. Dalam hal Para Pihak tidak ada menentukan suatu batas waktu pemeriksaan perkara, maka batas waktu adalah enam bulan dengan berpatokan pada Rv, meskipun Rv sesuai Bab XI, Pasal 81, UU No. 30 Tahun 1999, antara lain telah dinyatakan tidak lagi berlaku.

 

Namun Pasal 33 (a) UU No. 30 Tahun 1999 memperbolehkan para arbiter untuk memperpanjang jangka waktu tugas mereka. Perlu juga diwaspadai sanksi dalam Pasal 20 menurut mana majelis arbitrase yang tidak memberikan putusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dapat dihukum untuk membayar ganti rugi yang timbul karena keterlambatan putusan tersebut.

 

Dan agar supaya batas waktu enam bulan ini tidak menjadi berlarut-larut, maka biasanya dalam rangka mempercepat penyelesaian melalui arbitrase, upaya banding dihapuskan sejak semula oleh para pihak. Malahan kini Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 telah menentukan bahwa arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

 

Dengan demikian sejak putusan diucapkan, para pihak harus melaksanakan putusan tersebut yang merupakan kewajiban yang “karakteristik yang tidak terpisahkan” (inherent) dari proses arbitrase[6].

 

Pemutusan sengketa lewat arbitrase sudah lama dikenal di Indonesia, seperti diatur dalam Reglement op de Rechtsvordering tahun 1849.

 

Meskipun sejak pendudukan Jepang, Raden van Justitie dimana berlaku Rv, bagi golongan penduduk Eropa dan Timur Asing Tionghoa telah dihapuskan, sehingga hanya ada satu jenis peradilan untuk semua golongan penduduk yaitu Pengadilan Negeri dengan HIR. Namun apabila HIR tidak mengaturnya, maka ketentuan dalam Rv tetap dapat dipakai. Hal ini sesuai dengan Bagian II dari Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa peraturan  yang telah berlaku sebelum kemerdekaan Republik Indonesia selama tidak diganti oleh yang baru; akan tetap berlaku.

 

“Rechtsvordering baru boleh dipakai sebagai pedoman dalam hal-hal yang tidak diatur dalam HIR bilamana perlu sekali untuk melaksanakan hukum materiil. Rv sebagai perundang-undangan[7] telah sejak jaman pendudukan Jepang bukannya dihapuskan, tetapi tak diperlakukan lagi dalam arti seluruhnya sebagai perundang-undangan hanya menjadi konvensi, kehukum-acaraan-perdata (process-rechterlijkekonvensi) dalam kehakiman, untuk memakai Rv sebagai pedoman, jika sungguh-sungguh perlu untuk melaksanakan (subjectief) materieelrecht. Hal ini terlihat dari jurisprudensi yang telah mempertimbangkannya dengan jelas.

 

Sifat yang lain dari arbitrase adalah bahwa keputusannya tidak dipublikasikan dalam majalah seperti keputusan peradilan biasa, sehingga sengketa yang terjadi antara para pihak tidak diketahui oleh umum sehingga sifat kerahasiaannya dapat dipertahankan.

 

Dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase, yang diangkat sebagai arbiter adalah ahli yang menguasai permasalahan yang akan diperiksa, yang sering sifatnya sangat teknis; sehingga sukar untuk dimengerti oleh Hakim dari Pengadilan[8]. Dengan demikian pemeriksaan dapat dipercepat karena tidak membutuhkan keterangan saksi ahli seperti sering dilakukan pada acara pemeriksaan peradilan biasa.

 

Maka dapat dikatakan bahwa arbitrase sering dipilih oleh para pelaku bisnis karena sifatnya yang cepat, rahasia, dan dilakukan oleh ahli (experts). Wasit-wasit ini adalah ahli di dalam lingkungan cabang perniagaan atau perusahaan yang bersangkutan. Mereka biasanya adalah para pelaku bisnis atau pengusaha sendiri yang telah cukup berpengalaman dalam segala seluk beluk hubungan komersial di dalam cabang komersial atau perusahaan tersebut. Justru dari pengalaman-pengalaman itulah diharapkan oleh pihak yang bersengketa bahwa wasit atau majelis wasit mampu memandang segala persoalan dalam sengketa secara komersil yang sehat dan praktis tanpa terlalu terikat akan peraturan-peraturan hukum menurut Undang-Undang[9].

 

Perlu diketahui mengenai istilah arbitrase yang berasal dari kata latin arbitrase yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arti ini dapat menimbulkan salah pengertian tentang arbitrase, karena seolah-olah arbiter yang memutus perkara hanya mempergunakan kebijaksanaan tanpa mempertimbangkan hukum. Hal mana tidak benar adanya karena arbiter juga mempergunakan hukum seperti hakim biasa[10].

 

Hari ini kita jumpai dalam Pasal 56 (1) UU No. 30 Tahun 1999 yang menentukan bahwa Majelis Arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan; juga disebut ex aequo et bono.

 

Sebenarnya keputusan ex aequo et bono ini juga telah dikenal dalam jurisprudensi Indonesia; dimana berhubung tuntutan ganti kerugian yang diterima oleh Penggugat dianggap tidak pantas, sedangkan Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, maka Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya yang harus dibayar. Hal ini tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR (ex aequo et bono).

 

Pasal 178 (3) menentukan bahwa, “Hakim dilarang untuk memberikan putusan terhadap hal-hal yang tidak dituntut, atau mengabulkan lebih daripada yang diituntut[11]. Begitu juga dalam gugatan sering dituntut dalam petitum “atau suatu keputusan yang adil dan bijaksana”. Dengan demikian hal ini bukan merupakan sesuatu yang baru dalam lingkungan litigasi di Indonesia.

 

“Apabila seorang arbiter diwajibkan untuk memutus berdasarkan ex aequo et bono, maka arbiter yang bersangkutan dapat menunjuk pada pengertian umum keadilan, seperti telah disesuaikan dengan keadaan perkara yang ia hadapi, atau arbiter tersebut dapat dituntun oleh nilai dan ukuran yang fundamental, yang meskipun belum mencapai status kaidah hukum, akan tetapi telah diterima oleh sebagian besar bangsa, seperti diutarakan oleh badan-badan PBB secara berulang kali dan telah diikuti oleh kebijaksanaan Negara-negara dan organisasi internasional[12].

 

Kalau diatas dibahas mengenai asalnya istilah arbitrase maka mengenai apa yang diartikan dengan arbitrase dikenal beberapa definisi.

 

Menurut Prof. R. Soebekti, arbitrase adalah suatu penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan antar para pihak dalam hal mereka berselisih bahwa mereka akan tunduk kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut. Sidik Suraputra SH dalam karangannya berjudul “Beberapa Masalah Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional” yang dimuat dalam  Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia No. 4 Tahun 1976, hal 283 mengutip definisi yang diberikan oleh Frank Elkouri dan Edna Elkouri dalam buku mereka “How Arbitration Works”, Washington DC, 1974 hal 2 sebagai berikut “Arbitration is a simple proceeding voluntary chosen by parties who want a dispute determined by an impartial judge of their own mutual selection whose decision based on the merits of the case, they agreed in advance to accept as final and binding”.

 

Prof. Z. Asikin Kusumah Atmadja SH dalam ceramahnya yang berjudul “Enforcement of Foreign Arbitral Awards” dimuka seminar yang diadakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia bersama-sama dengan International Chamber of Commerce pada tanggal 13 September 1978 di Jakarta menyatakan bahwa : “Arbitration is the business community’s self regulatory practice of dispute settlement”[13].

 

Dalam Rv yang dahulu mengatur tentang arbitrase di Indonesia, dipergunakan istilah “scheidsman” untuk arbiter. Sedangkan Undang-Undang Mahkamah Agung (UU No. 1 Tahun 1950) mempergunakan istilah wasit untuk arbiter dan perwasitan untuk arbitrase. Kini UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 (7) (1) memilih mempergunakan istilah arbiter dan arbitrase.

 

Kini timbul pertanyaan, apakah semua persoalan dapat diselesaikan dengan arbitrase ? Pasal 5 (1) (2) UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 menentukan perkara apa saja yang boleh diselesaikan dengan arbitrase dan apa yang tidak. Tidak diperkenankan untuk mengadakan persetujuan arbitrase mengenai soal alimentasi atau nafkah, perceraian atau perpisahan meja dan tempat tidur, kedudukan hukum seseorang atau sengketa apapun yang dilarang untuk diselesaikan dengan suatu perdamaian.

 

Berhubung yang berkepentingan terhadap arbitrase adalah terutama para pelaku bisnis, maka di Indonesia berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) diprakarsai oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) pada tanggal 3 Desember 1977. Dengan berdirinya BANI maka kalau sebelumnya di Indonesia arbitrase diselenggarakan ad hoc, yaitu kasus demi kasus karena tidak terkoordinir oleh suatu badan tertentu, maka kini arbitrase yang diselenggarakan lewat BANI tersebut dinamakan “institutional abitration”, artinya arbitrase yang dikoordinir oleh suatu lembaga. Fasilitas  arbitrase modern sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa komersial diluar pengadilan, dimana para pihak mempercayai satu orang atau lebih yang telah mereka pilih sebagai arbiter, yang akan bertanggungjawab untuk membuat keputusan. Pada satu sisi, para pihak dapat mempergunakan apa yang disebut ad hoc arbitrase, pada sisi lain mereka dapat menikmati jasa-jasa dari suatu pusat yang tetap yang menawarkan apa yang terkenal dengan arbitrase institusional[14].

 

Perbedaan tersebut diatas juga nampak dalam Konvensi New York (1958), Pasal 1 (2) dimana tercantum bahwa dikenal dua jenis putusan arbitrase yaitu yang dibuat oleh permanent arbitral bodies seperti BANI dan disamping itu juga dikenal putusan arbitrase yang dibuat oleh para arbiter yang di-appointed untuk setiap perkara yang menghasilkan suatu putusan arbitrase ad-hoc.

 

Penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian-perjanjian mengenai soal komersial, industri dan keuangan (business contracts) secara cepat dan adil merupakan suatu kebutuhan mutlak bagi dunia usaha, karena keterlambatan pasti membawa kerugian. Penyelesaian suatu sengketa secara cepat hanya dapat dicapai lewat arbitrase yang juga menyediakan ahli-ahli (experts) dalam berbagai bidang yang berpengalaman dan mempunyai integritas yang tinggi.

 

Akan tetapi setelah Pemerintah RI menganggap modal asing sebagai faktor yang penting bagi pembangunan Indonesia, sebagaimana terungkap dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing tahun 1967 (UU No. 1 tahun 1967)[15] maka setelah mulai berlakunya UU tersebut maka bertambah banyak hubungan – hubungan komersial antara warganegara Indonesia dengan orang asing. Begitu juga transaksi – transaksi perdagangan internasional meningkat. Perkataan internasional disini dipakai dalam arti adanya unsur-unsur asing yang mewajibkan pihak Indonesia untuk menyesuaikan sistim hukum Indonesia dengan standar – standar internasional dalam rangka usaha menciptakan suatu lingkungan penanaman modal asing yang menarik bagi investor asing.

 

Adalah dalam rangka menarik lebih banyak penanam modal asing ke Indonesia, maka pada tanggal 5 Agustus 1981 Indonesia telah meratifikasi “Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” yang telah disepakati di New York pada tanggal 7 Juni 1959 melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 (Lembaran Negara RI No. 40 Tahun 1981), sehingga keputusan arbitrase yang ditetapkan di luar negeri secara tegas dinyatakan dapat diberlakukan di Indonesia. Pengesahan Konvensi ini telah dilakukan dengan Keputusan Presiden[16] berhubung isinya dianggap tidak mengandung isi politik, sehingga tidak diperlukan persetujuan DPR terlebih dahulu tetapi cukup diketahui DPR.

 

Dengan ikut sertanya Indonesia pada Konvensi New York (1958), maka kepada investor asing hendak diberikan kepastian bahwa suatu keputusan arbitrase yang telah diperolehnya di luar negeri dengan banyak susah payah asal ditetapkan di dalam wilayah sesama anggota pada Konvensi New York (1958) maka akan dapat dilaksanakan di Indonesia[17].

 

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa sudah pada zaman penjajahan di Hindia Belanda dahulu berlaku Perjanjian Jenewa tentang Pelaksanaan Keputusan Arbitrase yang diucapkan di luar negeri, Konvensi Jenewa 1927 yang telah diumumkan dalam Staatsblad Hindia Belanda 1933 no. 32 yo no. 133. Namun setelah pemulihan kedaulatan timbul keragu – raguan apakah Perjanjian Jenewa tersebut yang berasal dari zaman penjajahan masih berlaku atau tidak. Namun kini dengan telah ikutnya Indonesia pada Konvensi New York (1958) maka kiranya semua keraguan tidak perlu ada lagi karena keputusan arbitrase asing dapat dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia.

 

Namun kenyataan menunjukkan bahwa sejak berlakunya Keppres No. 34 tersebut, pelaksanaannya masih mengalami hambatan. Hambatan ini muncul dari Mahkamah Agung RI yang dengan keputusannya Reg. No. 2944 K/Pdt/1983 tertanggal 29 Nopember 1984 yang telah mempertimbangkan bahwa setelah Proklamasi Kemerdekaan, Konvensi Jenewa 1972, yang telah dinyatakan berlaku untuk daerah Hindia Belanda sejak dahulu, kini dalam alam kemerdekaan sebenarnya masih tetap berlaku. Namun menurut Mahkamah Agung, Indonesia tidak terikat secara mutlak karena Konvensi Jenewa ini berasal dari zaman yang dikuasai oleh Penjajah, sedangkan mengenai Konvensi New York dipertimbangkan bahwa selama belum ada peraturan pelaksanaan dari Mahkamah Agung maka Konvensi New York belum dapat dilaksanakan[18].

 

Adalah dalam rangka usaha untuk mengatasi hambatan ini, setelah menunggu selama sembilan tahun barulah muncul pada tanggal 1 Maret 1990 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tatacara Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing. Dengan adanya Peraturan Pelaksanaan ini kini tidak ada hambatan lagi dan putusan arbitrase asing dapat langsung dilaksanakan di Indonesia.

 

 

 

PERBANDINGAN ANTARA KONVENSI NEW YORK (1958) DAN UU NO. 30 TAHUN 1999

 

Konvensi New York (1958) dinyatakan berlaku untuk RI sejak 5 Agustus 1981 melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 sedangkan Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, untuk selanjutnya disebut UU No. 30 dinyatakan berlaku bagi RI pada tanggal 12 Agustus 1999.

 

Definisi putusan arbitrase asing, internasional

 

Definisi yang diberikan dalam Pasal 1 (1) Konvensi New York (1958), adalah sama sebagaimana ditentukan dalam UU No. 30 Tahun 1999 terhadap putusan arbitrase internasional. Menurut Konvensi, Konvensi ini berlaku terhadap putusan arbitrase yang dibuat dalam wilayah lain daripada wilayah negara dimana pelaksanaannya diminta, sedangkan UU No. 30 Tahun 1999 menentukan dalam Pasal 1 (9) putusan arbitrase internasional adalah putusan yang ditetapkan diluar wilayah RI.

 

Arbitrase termasuk kewenangan absolut

 

Pasal 3 UU No. 30 menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara dimana para pihak telah melakukan pilihan forum ke arbitrase. Ketentuan ini dianggap penting karena ternyata kewajiban untuk menyatakan dirinya tidak berwenang oleh Pengadilan Negeri diulangi sekali lagi dalam Pasal 11 (1) UU No. 30 bahwa dalam hal para pihak telah menyepakati klausul arbitrase maka para pihak tidak lagi berhak untuk mengajukan sengketa yang timbul antara mereka dihadapan Pengadilan Negeri Pasal 11 (2) ternyata mengulangi larangan tersebut diatas namun kali ini pembatasan tidak ditujukan kepada Para Pihak namun kepada Pengadilan Negeri.

 

Pendapat yang dianut oleh UU No. 30 tersebut diatas ternyata adalah lebih maju dibandingkan dengan Konvensi. Karena Konvensi dalam Pasal II (3) menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berkewajiban menyatakan dirinya tidak berwenang atas permintaan salah satu pihak yang mengajukan tangkisan tentang tidak berwenangnya Pengadilan Negeri karena adanya klausul arbitrase. Dalam hal pihak lawan memilih diam, maka tidak ada kewajiban pada Pengadilan Negeri untuk menyatakan dirinya tidak berwenang. Demikian ditentukan dalam Konvensi.

 

Sikap dari UU No. 30 tersebut sebelumnya juga telah dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya yang diajukan dalam putusannya No. 225 K/ Sip/ 1976, 30-09-(1983) yo putusan PT Jakarta 145/1973 PT P, 10-07-(1975) yo PN Jakarta Pusat no. 310/ 1972G, 21-03-(1973) dalam sengketa antara Datuk Wong Hech Gulong v. Pangemanan. Para Pihak dalam Agreement No. 2 tanggal 25 Nopember 1969 telah sepakat terhadap klausul arbitrase sebagai berikut :

 

“If there arises any dispute that cannot be settled by both parties amicably then the matter concerned is subject to an arbitration consisting of three arbitrators, one arbitrator to be elected jointly by the two arbitrators to act as referee”; Maka menurut pertimbangan Mahkamah Agung RI klausul arbitrase ini mengikat para pihak sebagai undang-undang yang harus ditaati dan kemudian diteruskan sebagai berikut :

 

“Menimbang bahwa Pengadilan Negeri dalam pertimbangan putusannya tidak menyinggung masalah tersebut, sedangkan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya pada pokoknya antara lain menyatakan sebagai berikut : bahwa pertama-tama meskipun antara kedua pihak dalam Agreement No. 25 tanggal 25 Nopember 1969 diperjanjikan bahwa apabila ada sengketa maka akan diselesaikan dengan Arbitrase, namun karena kedua belah pihak tidak mengajukan perlawanan ketika perkara ini diperiksa di Pengadilan Negeri, maka dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini”; Namun menurut pendapat Mahkamah Agung karena hal ini menyangkut wewenang absolut, maka pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 134 HIR yang mewajibkan Hakim menyatakan diri tidak berwenang secara jabatan (ambtshalve), tanpa digantungkan pada ada-tidaknya mengenai kewenangan tersebut diajukan sebagai tangkisan[19].

 

Separability of the arbitration clause

 

Hal yang baru juga dijumpai pada Pasal 10 (h) UU No. 30 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal karena berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Ketentuan ini perlu diwaspadai karena meskipun perjanjian yang mengandung klausul arbitrase telah dibatalkan atau dinyatakan batal oleh Pengadilan, klausul arbitrase tetap hidup karena dianggap berdiri sendiri (separability of the arbitration clause), hal mana berarti bahwa tidak tertutup kemungkinan salah satu pihak setelah Perjanjian yang mengandung klausul arbitrase dibatalkan; masih akan mengajukan sengketanya melalui arbitrase.

 

Masalah ini diajukan oleh Drc. Investment Ltd dalam sengketanya v. Gubernur KDKI Jakarta, putusan Mahkamah Agung RI No. 3409 K/ Pdt/ 1986, 31-10-(1987) yo Pengadilan Tinggi Jakarta No. 312/ Pdt/ 1986/ PT. DKI, 21-07-(1986) yo Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 697/ Pdt.G/1984/PN.Pst, 14-08-(1985); Adapun Pasal 8 dari Hire Purchase Agreement menentukan sebagai berikut : “apabila terdapat sengketa antara kedua belah pihak sengketa tersebut akan dan harus diselesaikan secara musyawarah. Apabila tidak berhasil tercapai kata sepakat, maka persoalannya akan dan harus dibawa ke sebuah badan arbitrase yang terdiri dari dua anggota yaitu dua arbiter dan satu wasit. Masing – masing pihak akan menunjuk seorang artbiter dan arbiter – arbiter yang ditunjuk bersama – sama menunjuk seorang wasit. Badan Arbitrase akan menentukan sendiri prosedur dan tata kerja dan tempat arbitrase ditetapkan di Jakarta.

 

Menarik adalah bahwa dalam sengketa ini ditunjuk kepada pendapat Prof. Subekti bahwa meskipun perjanjian induk batal, klausul arbitrase dianggap berdiri sendiri dan terlepas dari induknya. Sehingga meskipun seandainya perjanjian induknya batal, klausul arbitrase tidak secara otomatis ikut menjadi batal. Dalil ini diajukan oleh Drc. Investment Ltd dalam tingkat pertama, seandainya Hire Purchase Agreement 19-02-1970 dibatalkan atau dianggap batal[20].

 

 

 



[1] Sudargo Gautama “Recognition and Enforcement of Foreign Judgements in the Asian Region” Malaya Law Review VI no. 1, July 1990, hal 172-173.

[2] Ibid.

[3] Engelbrecht, “Burgerlijk Wetboek”, pasal 1902, hal 442, terjemahan bebas....

[4] Subekti, Arbitrase Perdagangan, (Bandung : Binacipta, 1979), hal 28.

[5] Subekti, “Arbitrase (Perwasitan)”, Hukum dan Pembangunan, No. 2 Tahun VIII, Maret 1978, hal 616.

[6] J.L. Simpson et al., International Arbitration (New York : A. Praeger, 1959), hal 260.

[7] Chidir Ali, Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melanggar Hukum (Bandung: Binacipta, 1977), hal 153, Keputusan PT Surabaya No. 264/1952 Pdt tertanggal 13 – 12 -1952.

[8] Sidik Suraputra, “Beberapa Masalah Hambatan Terhadap Pelaksanaan Perwasitan Internasional di Indonesia”, Majalah Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun VI, Juli 1976. No.4.

[9] Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid II, Bagian II (Jakarta: Rajawali Pers, 1983).

[10] Soebekti, op cit., hal 1.

[11] Ali, op cit., hal 84-89: Putusan Mahkamah Agung Reg. No: 191/Sip/1962, tanggal 23 Mei 1970.

[12]Palitha Bandara Kohona, The Regulation of International Economic Relations Through Law (Dordrecht: Mattimus Nijhoff, 1985), hal 182 – 183.

[13] Subekti, op cit., hal 1-2.

[14] Subekti, op.cit., hal 1-2.

[15] Sunarjati Hartono, Beberapa Masalah Transaksional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia (Bandung: Ganaco, 1972), hal 3.

[16] Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1989), 361 – 362.

[17] Naskah “The New York Convention 1958” Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III, Jilid II (Jakarta, Tim Pengkajian Hukum Mahkamah Agung RI, 1991), hal 327.

[18] “Eksekusi Putusan Arbitrator Asing”, Varia Pengadilan, Majalah Hukum, Tahun II No. 18, Maret 1987, hal 103.

[19] Tuegeh, Longdong, Asas Ketertiban Umum dan Konvensi New York (1958), Sebuah Tinjauan Atas Pelaksanaan Konvensi New York (1958) Pada Putusan-Putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Asing (Bandung, PT Karya Kita, 2003), hal 163 – 165.

[20] Ibid, hal 167 - 170.

*) Guru Besar (Emeritus) FHUI, kini mengajar di FHUI dan FH Universitas Pancasila