Usulan Seminar Desember 2015 oleh Oetojo Oesman

 

19/08/15

USULAN SEMINAR DESEMBER 2015

oleh Oetojo Oesman SH (Yayasan Graha Djokosoetono)

Penyelenggaraan Seminar pada bulan Desember 2015 dilatar belakangi oleh peringatan 70 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang juga 70 tahun mengimplementasikan ideologi negara dan bangsa Pancasila dan penampilan kembali ajaran-ajaraan atau pemikiran-pemikiran Prof Djokosutono, SH salah seorang pakar Ideologi, Ilmu Konstitusi, UUD 1945, Filsafat Hukum, Ilmu Negara, Ilmu Politik, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara setelah pengunggulan pengetahuan (bahasa Belanda: veredelen) dan upaya untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan negara dan pembangunan Negara Sejahtera sebagai ilmu pengetahuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka direkomendasikan 3 topik, yaitu:

 

TOPIK I

Peran ajaran-ajaran atau pikiran-pikiran Prof. Djokosutono. SH sebagai ilmu pengetahuan yang menanggapi teori maupun praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan mengimplementasikan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sistem mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan Negara Kesejahteraan.

Ilmu pengetahuan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara itu telah ditemukan dengan metode empiris-dialektis melalui studi perbandingan pemikiran-pemikiran secara nasional maupun mondial untuk perkembangan ilmu pengetahuan maupun praksis perkembangan sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis.

Penampilan kembali di masyarakat setelah pengunggulan (bahasa Belanda:veredelen) ajaran- ajaran atau pemikiran-pemikiran Prof. Djokosutono, SH sebagai ilmu pengetahuan di bidang Filsafat Hukum, Ideologi Negara dan Bangsa, Konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara 1945, Ilmu Negara, Ilmu Politik, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Ketatausahaan Negara yang disampaikan melalui sistem perkuliahan, ujian, stadium generale, serta pernyataan dan tanggapan dan tulisan yang disampaikan di muka lembaga-lembaga negara, lembaga akademis, lembaga masyarakat pada tahun 1954-1960.

Ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang diperoleh melalui metode empiris, dialektis. Untuk maksud tersebut, maka ajaran-ajaran atau pemikiran- pemikiran Prof. Djokosutono, SH di bidang filsafat hukum, ideologi negara dan bangsa : Pancasila, teori dan praktek penyelenggaraan Konstitusi: Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD Negara 1945, dikaji dan dimuliakan (bahasa Belanda: veredeld) sebagai ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pengkajian sendiri maupun melalui studi perbandingan secara nasional maupun mondial, mengkaji dan menanggapi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktek implementasi filsafat hukum, keberadaan dan perkembangan ideologi negara dan bangsa-bangsa, teori konstitusi, undang-undang dasar negara dan bangsa, ilmu negara, ilmu politik, hukum, kenegaraan, ketatanegaraan dan ketatausahaan negaraan.

Kesadaran akan sifat-sifat atau syarat-syarat sebagai ilmu pengetahuan modern telah dimulai dari sikap yang diambilnya dan pikiran Herman Heller yang senantiasa sadar metode atau sadar akan perlunya persyaratan ilmu pengetahuan, yaitu Empiris, Imanent, Fungsional, Dialektis, Dinamis,Knowledge for What dengan ajaran-ajaran Robert Mc Iver tentang Mythe danTechnique dalam buku "Web of Government" Herman Heller dalam pendapatnya "Apa negara itu tergantung pada fungsinya terhadap masyarakat, apa yang diperbuat oleh negara bukan apa negara itu" (Wat de staat doet en niet what de staat is, what het ding doet bepaald het wezen).        

Memperbandingkan pemikiran Kari Schmit dalam bukunya Ferfasungs Lehre digunakan untuk membahas materi yang dibicarakan Konstituante dan Konstitusi di Indonesia dan Herman Heller dalam bukunya Staats Lehre, yang memberikan pandangan leih merupakan ilmu pengetahuan modern untuk menjawab kegunaan atau fungsi pengetahuan, yaitu "Knowledge for What" (Robert Lynd).

 

TOPIK II

Reformasi dan konsolidasi sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang diamanatkan Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD Negara 1945 teramandemen.

 

Pada perayaan 70 tahun Kemerdekaan yang juga berarti 70 tahun mengimplementasikan ideologi bangsa dan negara Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang dimaksud oleh Pembukaan dan Pasal 1 yang didukung Pasal 27, pasal 28 A s/d 28 J, Pasal 29, Pasal 31 dan pasal 34 sebagaimana yang diamanatkan Pembukaan dan Pasal- Pasal Undang-Undang Dasar Negara 1945 teramandemen I, II, III dan IV, yang perlu diaudit.

Amanat Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan negara kesejahteraan dengan azas kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur

Setelah pernyataan kemerdekaannya membentuk Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan ;

1.        Ketuhanan Yang Maha Esa.

2.        Kemanuasiaan yang adil dan beradab.

3.        Persatuan Indonesia.

4.       Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5.        Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan bentuk dan kedaulatan dalam Pasal I UUD 1945 teramandemen, yang mengamanatkan:

1.        Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik yang berdaulat dan demokratis konstitusional dengan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan UUD (diundangkan pada amandemen ke 3 10 Nopember 2001).

2.        Negara Indonesia adalah Negara yang berasaskan asas-asas hukum yang demokratis dan berkeadilan atau Negara Hukum.

3.        Dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 3 dan Pasal 1 yang didukung oleh Pasal 27, Pasal 28 A s/d 28 J, Pasal 29 dan Pasal 31, Pasal 34, telah diamanatkan perwujudan Negara Sejahtera dengan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang melayani, melindungi dan menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Menilai keberhasilan, kelemahan, peluang dan tantangan ideologi Pancasila dalam penerapan, yang diperlukan sebagai reformasi dan konsolidasi meningkatkan efektifitas perwujudan dan pelaksanaannya.

Penilaian implementasi ideologi bangsa dan negara Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat, serta ber-Bhineka Tunggal Ika; penyelenggaraan Negara Hukum yang berkeadilan dan demokratis, konstitusional; serta Negara Kesejahteraan yang pemerintahannya melayani, melindungi dan menyelenggarakan keadilan sosial masyarakat. Implementasi ideologi Pancasila telah menghasilkan kemajuan tetapi juga tidak lepas dari kekurangan, kemerosotan dan kelemahan-kelemahan.

Pernyataan Kepala Negara tanggal 1 Juni 2006, selain mencanangkan kembali pemasyarakatan dan pembudayaan Pancasila yang 16 tahun telah terjadi pembiaran, pengabaian pemasyarakatan dan pembudayaan ideologi Pancasila. Hal tersebut tersebut sebagai akibat pengaruh paham-paham asing, terutama yang dibawakan globalisme, seperti neo liberal, neo kapitalisme, individualisme yang sering dikacaukan dengan humanisme, pragmatisme, opportunisme, profesionalisme tanpa etika danprofessional accountability kepada masyarakat pencari keadilan dan kebenaran, seperti accountability atau pertanggungjawaban seorang Hakim yang merdeka menjalanakan tugasnya yang tidak saja kepada Al Khalik Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, tetapi juga bertanggung jawab profesinya / professional accountability-nya kepada masyarakat bangsa dan negara, pencari keadilan dan kebenaran tentang penggunaan bukti-bukti dan pertimbangan hukum yang diberikan, serta bagaimana mengelola perkara yang diperkarakannya, serta sikap perilaku, tanggapan dan tindakan pemimpin kelembagaan negara dan masyarakat yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Hal tersebut, karena kebijakan dunia yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi dan perdagangan yang tidak berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan, serta menurunnya kesempatan kerja seperti yang dikemukakan E. Steglish dalam bukunya "The Price in Equality" yang justru menumbuhkan ketimpangan yang menjadi masalah dunia dan mempersempit kesempatan bagi golongan menengah ke bawah. Terjadinya kemerosotan sikap-mental, sikap-sosial dan hak asasi manusia di bidang hukum menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hukum (abuse of law) dan hancurnya lembaga-lembaga demokrasi, seperti yang dikemukakan oleh Noam Chomsky dalam bukunya "The Failed State", yang telah menempatkan Indonesia dalam peringkat ke 63 sebagai negara yang dikhawatirkan oleh lembaga ...

Catatan hasil penilaian implementasi ideologi Pancasila dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara dan Pembangunan khususnya Negara Kesejahteraan digunakan untuk mereformasi dan mengkonsolidasikan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan Negara Sejahtera, serta melaksanakan kebijaksanaan nasional Pendidikan Kader Pemimpin Bangsa oleh suatu lembaga masyarakat yang melaksanakannya.

Penilaian tentang implementasi ideologi bangsa dan negara Pancasila dalam perwujudan ideologi dan pemerintahan Negara Kesatuan RI yang diamanatkan Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 ter-amandemen. Hasil penilaian implementasi ideologi Pancasila dijadikan untuk me-Reformasi dan Konsolidasi penyelenggaraan pemerintahan negara sejahtera yang melayani, melindungi, menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan suatu negara hukum.

Penyelenggaraan pemerintahan negara yang diamanatkan Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945 Amandemen I, II,II dan IV, yaitu negara kesatuan berbentuk republik dimana kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD secara demokratis Konstitusional berazaskan hukum, demokrasi yang berkeadilan, serta keadilan dan demokratis suatu Negara Hukum.

Pelaksanaan perwujudan negara bukan saja aspek ideologis politisnya saja, akan tetapi juga implementasi aspek kesejahteraan sosial ekonomis suatu masyarakat dalam penyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan yang melayani, melindungi, menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat suatu Negara Kesejahteraan.

 

TOPIK III

Dalam tujuan melaksanakan Revolusi Mental dan membentuk jati diri dan kepribadian bangsa perlu dilaksanakan suatu bentuk konkrit daripada peningkatan efektifitas implementasinya yang peningkatan pemantauan hasil penyelenggaraan, serta pendidikan nasional, kesadaran warga masyarakat khususnya bagi kader Kepemimpinan Bangsa. Program pemantauan hasil dan pendidikan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diserahkan pada suatu lembaga swadaya masyarakat yang dipimpin tokoh-tokoh kepakaran, kecendikiaan dan golongan fungsional-profesi.