Sekelumit Kenangan Mengenai Pak Djoko oleh T.M. Daud Shah

Sekelumit Kenangan Mengenai Pak Djoko

oleh : T.M. Daud Shah*

 

 

Sesuai dengan tema yang diberikan oleh pemerkarsa penerbitan buku kecil ini dengan judul : "SEBELAS DASA WARSA GURU PINANDITA" pada kesempatan ini pertama-tama kami mendo'akan ALMARHUM PAK DJOKO diampuni dosa-dosanya dan mendapatkan tempat yang sebaik-baiknya di sisi NYA ! Amin Ya Robbal'Alamin !

 

Selesai menamatkan SMAN di Medan, saya meneruskan pendidikan hukum di Universitas Indonesia tahun 1953 (NPM : 2288) satu angkatan dengan Saudara-saudara antara lain: Padmo Wahyono, Ismail Suny, Tapiomas Simatupang, (Bu Ihromi), Iwan Tirtaamidjaja, Sugiartoto Mulakir dan kemudian M. Salim yang pindah dari Fakultas Ekonomi setelah beberapa bulan kuliah disana.

 

Saya dengan rekan-rekan tersebut diatas merasa sungguh beruntung dan bersyukur dapat menimba ilmu dan berguru langsung pada Pak Djoko. Pengetahuannya begitu luas yang dapat dicermati dari materi yang disampaikannya saat kuliah, meliputi segala ranah hukum, yang kadang-kadang kami sebagai mahasiswa Tingkat Persiapan bingung oleh karena ketika kuliah Ilmu Negara, kok bicaranya : P.I.H, HukumAdat, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Perdata bahkan

 

sampai Hukum  Internasional. Untuk bisa mendapat kursi di depan pada saat beliau memberi kuliah, tidak jarang kami murid-muridnya memesan dulu "seat" sehari sebelumnya melalui tenaga lapangan (OB) : antara lain Pak Amat, Pak Mustafa.

 

Pernah dalam satu tahun pelajaran beliau hanya memberi kuliah dua kali, lalu ujiannya dilaksanakan secara tertulis (menyimpang dari kebiasaan). Para mahasiswa "protes" oleh karena perkuliahannya sendiri tidak terselenggara dengan sempurna. Kemudian beliau menjawab "protes " tersebut dengan mengatakan bahwa buku-buku wajib semua sudah diberikan untuk dipelajari, sehingga tidak ada alasan untuk menolak ujian. Beruntung pula mahasiswa ketika itu mendapat harga buku yang rendah melalui VERSLUYS dan kartu mahasiswa berlaku untuk mengambil segala dokumen (surat-surat tercatat, wesel dan sebagainya) di kantor Pos.

 

Sebenarya saya lebih dahulu mengenal Ibu Liem (Ibu Djoko), ketika beliau menguji saya (testimonium) dalam mata kuliah Ilmu Negara di Jalan Lombok Sesudah "protes" yang saya sebutkan diatas, menyusul lagi "protes" mahasiswa terhadap beberapa Dosen yang dianggap terlalu

 

keras penerapan bahasa Belanda bagi mahasiswa. Pak Djoko cukup tanggap dengan membebaskan Dosen-dosen tersebut untuk beberapa saat dari tugas pengajaran. Sementara Dosen-dosen asing secara bertahap dikembalikan ke negeri Belanda. Keputusan Pak Djoko merupakan kebijakan dalam rangka Nasionalisasi Perguruan Tinggi yaitu: terhadap bahasa, pengajaran dan kurikulum.

 

Demikian pula beliau mempelopori penggunaan gelar "SH" sebagai pengganti dari "Mr". Tidak mengherankan pada ketika itu jika ada mahasiswa yang sampai 14x ujian walaupun bukan mata kuliahnya Pak Djoko. Saya ingat benar ketika Ulang Tahun Senat Mahasiswa Fakultas Hukum menyampaikan gagasan penye1enggaraan Gala Premier, dalam rangka mencari dana untuk bantuan sosial bagi masyarakat.

 

Beberapa kali kami Pengurus Senat (Ketua Mas PURNADI) menghadap Pak Djoko (selaku Dekan) meminta petunjuk dan bantuan. Diluar dugaan kami, beliau menyarankan untuk mengundang Bung Karno hadir pada pemutaran tersebut. Kami semua lega mendengar bahwa MGM bersedia memberikan film " I’LL CRY TOMORROW". Melalui Ibu Djoko diperoleh fasilitas gedung Bioskop METROPOLE. Sesudah rampung persiapannya, Pak Djoko menghadap Bung Karno mengundangnya hadir. Sekembalinya Pak Djoko dari Istana beliau memanggil kami pengurus senat memberi tahukan bahwa Bung Karno bersedia hadir apabila ruang theater METROPOLE bisa terisi penuh. Lagi-Iagi menggusarkan kami, sedang waktu yang tersedia hanya tinggal beberapa hari. Pak Djoko menenangkan kami dengan mengatakan bahwa akan mengerahkan mahasiswa PTIK dan AHM agar gedung dapat terpenuhi sesuai dengan keinginan Bung Karno.

 

Sekembalinya Saudara Ismail Suny dari studienya di Canada, ia menghadap Pak Djoko menyampaikan gagasan pembukaan bagian Extension pada Fakultas Hukum, dengan alasan antara lain: banyak Karo-karo hukum Kementerian/Instansi Pemerintah yang dijabat oleh tenaga yang bukan Sarjana Hukum dan juga Notaris, sementara para rekan-rekan TP (Tentara Pelajar) akibat perjuangan kemerdekaan banyak yang putus sekolah.

 

Semula gagasan ini ditolak Pak Djoko dengan alasan mereka tidak ada ijazah SMA. Setelah beberapa kali pertemuan dengan kami, akhirnya beliau setuju memberi jalan mengatasinya dengan cara harus menempuh ujian Colloqium Doctum dan beberapa syarat lainnya.

 

Seingat saya lulusan angkatan pertama dari bagian extension ini antara lain: Jaksa Dali Mutiara, wartawan senior harian Abadi : Suardi Tasrif, pengacara Hasyim Mahdan, menyusul kemudian yang ikut bergabung Notaris : A. Latief dan Liem Toeng Kie. Peresmian bagian extension dilakukan dengan kuliah perdana oleh Bapak Jenderal A.H. Nasution. Sebagaimana diuraikan diatas saya kemudian bertambah dekat dengan Ibu Djoko ketika bersama-sama Profesor Selo Soemardjan, Drs. Suparno Surya Admadja, dan Bapak Abdulkadir Besar, berapat hampir tiap malam di rurnah Ibu Djoko Jalan Cipaku, mempersiapkan buku mengenang "Delapan Puluh Tahun GURU PINANDITA".

 

Selain itu juga dalam hubungan kepengurusan kami di Yayasan Wisma Djokosoetono. Beberapa kali kami bertemu bersama Bapak Jenderal J. Kanter di kantor PT. Blue Bird Warung Buncit.

 

Ketika saya " bezoek" Ibu dirawat di RS. Siaga Raya (Pejaten) beliau masih menanyakan apakah ada masalah-masalah Yayasan yang memerlukan bantuan beliau.

 

Kembali kepada Pak Djoko, teringat saya ketika beliau dirawat di RS. Cipto kepada murid-muridnya yang berkunjung/ Almarhum tidak lagi bicara Hermann Heller, Jellinek, Logemann, Mc Iver, Rudolf Semend dan lain sebagainya melainkan menanyakan apakah ada buku-buku Komik, buku-buku Silat, Wayang yang baru terbit.

 

Sekiranya saudara Hasan Ry masih berada di tengah-tengah kita ia akan dapat berbicara lebih banyak mengenai Pak Djoko menjelang akhir hayatnya 6 September 1965.

 

Mahasiswa terakhir yang diuji oleh Pak Djoko di rumah Jalan Tosari dalam mata kuliah filsafat hukum adalah Saudara J.L. Indradewa.

 

Demikian beberapa kenangan indah yang masih dalam ingatan saya tentang diri Pak Djoko serta Ibu.

 

Berikut ini saya akan mencoba memaparkan beberapa butir kuliah-kuliah Pak Djoko yang masih teringat dan barang kali dapat menjadi renungan bagi kita semua, serta penyelenggara Negara di Tanah Air.

 

Tentu tidak mungkin saya ingat dengan untuh perkuliahan beliau di tahun 50'an oleh karena itu tidak dapat dihindari saya harus mengutip beberapa catatan saya yang masih terselamatkan / terpelihara dan juga hasil himpunan dari beberapa rekan mahasiswa lainnya seperti : Amin Azeharie, Harun Alrasid, Syamsuddin Umar dan rekan-rekan mahasiswa PTIK.

 

 

 

Butir-butir yang menarik bagi saya antara lain tentang

 

  1. MYTHE

 

Bung Karno pernah menyatakan bahwa “penyerahan” kedaulatan di Amsterdam tanggal 27 Desember 1949, bukanlah suatu penyerahan sesungguhnya, tetapi hanya suatu “pengakuan” terhadap kedaulatan yang sudah ada.

 

Menurut Pak Djoko, ini dari sudut ilmu pengetahuan tidak benar, tetapi bagi Indonesia merupakan suatu "Politieke mythe", untuk memperkuat persatuan rakyat. Demikian juga halnya dengan soal pengembalian pulau/suku bangsa Irian ke dalam lingkungan NKRI. Oleh karena itu mythe di sini sebagai alat pemersatu (integrerend middel) dan sebagai motor untuk menggerakkan rakyat kearah suatu tujuan. Demikian pula cerita-cerita tentang ADJI SAKA dan DJOYOBOYO dapat dianggap sebagai mithe di dalam kebudayaan Indonesia.

 

Sebab apa kaum intelektual Indonesia atas nama rakyat memilih demokrasi. Oleh karena mythe demokrasi itu diyakini membawa kebahagiaan rakyat, walaupun belum dibuktikan. Kalau ia dapat dibuktikan, lantas tidak lagi menjadi mythe tapi menjadi ilmu pengetahuan.

 

 

 

  1. KODIFIKASI

 

Politik Pemerintah Hindia Belanda di lapangan hukum sampai 1929 adalah"penciptaan satu macam hukum untuk semua golongan penduduk Indonesia." Usaha ini telah dilakukan terhadap Hukum Pidana, tetapi di lapangan Hukum Perdata banyak menemui kesulitan, oleh karena bersangkut paut dengan hukum keluarga dan hukum waris yang bagi orang Indonesia amat berbeda dengan masyarakat Barat.

 

Oleh karena itu menurut Pak Djoko yang dapat dilakukan adalah kodifikasi parsial, yaitu : mengenai sebagian saja dari hukum adat yang perlu saja dan hanya dilakukan di daerah-daerah yang kebutuhannya dirasakan.

 

 

 

 

 

  1. TEORI KONSTITUSI

 

Pak Djoko menjelaskan dimana letak Teori Konstitusi dalam kurikulum Fakultas Hukum. Sesudah diberikan Ilmu Negara pada tingkat pertama disusul dengan Ilmu Politik. Teori Konstitusi mendekati Ilmu Politik. Jadi letaknya antara Algemeene Staatsleer dan Positief Staatsrecht. Hal ini disebabkan oleh karena Teori Konstitusi belum terdapat di dalam kurikulum sebagian besar di Universitas di seluruh dunia. Yang ada baru di Sorbonne dan Berlin dan ia sudah merupakan mata-kuliah tersendiri, yang merupakan ilmu pengetahuan baru.

 

Di Negeri Belanda sendiri belum ada pada saat itu.

 

 

 

  1. KNOWLEDGE FOR WHAT

 

Pertanyaan di atas dikemukakan pertama kali oleh DR.Robert Lynd sehubungan dijatuhkannya Bom Atoom oleh Amerika. Bukan "wetenschap untuk wetenschap, tetapi "wetenschap" untuk NUSA dan BANGSA. Menurut Pak Djoko, ilmu pengetahuan tidak boleh berdiri sendiri sebagai : "IVORY TOWER". Peristiwa Hiroshima adalah akibat dari "wetenschap voor de wetenschap". Tidak ada pertanggung-jawaban terhadap masyarakat, sementara para ahli-ahli pada diam semua. Akibatnya di Amerika timbul konflik oleh karena Bom Atoom tersebut.

 

Sebaliknya di Jerman ilmu pengetahuan berada di bawah perintah politik dan apa hasilnya ilmu pengetahuan untuk kepentingan politik.

 

Menurut Pak Djoko paham tengah : "knowledge for what" tidak boleh hanya merupakan "Ivory Tower" saja, tetapi ilmu pengetahuan itu harus NETRAL plus ada gunanya atau tidak. Bila berbahaya bagi masyarakat, tidak perlu diungkapkan, sebagai pertanggung-jawaban para Intelektual/terpelajar bagi masyarakat. Dengan demikian Universitas itu merdeka/netral dan hasil penelitian itu digunakan untuk kepentingan NUSA dan BANGSA.

 

Pikiran dan ilmu pengetahuan manusia timbul dari kebutuhan praktek. Oleh karenanya, layak bila ilmu pengetahuan itu harus berguna untuk praktek hidup. Sudah sejauh manakah pasal 31 dan 33 UUD 45 dapat menjawab pertanyaaan di atas, sejak tahun 1950-an Pak Djoko sudah mengumaadangkannya di AULA Salemba 4. Apakah masih jalan di tempat, yaitu : “l’art pour l’art” (seni untuk seni) atau sudah terwujut "SENI UNTUK KESEJAHTERAAN/ KEMAKMURAN RAKYAT!"

 

Selain dari beberapa butir perkuliahan di atas, masih ada beberapa lainnya yang saya ingat, antara lain:

 

  1. pembahasan judul buku Logemann "OVER DE THEORIE VAN EEN STELLIG STAATSRECHT", mengapa bukan " . . . . . HET STELLIG STAATSRECHT", berulang-ulang beliau jelaskan.

  2. "POLITIEK IST EIN FREUND FEINVERHALTNIS" (Politik adalah hubungan kawan dan lawan).

  3. "MEN KAN VEEL BEREIKEN MET BAYONETTEN, MAAR MEN KAN ER NIET VOORDUREND OP ZITTEN !" (Orang bisa mencapai banyak dengan bayonet, tetapi tidak dapat mempertahankannya terus menerus).

  4. Saat Pak Djoko menjelaskan makna LAMBANG U.I, kami mahasiswa sempat "pegel leher" karena harus memalingkan muka ke arah lambang tersebut yang terpampang di dinding belakang ruang Aula.

Menarik juga ketika beliau menguraikan "KHARISMATIS GEZAG". Pak Djoko menunjuk figur Bung Karno sebagai contoh yang memiliki kharisma yang luar biasa. Bila ada kuliah Pak Djoko yang menyinggung Istana pada pagi hari, sorenya sudah masuk ke Istana dan keesokan harinya beliau sudah menghadap Presiden. Kembali ke Aula, Pak Djoko ngomong lagi cerita pertemuannnya dengan Bung Karno dan beliau hanya bisa "manggut-manggut" pada Presiden dan selalu mensikapi/ menempatkan dirinya sebagai "orang Jawa dengan kultur Jawa" walaupun beliau mengakui bahwa ia seorang intelektual. Kadang-kadang beliau cukup sulit kalau "diperintahkan" mencari suatu "rechtsvaardigings grond" terhadap suatu pernyataan Bung Karno yang sudah lebih dahulu diucapkannya.

Ada dua nasehat Pak Djoko pada kuliah terakhir Filsafat Hukum yang saya warisi, yaitu :

1. "..........een goede begin is een halve werk !"

2. "..........keberhasilan/kesuksesan tuan-tuan dan nona-nona bukan pada selembar kertas (maksudnya IJAZAH), melainkan "HOW YOU SOLVE THE PROBLEM".

Pasangan Pimpinan Fakultas ketika itu dimana Pak Djoko sebagai Dekan yang mengajarkan kami SISTEMATIKA dan Pak Hazairin sebagai Sekretaris Fakultas membekali dengan LOGIKA, merupakan suatu perpaduan yang sangat IDEAL.

Terakhir uangkapan "TERIMA KASIH" atas jasa dan budi baik Pak Djoko yang tidak dapat saya lupakan dalam kehidupan/karier saya. Sebelum menyelesaikan perkuliahan, saya sudah bekerja di BIRO PERANCANG NEGARA (BPN) di bawah pimpinan Perdana Menteri Djuanda dilanjutkan kemudian oleh Mr. Ali Budiardjo. Disini berkumpul pakar-pakar ekonomi (FEUI//BERKELEY), yang sebelumnya sudah lebih dahulu saya kenal di Kampus. Sehubungan akan "dibubarkannya" BPN, para Staf/Karyawan diperkenankan memilih mau ke SETNEG atau BAPPENAS.

Suatu hari saya terkejut ketika mendapat panggilan per telpon dari Tata Usaha Fakultas untuk menghadap Pak Djoko esok harinya. Dengan rasa "takut dan tanda-tanya" saya menemui beliau dan terjawablah sudah panggilan tersebut, yaitu : Pak Djoko meminta saya membantu Prof.Tjan Tjoe Siem sebagai Asisten dalam mata kuliah Hukum Islam, dan terakhir di bawah binaan Prof.Rasjidi.

Bahwa Pak Djoko sebagai HAMBA ALLAH, disela-sela padat dan komprehensifnya kuliah-kuliah yang disajikan, masih sempat juga memaparkan kehidupan pribadinya.

Sebagai akhir kata, sekali lagi semoga Pak 'Djoko dan Ibu Djoko, berada di SYURGA JANNATULNAIN. Kedua-duanya adalah HAMBAMU yang baik YA ALLAH, terimalah DO'A KAMI ! Amiin, Amiin Ya Rabbal 'Alamiin !

 

*) Mantan Dosen FHUI dalam mata kuliah Hukum Islam dan mantan Sekretaris BPHN Departemen Kehakiman.